UMM Miliki Skema Uji Kompetensi Terbanyak Se-Indonesia
UNIVERSITAS Muhammadiyah Malang (UMM) berkomitmen meningkatkan kompetensi lulusan. Salah satu upayanya melalui uji sertifikasi kompetensi pada setiap calon wisudawan. UMM telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perantara 1 (P1) terstandardisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada perhelatan wisuda ke-91 periode I tahun 2019 UMM yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., hari ini Sabtu (23/2), Ketua BNSP Kunjung Masehat memberikan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa dan asesor kepada dosen UMM. Selain sebagai pemenuhan tuntutan kurikulum terbaru, sertifikasi profesi juga sebagai prasyarat kelulusan wisudawan. “Sehingga lulusan UMM memiliki pengakuan dari BNSP atas kompetensi yang dimilikinya”, jelas Dr. Ihyaul Ulum, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua LSP UMM saat diwawancarai Jumat (22/2) siang. Setidaknya ada 52 skema uji kompetensi yang telah terverifikasi oleh BNSP. “Walaupun kita agak terlambat memulainya, dalam kurun satu tahun kita telah menjadi LSP P1 dengan jumlah skema terbanyak di Indonesia. Ditambah ada 20 skema yang sedang melalui proses verifikasi oleh BNSP,” imbuhnya. Kedepannya, Rektor UMM Dr. Fauzan, M,Pd., menargetkan masing-masing program studi setidaknya memiliki 5 skema uji kompetensi sesuai dengan bidangnya. “Dengan demikian ada banyak skema yang dapat dipilih calon wisudawan sesuai dengan minat dan kompetensinya,” harapnya. “Uji kompetensi ini merupakan komitmen UMM untuk penguatan kompetensi yang orientasinya profesionalitas. Kelulusan tidak hanya sekedar formalitas tetapi orientasinya kualitas. Agar lulusan kita memiliki trust (kepercayaan, red.) di tengah masyarakat. Maka sertifikat kompetensi ini menjadi wajib,” kata Fauzan. (*/mir/can)
Perlu Tinggalkan Pola Pikir Lama untuk Bertahan di Era Industri 4.0
PERKEMBANGAN teknologi membuat banyak profesi tak lagi eksis di masa sekarang. Beberapa diantaranya di bidang pertanian dan konstruksi. Sehingga, diperlukan perubahan pola pikir untuk dapat beradaptasi atas setiap perubahan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar M.Si. menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) memegang peranan penting. “Karena era sekarang persaingan SDM itu sangat pesat,” katanya. Untuk itu, Malik menyebutkan setidaknya ada 3 kunci yang harus dimiliki untuk memenangkan kompetisi ini. Pertama, mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Kedua, memiliki networking yang bagus. Ketiga, penguasaan atas teknologi. Hal ini kembali ditegaskan Direkur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Ir. Suhadi, M.Si, Jumat (22/2) dalam diskusi terbatas “Revitalisasi dan Revalidasi Balai Latihan Kerja” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (22/2). Sebagai usaha mengurangi angka pengangguran, dinilai Suhadi, perlu diadakannya pengembangan BLK Komunitas yang sesuai dengan pola kerja era Industri 4.0. Tentunya tidak mengenyampingkan kemudahan pada aksesnya. “Saat ini akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan BLK milik pemerintah sangat terbatas. Sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti perkembangan terkini dan sering kali tertinggal,” terang Suhadi dihadapan seratusan peserta. Selain itu, kata Suhadi, mengingat SMK merupakan penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Timur, SMK perlu dikembangkan sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Disebutnya, SMK perlu melakukan revitalisasi. “SMK harus dikembangkan menjadi pelatihan kerja yang bisa membuat anak-anak muda kita bekerja sesuai dengan tuntutan era sekarang. Bukan pola lama yang membuat anak-anak tidak laku di dunia kerja,” tegas Suhadi. Ditambahkan Rektor UMM Dr. Fauzan M.Pd, BLK seharusnya mampu mendidik masyarakat agar tidak tertinggal dengan segala bentuk