 |
| Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Kemenristekdikti, Suwitno, S.E. MM. (kiri). (Foto: Aan/Humas) |
Di tahun 2018, tak kurang dari 12 ribu proposal pengabdian yang masuk ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Meski begitu, yang lolos untuk didanai hanya 2 ribuan proposal saja. Hal ini disampaikan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Kemenristekdikti, Suwitno, S.E. MM.
Laporan ini disampaikan Suwitno di Ruang Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) saat tengah melakukan sosialisasi mengenai pemberdayaan oleh dosen, Sabtu (16/1). Pemberdayaan, disebutnya, merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh dosen sesuai UU nomor 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sisdiknas.
Meskipun pengabdian dosen tercantum sebagai kewajiban, saat melakukan pemberdayaan masyarakat, dosen juga harus melakukannya dengan semangat ingin membawa perubahan yang lebih baik. “Maka kalau hanya dijadikan sarana untuk menggugurkan kewajiban sangat disayangkan,” ujar Suwitno.
Baca juga: Mahasiswa UMM Jadi Teman Main dan Belajar Orang Asing
“Banyak proposal yang berpotensi tapi tidak bisa menjadi daya jual. Dengan begitu tidak dibiayai,” jelas Suwitno. Hal ini dikarenakan Kemenristekdikti menyeleksi sangat ketat proposal yang berpotensi dan tidak. Untuk mendongkraknya, Suwitno berharap Kemenristekdikti bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi.
Disebut Suwitno, Kemenristek dikti membutuhkan perguruan tinggi dengan predikat baik dalam pemberdayaan untuk membantu percepatan pemetaan kebutuhan masyarakat. UMM melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) punya rapor baik karena jumlah proposal yang didanai paling banyak.
Proposal UMM yang didanai Kemenristekdikti paling banyak di Jawa Timur, yaitu 34 proposal. Evaluasi dari Kemenristekdikti UMM mendapat predikat sangat bagus dalam pemberdayaan masyarakat. "Hal ini dikarenakan UMM memiliki banyak desa binaan,” jelas Prof. Dr. Ir. Sujono, M.Kes selaku Direktur DPPM-UMM. (usa/can)
.jpeg)
