Qatar Tuan Rumah Piala Dunia 2022, Begini Kata Dosen Ekonomi UMM
Dari segi ekonomi tidak ada hal yang menarik dengan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Yunan Syaifullah, SE., M.Sc. Menurutnya, tanpa adanya gelaran Piala Dunia 2022, Qatar sudah menjadi pelaku ekonomi besar di wilayah Timur Tengah. Dimana Qatar merupakan salah satu negara terkaya sebagai produsen minyak dunia. Selain itu Qatar juga memiliki pertumbuhan ekonomi 6,3 % dan Gross Domestic Product (GDP) mencapai 176 miliar dollar AS. Yunan kembali menjelaskan jika dilihat secara teori pembangunan, keputusan Qatar sebagi tuan rumah perhelatan sepak bola yang diadakan setiap empat tahun sekali ini disebut teori terbalik. Jika dahulu negara besar yang mendominasi perekonomi dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa, tapi hari ini ada tren atau kecendrungan bahwa negara-negara yang tidak diperhitungkan bisa menjadi pemain. “Pada dasarnya setiap negara yang menjadi tuan rumah dalam Piala dunia, akan mengalami pola yang sama dari sektor ekonomi. Di antaranya seperti peningkatan pendapatan di industri travelling baik dari transportasi maupun perhotelan. Pun dengan potensi terbukanya pasar baru di bidang merch atau brand global seperti Adidas, Nike, Puma dan lainnya,” ungkap Yunan. Faktanya, Qatar menjadi negara yang menggelontorkan dana paling besar sepanjang sejarah Piala Dunia, yakni senilai 200 Miliar dollar AS. Biaya yang fantastis itu merupakan bentuk harga diri bagi Qatar sebagai bentuk eksistensi negara penetrasi ekonomi. Selain itu juga sebagai pembuktian antitesa teori-teori pembangunan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa negara-negara yang dianggap kecil juga bisa ikut andil dalam ekonomi dunia. “Jika dilihat dari teori rasionalitas eknomi, banyaknya dana yang dikeluarkan Qatar di Piala Dunia itu berdasarkan pada ego dan kepentingan. Dalam hal ini, Qatar sebagai pelaku ekonomi tidak hanya memiliki tujuan di aspek ekonomi saja, tapi juga beriringan dengan kepentingan-keptingan lain seperti politik,” terang Yunan. Menurut Yunan, ajang ini menjadi kesempatan bagi negara-negara untuk membktikan kekuatannya, termasuk negara-negara yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Apalagi melihat ada sederet negara besar yang gagal melaju ke putaran final Piala Dunia. Hal itu dikarenakan munculnya kejutan dari negara yang tidak memiliki tradisi sepakbola. “Ini bisa mnejadi peluang bagi mereka untuk menunjukkan bahwa setiap negara memiliki potensi dan aktor,” katanya mengakhiri. (zak/wil)
RBC UMM Kaji Respons Muhammadiyah di Tahun Politik 2024
Dalam rangka menyongsong tahun politik pada 2024, Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan. Dengan demikian, Muhammadiyah sebagai bagian dari rekan kritis pemerintah perlu membicarakan isu-isu strategis. Direktur Eksekutif RBC UMM, Subhan Setowara menilai bahwa Muhammadiyah harus memerankan fungsinya sebagai penengah antara penguasa dan rakyat. Hal itu tidak lepas dari kerja yang selama diupayakan Muhammadiyah yakni kerja pembangunan peradaban manusia. “Kerja inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah turut serta menjawab masalah-masalah kekinian, seperti resesi global, krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” tegasnya. Di sisi lainnya, Neni Nur Hayati, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership menyatakan bahwa pemilu serentak 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial. Tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif. “Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral, tuturnya. Menurutnya, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan. Peran Muhammadiyah bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, hal itu merupakan bagian dari misi amar ma’ruf nahi munkar. Distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif. Utamanya di tahun-tahun politik. “Tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lainnya,” terangnya. Kendati demikian, untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah harus bekerja keras. Muhammadiyah perlu mempersiapkan kader terbaiknya termasuk juga kader perempuanyang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas yang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA), Diyah Puspitasari pada sesi diskus. Posisi Muhammadiyah yang non-partisan harusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik. Perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa. (wil)
