.jpeg) |
| Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. sebagai Keynote Speaker di International Confrence on Law Reform (INCLAR). (Foto: Istimewa) |
Digelar selama dua hari (24-25/9) di Hotel Purnama Kota Batu, International Confrence on Law Reform (INCLAR) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dibuka oleh Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. Di hadapan profesor dari berbagai negara Syamsul mengatakan, di masa mendatang Islam dan demokrasi harus bersinergi.
Berkaca dari konflik pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019 Syamsul mengatakan bahwa sikap elit politik mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia hanyalah prosedural. Syamsul lantas mengutip konsep demokrasi ideal yang dikemukakan oleh Larry Diamond bahwa demokrasi memiliki empat konsep dasar.
“Pertama, kompetisi untuk kekuasaan, dimana pemerintah dipilih dan digantikan melalui pemilihan yang adil dan gratis,” jelas Syamsul. Kedua, Rakyat berpartisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan politik dan sipil. Ketiga, hak asasi manusia seluruh warga negara dilindungi oleh negara. Terakhir, hukum yang diberlakukan tidak pandang bulu, berlaku secara merata untuk semua.
Baca Juga: UMM dan Singapore Polytechnic Dampingi UKM Pasarkan Produk
Menurut Syamsul, perilaku elit politik tidak mencerminkan negara demokrasi yang menggunakan ujaran kebencian untuk mendukung kepentingan salah satu pihak. Demokrasi seharusnya menghargai pilihan orang lain dan melindungi pilihan orang lain. Tidak malah memanaskan tensi yang sudah panas sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Para elit menggunakan konsep populisme untuk menjalankan kepentingannya. Di mana mereka menyatukan banyak organisasi Islam dengan background tertentu dengan menyebut sebagai kepentingan agama untuk mengusung kepentingan orang tertentu. Maka rakyat, elit dan pemerintah semakin terpecah belah.
“Gerakan Islam yang mengendarai populisme harus disertai dengan demokrasi yang sehat,” tegas Syamsul. Sampai sekarang, menurut Syamsul wacana populis dan bentuk aksinya masih terjebak dalam isu-isu primordial yang masih sering muncul dalam kepentingan kontestasi elektoral politik.
Seharusnya, sambung Syamsul, para elit politik membawa wacana populis ditujukan untuk membawa kesadaran kepada masyarakat bahwa agenda utama dari reformasi adalah penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Usa/Can)
.jpeg)
