Aspikom-UMM Bahas Proyeksi Kerjasama dan Pengembangan MBKM
Pengembangan pendidikan bukan hanya dilakukan dalam kelas saja, kurikulum dan dasar pembelajar juga memiliki peran penting. Melihat akan hal itu, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Indonesia melangsungkan Forum Group Discussion (FGD). Adapun kali ini Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ditunjuk sebagai tuan rumah. FGD yang dilaksanakan pada 17-18 Maret tersebut mengkaji tema “Narasi MBKM dan Proyeksi Kerjasama: Berbagi Pengalaman dan Kemitraan”. Nasrullah, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UMM berterimakasih kepada Aspikom yang telah menunjuk UMM sebagai tuan rumah. Ia melaporkan bahwa ada 150 peserta dari prodi Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia yang turut memeriahkan. Mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun daerah yang paling banyak datang ialah kampus dari Jawa Barat (Jabar). “Kalau saya perhatikan, ada banyak Kaprodi yang hadir ini merupakan alumni UMM, baik alumni sebagai mahasiswa maupun alumnni dosen,” ucap Nasrullah. Sementara itu, Ketua Aspikom Dr. Muhamad Sulhan bercerita bahwa dulunya ia tidak begitu tertarik bergabung dengan Aspikom. Namun ketika diajak oleh Prof. Setia Budi, ternyata pemikirannya jadis emakin terbuka. Hal-hal menarik dan baik yang ia dapat dari Aspikom ia bagikan banyak pihak. Ia juga menilai bahwa Ilmu Komunikasi di Indonesia akan terus berkembang seiring ebrkembangnya Aspikom ini. Selain itu kondisi, pandemi Covid-19 membawa nilai positif bagi asosiasi ini. Satu di antaranya yakni nama Aspikom yang meledak di dunia Metaverse. Hal terjadi karena setiap bulannya kowil masing-masing wilayah melangsungkan agenda minimal dua kali. “Aspikom selalu siap dalam menghadapi perubahan zaman. Koordinasi rapi dan nilai inti juga terus dijalankan. Asosiasi ini merupakan keluarga besar dan saya ucapkan selamat datang di keluarga Aspikom bagi teman-teman yang baru,” sambutnya. Di sisi lain, Prof. Dr. Muslimin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM menyampaikan bahwa pihaknya akan mengesahkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Menurutnya,ada tiga aspek yang harus dipahami ketika menjadi seorang dosen atau pengajar. Ketiganya adalah visi dan misi prodi, CPL yang -ditetapkan prodi, serta memahami profil-profil lulusannya. Lebih lanjut, Muslimin menilai bahwa tema yang dikaji dalam agenda itu dapat menjadi titik penting dalam pengembangan Ilmu Komunikasi di masa depan. Begitupun dengan MBKM yang kini sudah menjadi standar nasional dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. “Samuel Huntington berkata bahwa jika ingin menjadi profesional paling ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Keahlian unik, tangung jawab sosial tinggi serta kebersamaan dalam suatu wadah. Dan saya yakin ketiganya bisa didapatkan di Aspikom Indonesia ini sehingga mampu mempererat kekeluargaan kita semua,” pungkasnya. (haq/wil)
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Buka CoE Analis Pemerintahan dan Politik
Kembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) buka program unggulan Center of Excellence (CoE) Analis pemerintahan dan politik di sektor publik serta swasta. Program rancangan jurusan Ilmu Pemerintahan ini memiliki tiga kelas unggulan dan dibuka secara bertahap. Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Pemerintahan, Muhammad Kamil, S.IP., MA., menjabarkan bahwa program ini akan mempelajari tentang tata kelola teknologi di bidang sistem informasi dan pengelolaan aset. Kelasnya sendiri akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas pengelolaan pemerintah desa, kelas pengelola pemerintahan daerah, dan kelas parlemen muda. “Kami melihat bahwa selama ini beberapa daerah tidak memiliki data aset yang tertata secara sistematis. Bahkan ada beberapa daerah yang masih menatanya secara manual. Oleh karena itu, kami membekali para mahasiswa dengan keterampilan pengolahan aset dan pengolahan informasi menggunakan teknologi. Dalam proses pengajarannya, kami juga akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (Sisterdes) dan juga Aplikasi Perancangan Elekronik Pembangunan Desa (Pernikdesa),” ungkap dosen asal Bondowoso itu. Terkait dengan mitra, Kamil sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan telah bekerja sama dengan beberapa daerah seperti Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Tlogomas, serta lima desa di Kabupaten Magetan. Prodi Ilmu Pemerintahan juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. “Pembelajaran yang kami adakan ini selain diperuntukkan bagi mahasiswa UMM juga dapat diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang daerahnya telah bermitra bersama kami. Adapun program pusat unggulan ini kami laksanakan selama satu bulan setengah sampai dua bulan dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan,” kata Kamil menambahkan. Dosen Ilmu Pemerintahan tersebut juga mengatakan bahwa selain mendapat sertifikat keahlian, untuk para mahasiswa juga dapat mengkonversikan program ini ke 20 Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah disiapkan. Kegiatan program ini juga akan berpusat di laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM yang memiliki beragam fasilitas. “Tujuan kami membuat program tentu untuk membangun sebuah dynamic governance. Oleh karenanya, kami harap dengan adanya CoE ini, mahasiswa akan semakin mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di suatu pemerintahan. Selain itu, kami dari prodi juga berharap mahasiswa tidak hanya paham akan teori semata, tetapi juga mampu mempraktekan secara langsung apa yang mereka dapat di perkuliahan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” tandasnya. (syi/wil)
