BIPA UMM Siapkan 20 Mahasiswa Asing Jadi Duta Budaya Indonesia
Rabu (20/12), Unit Pelaksana Teknis Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (UPT-BIPA) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kegiatan Dipomasi Budaya & Pariwisata Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk ujian yang terintegrasi bagi mahasiswa asing yang sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia di BIPA UMM. Dihadiri 20 mahasiswa asing penerima beasiswa Darmasiswa dan beasiswa Konferensi Negara Berkembang (KNB) dari Korea Selatan, Jepang, Kamboja, Vietnam, Thailand, India, Sudan, Palestina dan Jerman acara digelar meriah. Kepala UPT BIPA, Dr. Arif Budi Wurianto, M.Si., menuturkan dirinya cukup terkesan dengan perkembangan para mahasiswa asing yang mengikuti program BIPA tersebut. Pasalnya, hanya dalam waktu tiga bulan para mahasiswa tersebut sudah cukup lancar berbahasa Indonesia. “Selain diharapkan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang lebih penting adalah mahasiswa asing BIPA diharapkan juga memahami budaya dan pariwisata di Indonesia,” ujarnya. Hal ini dikarenakan setelah selesai menempuh studi di BIPA UMM, mahasiswa asing tersebut akan dijadikan Culture Ambassador (Duta Budaya) bagi Indonesia di negara mereka masing-masing. “Hal ini sangat strategis bagi Indonesia, karena lulusan mahasiswa BIPA di UMM nanti juga bisa membantu Kedutaan Besar Indonesia untuk mempromosikan kebudayaan, pariwisata bahkan hingga mengajar bahasa Indonesia di negara asal mereka,” sambung Arif. Salah satu mahasiswa BIPA UMM, Jasmine, menuturkan bahwa ia sangat tertarik dengan kegiatan ini. Ia mengaku bisa belajar banyak budaya Indonesia dan berbagai macam pariwisata di Indonesia. “Di sini saya bisa menguji keterampilan berbicara Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga banyak kebudayaan yang saya pelajari selama sehari, mulai dari pakaian tradisional, kebudayaan, hingga makanan tradisionalnya,” pungkas mahasiswi asal Vietnam itu. (iel/sil)
Mahasiswa FISIP UMM Siap Kawal Pemilukada Serentak 2018
BUDAYA kritis harus dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Budaya kritis yang dimaksud adalah sikap kritis terhadap fenomena demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Dr Rinekso Kartono M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam forum Diskusi Panel bertema Mengawal Demokrasi Pemilukada Serentak Tahun 2018 di Aula BAU, Rabu (20/12). Hadir dalam acara tersebut mahasiswa FISIP dari berbagai program studi seperti Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Sosiologi dan juga aktivis Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Pada kesempatan tersebut, Rinekso memaparkan pentingnya memahami politik agar generasi muda dapat mengawal terselenggaranya Pemilukada 2018. Pemahaman terhadap politik yang baik dapat menghindarkan diri dari kegalauan demokrasi, seperti akan tetap pada demokrasi atau kembali layaknya saat reformasi. “Mahasiswa FISIP itu adalah orang yang harusnya lebih tau politik,” ujar Rinekso. Hadir dalam acara ini Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Purwo Santoso, MA yang memaparkan tentang pentingnya universitas melibatkan diri secara empatik dalam mengawal demokrasi. Purwo menguraikan saat ini mahasiswa perlu mengkritisi serta memposisikan diri kedalam demokrasi. “Mahasiswa juga harus siap dalam mendemokrasikan cara berpikir dengan mendefinisikan demokrasi sebagai persoalan yang sedang dihadapi,”tambahnya. Di sisi lain, Kurniawan Muhammad selaku Direktur Radar Malang menyampaikan pembahasan berbeda, yakni tentang peran media saat terlibat dalam arus demokrasi. Kurniawan menyebut, bahwa Pemilukada serentak 2018 ini menarik, istimewa dan juga rawan jika dibandingkan dengan jilid sebelumnya. “Istimewa sebab melibatkan daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua,” terangnya. Selain istimewa, Pilkada serentak juga disebut Kurniawan menarik karena diikuti oleh wilayah dengan jumlah penduduk yang besar seperti Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan perkiraan jumlah pemilih 80-90 persen. Meski istimewa dan menarik, Kurniawan menguraikan bahwa Pemilukada kali ini juga rawan konflik horizontal, intervensi asing dan intervensi politik dari pusat. Disinilah menurutnya peran media sangat dibutuhkan. “Sebab itu peran media dalam Pilkada adalah menjadi netral dan independen, jadi klarifikator atas berita gaduh, hoax atau fitnah yang ada,” pungkasnya. (nim/sil)
