 |
| Dr. M. Busyro Muqaddas. SH., M.Hum. (Foto: Mirza/Humas) |
“Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari perintis negeri dan pengisi negeri ini, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memiliki kontribusi yang bersifat dua dimensi, yakni secara internal bagi Muhammadiyah itu ialah untuk menjalankan amanatnya, tapi secara nasional itu mengisi kemerdekaan, mengisi makna merdeka,” kata Dr. M. Busyro Muqaddas. SH., M.Hum. saat menyampaikan amanah Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam agenda 1st Community Empowerment Forum, Jumat (10/1).
Dilanjutkan Busyro, sama seperti halnya dalam mengamalkan putusan-putusan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 yang telah menasbihkan visi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai pilar strategis gerakan Muhammadiyah, setidaknya kandungan maknawi dari putusan itu adalah pengembangan sayap. Yakni sayap gerakan Tajdid yang diisi dengan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. “Bukan hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
“Sebetulnya gerakan seperti MPM merupakan wujud gerakan-gerakan yang tidak teknis, mekanis melulu. Tetapi ada ruhnya, Ruhnya adalah tauhid. Dengan demikian, semua itu bekerja dalam suatu gerakan sistem. Sistem ini kemudian dijiwai. Jiwa ini adalah roh tauhid sebagaimana dalam Mars Muhammadiyah yang satu nuansa dengan lagu kebangsaan kita, jadi bangunlah jiwanya bangunlah badannya yang mustahil tanpa tauhid,” jelasnya. Jumat (10/1).
Sejalan dengan itu, Dr. M. Nurul Yamin M.Si, selaku ketua MPM PP Muhammadiyah menjabarkan bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan nasional ketiga, yang mana, pada pertemuan pertama telah disepakati bahwa bangsa ini tengah mengalami berbagai problematika yang harus diselesasikan. Di antaranya ialah problematika kesenjangan yang menyosor ke seluruh sudut, entah di kota maupun desa.
“Setidaknya ada lima yang menjadi perhatian serta komitmen MPM pada lima pilar strategis gerakan pemberdayaan yaitu, Pertanian Terpadu, Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Kelompok Disabilitas, Buruh dan Nelayan, Komunitas Khusus dan Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Terdepan),” jelas Nurul Yamin dalam pidato sambutannya.
Gerakan pemberdayaan tersebut, telah melahirkan beragam aksi pemberdayaan. Seperti berdirinya Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam), pemberdayaan nelayan dengan pendekatan Kampung Nelayan Berkemajuan (KNB) misalnya kampung nelayan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Serta pemberdayaan masyarakat di daerah 3 T yang juga mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai aksi pemberdayaan di bidang pendidikan, pertanian, nelayan, sosial secara holistik seperti yang dilakukan di Kampung Warmon Kokoda, Papua Barat.
“Saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh majelis, dalam rangka untuk memfasilitasi acara ini di UMM. Semoga acara ini juga menjadi bagian dari pemberdayaan dalam rangka untuk mengangkat Muhammadiyah yang lebih hebat,” jelas Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor UMM.
Ketika disebut Muhammadiyah, sambung Fauzan, sebenarnya adalah organisasi yang mengandung kadar pemberdayaan. Seluruh unsur Muhammadiyah di dalamnya harus mengandung kadar pemberdayaan. “Karena Muhammadiyah itu organisasi, sebuah gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar,” tandas Fauzan di Aula Gkb IV lantai 9. (riz/can)
.jpeg)
.jpeg)
