BPSDM Tingkatkan Jiwa Corsa Dosen Kontrak
BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menggelar pelatihan bagi para dosen kontrak. Pelatihan di Rusunawa UMM selama dua hari (3-4/6) bertajuk Capacity Building ini diikuti 33 dosen kontrak dari berbagai fakultas yang telah tandatangan kontrak pada Juli 2015 lalu. Kepala BPSDM, Prof Dr Jabal Tarik Ibrahim MSi mengatakan kegiatan ini merupakan agenda universitas untuk meningkatkan jiwa corsa dari dosen UMM. “Dengan membuat berbagai kegiatan yang sifatnya bersama, diharapkan jiwa corsa semakin meningkat dalam diri dosen-dosen kontrak ini,” ujar Jabal. Berbagai materi disampaikan dalam pelatihan ini, seperti pengarahan umum dan visi UMM ke depan dari rektor, membangun branding UMM, sejarah UMM, bagaimana bekerja di Persyarikatan Muhammadiyah, dan game capacity building. “Untuk game kami datangkan instruktur profesional,” katanya. Rencananya, seluruh dosen kontrak di UMM akan mendapatkan giliran yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. “Saya berharap, jiwa corsanya bertambah tinggi, kebersamaannya meningkat, kinerjanya juga meningkat, dan mempunyai semangat untuk mengembangkan UMM,” pungkasnya. Di salah satu materi, Kepala Humas UMM, Nasrullah MSi memberikan materi tentang membangun branding UMM. Ia menyebut jika dosen dan karyawan merupakan tonggak penting hingga UMM dapat dikenal luas oleh masyarakat. (zul/han)
UMM dan GAPKI Kritisi Kebijakan Moratorium Kelapa Sawit
FAKULTAS Pertanian Peternakan (FPP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Radar Malang menggelar sosialisasi dan diskusi terkait efektivitas aturan moratorium sawit yang akan diterapkan pemerintah. Kegiatan berlangsung di Theater UMM Dome, Jumat (3/6). Hadir sebagai narasumber Dekan FPP UMM, Dr. Ir. Damat, MP, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi serta Pengamat Lingkungan dan Kehutanan, Dr. Ir. Ricky Avensora M.ScF. Hadir pula Rektor UMM Fauzan dan Direktur Utama Radar Malang, Kurniawan Muhammad. Tofan Mahdi mengatakan, moratorium adalah kebijakan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek. Ia menilai, ekspor kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor non-migas. “Ekspor kelapa sawit bisa mencapai hingga hampir US$19 miliar pada 2015, 13.5 persen dari total ekspor non-migas,” paparnya. Selain itu, lanjut Tofan, sektor industri kelapa sawit merupakan industri yang mampu meminimalisir permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. “Sektor kelapa sawit mampu mengentaskan kemiskinan, hampir 28 tenaga kerja di Indonesia bergantung pada industri ini. Banyak daerah-daerah yang maju karena adanya perkebunan kelapa sawit,” jelasnya. Ia juga menapik jika pengelolaan kelapa sawit oleh perusahaan dinilai menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk bencana kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. “Justru sektor kelapa sawit dari segi pengelolaan SDA adalah yang paling ramah lingkungan. UU di Indonesia tidak memungkinkan perusahaan untuk membuka lahan dengan membakar,” ujarnya. Sementara itu, Damat memaparkan, banyak kontribusi yang diberikan usaha kelapa sawit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurutnya, moratorium terhadap pengelolaan kelapa sawit mencerminkan perlakuan tidak adil terhadap satu komoditas. “Kelapa sawit dari sisi konsumsi minyak nabati di Indonesia paling besar dan produktivitas hasil minyak nabati juga paling tinggi, jumlahnya sepuluh kali lipat dari minyak kedelai,” ungkapnya. Damat juga mengingatkan jika moratorium harus mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi dan juga kedaulatan negara. “Segera lakukan cetak biru Industri kelapa sawit nasional, termasuk di dalamnya peruntukan lahan bagi kelapa sawit dengan melibatkan seluruh pemegang kepentingan,” imbuhnya. Di sisi lain, Ricky Avensora lebih menyoroti isu negatif yang berkembang dalam dunia industri kelapa sawit Indonesia. Mulai dari isu persaingan di dunia global, perkembangan perekonomian, isu sosial, pengembangan daerah pedesaan, pengentasan kemiskinan, permasalahan lingkungan, hingga tata kelola perkebunan kelapa sawit. Ada ketidakseimbangan informasi, ada pengaburan fakta tentang isu-isu terkait perkebunan dan pengelolaan minyak kelapa sawit di Indonesia,” pungkasnya. Rektor UMM, Fauzan dalam sambutan pembukaannya mengatakan, di Indonesia segala segmen kehidupan telah dicampuri oleh masalah politik. “Apalagi dalam dunia usaha dan bisnis, termasuk kelapa sawit, moratorium adalah kebijakan yang mestinya diambil dengan pertimbangan dari berbagai aspek,” paparnya. Fauzan melihat moratorium sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menetapkan aturan yang memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat dan juga pengusaha. “Mudah-mudahan dari diskusi ini dapat diambil suatu pencerahan mengenai moratorium bagaimana seharusnya pihak-pihak terkait memposisikan diri dan menyikapi moratorium nantinya,” jelasnya. (gas/han)
IRO Dorong Mahasiswa Miliki Wawasan Internasional
INTERNATIONAL Relations Office (IRO) UMM mengadakan “Great Lecture and Book Discussion” bersama pimpinan Kementrian Luar Negeri RI, Ahmad Djatmiko. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Senat (RSS) UMM (3/6) ini bertujuan membuka wawasan mahasiswa untuk mengenal berbagai universitas di dunia, sehingga ke depan bisa melanjutkan studi di kampus-kampus tersebut. Djatmiko mengatakan, ada tiga hal yang harus dikembangkan mahasiswa agar ke depan ia bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Pertama, yaitu kemampuan Bahasa Inggris. Kedua, lanjutnya, yaitu kemampuan beromunikasi. Ketiga, wawasan dan kepakaran keilmuan. “Jadi tidak hanya kemampuan Bahasa Inggris yang dibutuhkan, kemampuan komunikasi dan kapasitas keilmuan untuk dikembangkan,” ungkapnya. Djatmiko juga menyinggung tema menarik yang tengah menjadi perhatian dunia internasional, yaitu international security (IR). IR, Djatmiko menjelaskan, adalah bidang ilmu baru di dunia internasional, di mana paradigmanya yaitu memandang keamanan berbeda dengan pemahaman paradigma di Amerika. Kepala IRO UMM, Abdul Haris, dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa perlu memperbanyak referensi mengenai kuliah diluar negeri. “Saat tamat kuliah nanti, ada banyak universitas yang bisa dimasuki, tentu saja mengharuskan kemampuan berbahasa Inggris”, paparnya. Ketua Pelaksana Kegiatan, Abdul Kadir berharap setelah mengikuti acara ini mahasiswa dapat mengembangkan teori-teori yang telah didapat di universitas untuk membuka wawasan lebih luas lagi. “Saat ini kita hidup di kampung global, kita diwajibkan untuk mampu menguasai dasar-dasar kemampuan yang telah disampaikan untuk diterapkan ke depannya”, tutupnya. (roh/han)
