Konjen RI Kinabalu Malaysia Terima Kedatangan Mahasiswa KKN UMM

Author : Humas | Jum'at, 17 Januari 2020 15:43 WIB

Konsulat Jenderal Kinabalu Sabah, Malaysia, Khrisna Djelani (tengah), bersama Kepala Divisi KKN UMM, Ir. Alik Anshori Alamsyah, MT. (dua dari kiri).(Foto:Istimewa).

Sebanyak 26 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tiba di Malaysia. Para mahasiswa KKN yang datang bersama Kepala Divisi KKN Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM UMM) Ir. Alik Anshori Alamsyah, MT., disambut oleh Konsulat Jenderal Kinabalu Sabah, Malaysia Khrisna Djelani.

Dalam sambutannya, Khrisna mengungkapkan, Malaysia siap menerima pengabdian mahasiswa KKN UMM dengan program-program yang sudah dirancang termasuk bidang pendidikan.

“Menjalani program pengabdian masyarakat melalui KKN ini, nantinya kalian akan turut aktif membantu proses pembelajaran di sekolah-sekolah CLC (Community Learning Center) yang membina anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah, Malaysia. Juga mendapat banyak pembelajaran, pengalaman dan kesan tersendiri dalam memaknai ‘nasionalisme’ di luar negeri. Jaga diri dengan baik dan harumkan nama Indonesia, selalu membawa paspor selama berada di luar negeri (Sabah, Malaysia),” pesan Khrisna.

Di kota pusat pemerintahan untuk Pantai Barat negeri Sabah ini diperkirakan ada lebih dari 600 ribu Warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah ini baru perkiraan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu, Malaysia.

“Yang tercatat di kantor kami hanya 151 ribu orang,” ujar Cahyono Rustam, Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI, Kota Kinabalu saat memberi kuliah umum pada agenda Pengarahan dan Pelepasan KKN UMM semester genap 2019/2020, Senin (6/1).

Rata-rata para WNI yang datang ke Kinabalu untuk bekerja. Ada yang legal, memiliki majikan dan surat izin kerja. Adapula yang ilegal melalui berbagai jalan tikus. “Tiap bulan, kami memfasilitasi pemulangan WNI oleh Malaysia. Jumlahnya sekitar 300-an orang,” tuturnya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebutan pengganti TKI, tidak hanya bekerja. Ada juga yang menikah lalu memiliki anak. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan para PMI ini mayoritas tidak memiliki surat keterangan resmi seperti akta kelahiran. Mereka menikah hanya dengan syarat agama.

Dalam hal ini KJRI bertugas mengusahakan untuk membuatkan berbagai surat keterangan sepadan untuk anak-anak para PMI. Untuk pendidikan, anak-anak PMI tidak dapat bersekolah di sekolah negeri Malaysia. Hal ini terkait dengan undang-undang yang dimiliki Malaysia. “Bagi orang asing yang memiliki pendapatan di bawah 5.000 ringgit Malaysia, anak-anaknya tidak dapat disekolahkan di sekolah negeri,” ucapnya.

Keadaan ini membuat pemerintah melalui KJRI Kota Kinabalu menginisiasi berbagai metode demi pendidikan anak-anak PMI agar tetap mendapatkan asupan pengetahuan. Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintahan Malaysia untuk mendirikan sekolah-sekolah alternatif. Negosiasi ini pun berhasil, Indonesia mendapatkan izin untuk mendirikan sekolah alternatif. Antusias WNI begitu besar, pada saat awal berdirinya saja ada 1000-an murid yang belajar.

"Saya kira program ini harus terus ber-keberlanjutan. Alhamdulillah, dari pihak konjen juga menyambut dengan baik kegiatan ini. Apalagi tujuan kita di sini untuk mendidik anak-anak Indonesia. Adapun untuk fokusnya tetap di bidang pendidikan dengan penempatan di CLC," ungkap Ketua Divisi KKN DPPM UMM Ir. Alik Anshori Alamsyah, MT. (riz/can)

Shared: