Mahasiswa UMM Juara Esai Nasional berkat Solusi Atasi Masalah Laut Cina Selatan
Tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menorehkan prestasi di ajang kompetisi Indonesian Foreign Policy Review (IFPR) dengan tema “Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023 : What can Indonesia do?”. Kompetisi itu diselenggarakan di Jakarta oleh International Relation Project UI pada 3 November lalu. Tim UMM sukses meraih juara kedua pada ajang tersebut. Salah satu anggota tim, Gonzaga Alnabe menjelaskan bahwa lomba ini diikuti secara bertim. Terhitung ada puluhan tim yang bersaing. Adapun ia dan timnya menyusun esai dari Juli dan mengirim hasil esainya pada awal bulan November lalu. Topik yang mereka angkat juga menarik, yakni terkait tentang laut Cina selatan yang hingga saat ini masih hangat diperdebatkan di negara ASEAN dan Cina. Mereka juga menyinggung posisi atau peran ASEAN dalam bidang tersebut dan hubungannya dengan Indonesia. “Ada beberapa fokus yang kami tonjolkan. Seperti misalnya pembahasan tentang sejarah, peran dan posisi ASEAN dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Bagaimana peran ekonomi dalam mencegah dan meredakan konflik tersebut dan lain sebagainya,”Kata Gonzaga. Mahasiswa asli Kota Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur (NTB) itu mengatakan, mereka juga menawarkan solusi dalam permasalan tersebt. “Kami menganjurkan untuk membentuk forum komunikasi yang efektif antara ASEAN dan Cina agar terbentuk satu kesatuan suara. Tidak hanya itu, kami juga menawarkan penegakan hukum kelautan yang lebih jelas oleh UNCLOS sehingga ada kepastian hukum,” katanya. Dalam babak final, mereka tidak hanya dinilai oleh para juri tapi juga oleh salah satu anggota inti ASEAN. Hal itu membuat mereka harus menyiapkan mental yang kuat dan mengeluarkan critical thinking terbaik mereka. Berbagai pertanyaan juga sukses mereka jawab dengan baik dan lugas. Cara penyampaian yang menarik dan unik akhirnya membuat mereka membawa pulang juara dua kategori Best Public Speaking dalam ajang kompetisi itu. Saat ini, berbekal juara itu, Gonza dan tim sedang dalam proses pengajuan konversi mata kuliah di UMM. Apalagi UMM memang selalu mendukung mahasiswanya dalam mendulang prestasi. “UMM selalu memfasilitasi mahasiswanya dengan ratusan wadah yang ada. Saya juga bersyukur memiliki teman yang ramah dan mau berproses bersama,” pungkasnya. (Ri/Wil)
Raker MHH Muhammadiyah di UMM Rumuskan Solusi Masalah Bangsa
Berbagai permasalahan kehidupan berbangsa di Indonesia harus disikapi dengan perubahan positif, termasuk pada aspek hukum. Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. di Rapat kerja nasional MHH, 10 November lalu. Agenda yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu juga menghadirkan para pakar hukum untuk membahas dan memberikan solusi. Lebih lanjut, Trisno mengatakan, ada sederet penyimpangan hukum di Indonesia, termasuk terkait HAM. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan pendidikan mengenai hukum, khususnya bagi kader Muhammadiyah. Langkah itu diharapkan bisa menyelesaikan problem di tingkat ranting, cabang, daerah, atau bahkan wilayah. “Dengan begitu, permasalahan di berbagai lini bsia diatasis ecara mandiri tanpa bantuan dari pusat secara langsung. Nanti pimpinan pusat akna membantu dalma hal pengawasan dan fasilitas untuk menyelesaikan masalah. Semoga dengan adanya forum ini, akna ada banyak diskusi-diskusi substantif yang sekaligus menjadi paya menemukan berbagai solusi masalah hukum,” katanya. Turut hadir Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. dalam acara bertajuk ‘Membangun Hukum dan Demokrasi yang Berkeadaban, Berkeadilan untuk Kemajuan”. Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah berdiri sejak 112 tahun lalu dan memiliki konsep yang disebut dengan Matan Kepribadian. “Konsep inilah yang menjadikan anggota Muhammadiyah memiliki sikap dan konsep independen dalma kehidupan,” ucapnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk unit-unit usaha bisnis muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Seperti contohnya UMM yang menjadi salah satu kebanggaan Muhammadiyah dengan beragam unit usahanya. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah telah mengimplementasikan konsep tersebut untuk kemajuan bangsa. “Adanya forum ini dapat menjadi bekal dalam merumuskan banyak solusi. Tak hanya itu, bisa juga digunakan sebagai ajang untuk kolaborasi demi membangun bangsa yang semakin baik,” tandasnya Hal serupa juga disampaikan Wakil Rektor IV Kampus Putih UMM, Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum. Menurutnya, saat ini ‘kertas’ menjadi bagian penting dari pengelolaan negara. kertas tersebut bahkan lebih tajam daripada keris atau pedang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kertas tidak identik dengan kualitas, tidak mencerminkan integritas apalagi moralitas. “Kertas itu bisa berbentuk undang-undang, perpu, putusan MK, putusan pengadilan dan lainnya. Jangan sampai kertas-kertas itu menjelma menjadi keris Kebo Ijo dan memberikan efek negatif bagi negara. Maka, Muhammadiyah dengan para praktisi dan pakarnya harus berada di garis terdepan untukmenyuarakan dan memperjuangkannya,” katanya mengakhiri. (*faq/wil)
