November 8, 2025, oleh
HALLO MALANG – Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas atau yang populer disebut thrifting kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendukung larangan total impor pakaian bekas menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.
Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menyelamatkan industri tekstil dalam negeri yang tengah lesu. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mematikan sektor usaha kecil dan menengah yang bergantung pada perdagangan barang bekas.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Wahyudi, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati. Pria yang akrab disapa Yudi itu sepakat bahwa perlindungan terhadap industri lokal penting dilakukan. Namun, menurutnya, pelarangan total tanpa solusi yang matang justru bisa memicu gejolak ekonomi baru.
“Industri domestik harus dikuatkan dulu sebelum langsung melarang total,” tegas Yudi, yang juga menjabat sebagai Dekan FEB UMM, Rabu 5 November 2025.
Menurut Yudi, tujuan utama dari kebijakan ini seharusnya bukan hanya menekan defisit perdagangan, tetapi mendorong daya saing industri tekstil nasional. Ia menilai kekhawatiran pemerintah terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil memang beralasan, mengingat industri ini menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, sekadar melarang tanpa memperkuat kapasitas produksi dan inovasi justru tidak menyentuh akar persoalan. Konsumen, lanjut Yudi, memilih produk thrift impor bukan semata karena murah, tetapi juga karena kualitas dan desainnya yang lebih menarik.
“Konsumen mencari barang bekas karena kualitasnya bagus, harganya terjangkau, dan lebih fashionable. Jadi industri lokal harus bisa memenuhi faktor-faktor itu juga,” ujar Yudi.
Ia menambahkan, permasalahan industri tekstil lokal bukan hanya soal thrifting, tetapi juga persaingan dengan produk baru murah asal luar negeri, terutama dari Tiongkok.