kemajuan. Mengingat zaman berubah dengan cepat, sehingga mesti juga merubah pola pikir lama. “UMM siap mendukung sinergisitas dengan BLK. Salah satu bentuknya adalah melatih keterampilan mahasiswa lewat Lembaga Sertifikasi Profesi. Di sana mahasiswa bisa mengasah kompetensinya sehingga diakui di dunia kerja,” tandas Fauzan. Diskusi ini juga dihadiri panelis lainnya. Yakni Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Saiful Rachman, MM., M.Pd., Kepala BLK Kota Malang Hermanu Setijanto, S.Sos, M.Si., dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi Drs. Mulyanto, M.M. Selain itu, hadir para tamu undangan dari unsur pemerintahan daerah. Seperti Walikota Malang Drs. H. Sutiaji dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu dan Kabupaten Malang. (riz/mir/can)
UMM Terima Mandat Pengelolaan Kawasan Hutan
PERGURUAN tinggi sebagai mitra strategis Pemerintah punya segala aspek yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan lindung agar terkelola secara optimal. Salah satunya dengan menjadikan pengelolaan kawasan hutan sebagai hutan pendidikan. Dalam aksinya, dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui program studi (Prodi) Kehutanan Fakultas Pertanian dan Peternakan mengemban tanggung jawab sebagai pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Amanah ini tertuang dalam SK Menteri LHK yang diserahkan langsung Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc pada perhelatan wisuda ke-91 UMM, Sabtu (23/2). Lokasi KHDTK yang dikelola dalam bentuk hutan pendidikan ini berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung Perum Perhutani petak 43A, 44I, 44K-1, 44K-2, 44L dan BE BKPH Pujon KPH Malang seluas 75.09 Ha. Lokasi ini akan dijadikan sebagai laboratorium lapang sekaligus media pembelajaran mengelola kawasan hutan dengan kondisi yang berbeda bagi seluruh civitas akademika UMM. Hutan pendidikan merupakan kawasan penelitian serta kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mahasiswa serta masyarakat sekitar pada umumnya. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, dijelaskan Tatag Muttaqin S.Hut., M.Sc., IPM., Ketua Prodi Kehutanan, UMM melalui prodinya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi konsultan yang bertugas mengarahkan hingga mendesain rencana lapangan antara Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center (JIFPRO) dan Taman Nasional Bromo. Proyek rehabilitasi ini berlangsung sejak 2006 dan ditutup pada 2015. Menurut Tatag, melalui Prodi Kehutanan juga, UMM telah melaksanakan sebagian tanggung jawab Tri Darma-nya yakni ikut mengelola dan menjaga lingkungan hidup. “Aksi ini sejatinya memang harus masif dilakukan oleh setiap kampus, agar bukan hanya Pemerintah yang memiliki tanggung jawab itu, namun semua elemen masyarakat juga harus turut andil menjaganya,” ungkap Tatag. Rencana jangka panjang lahan hutan KHDTK UMM adalah, pertama, mewujudkan kampus UMM dengan KHDTK sebagai kampus green ecosystem yang berstandar internasional, dengan capaian Word Class University. Kedua, mewujudkan kampus UMM melalui KHDTK aktif menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma PT. Ketiga, mewujudkan kampus UMM melalui pengelolaan KHDTK untuk secara aktif melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni. Dalam pengelolaannya, UMM telah melakukan pembagian rencana pengelolaan menjadi tiga fase. Yakni jangka pendek (2020-2022), jangka menengah (2023-2028), rencana jangka panjang (2029-2040). Menurut Rektor UMM Dr. Fauzan, M.Pd., keleluasaan sebagai pengelola kawasan hutan ini akan menjadi energi baru bagi UMM dalam pendampingan pada masyarakat. Selain itu, hutan KHDTK juga akan menjadi laboratorium lapangan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika Kampus Putih. “Ke depan, pengelolaan hutan akan menjadi etalase terkait pengelolaan hutan lestari yang baik,” tutupnya. (mir/can)
