Punya Tata Kelola SDM Bagus, UMM Jadi Referensi Kampus PTNBH
Baru-baru ini, Universitas Muhammadiyah malang (UMM) menerima kunjungan dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada 24 April 2024 kemarin. Kunjungan itu bertujuan untuk saling belajar dan diskusi terkait sistem dan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Acara yang bertajuk benchmarking Unesa di UMM itu juga dimaksudkan agar terjalin silaturahmi sekaligus merencanakan kolaborasi di bidang tata kelola SDM di masa depan. Mohamad Sulton Arifin selaku Direktur SDM Unesa mengatakan bahwa dirinya dan tim ingin belajar bagaimana cara mengelola karyawan, dosen, ataupun mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tak hanya di bidang kelola SDM, pihaknya juga berencana bekerjasama dengan UMM di bidang lain untuk menyukseskan pendidikan anak bangsa. Arifin menambahkan, pemilihan UMM sebagai salah referensi belajar tak lain karena UMM merupakan PTS yang memiliki sistem tata kelola SDM yang mumpuni dan bagus. Ia juga sempat melakukan studi banding ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mengetahui bagaimana cara mengelola SDM yang dimilikinya. Sebagai informasi, Unesa ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 menjadi PTN BH per Oktober 2022 lalu. PTNBH memiliki kewenangan otonom untuk mengelola sumber daya dan keuangan mereka, termasuk dosen dan tenaga pendidik. Maka pengelolaan SDM menjadi penting dalam perjalanannya. Adapun dalam tata kelola SDM, UMM memiliki berbagai sistem yang terintegrasi dengan teknologi untuk memantau secara langsung aktivitas dosen maupun karyawan. Contohnya seperti SIM-SDM UMM yang digunakan untuk memantau aktivitas. UMM juga memiliki SIM PMM yang dapat digunakan oleh dosen untuk melakukan penelitian atau pengabdian. Sementara itu, untuk mahasiswa, UMM memiliki website Info KHS yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas terkait pembayaran, ujian akhir, permintaan surat kuliah, dan lain sebagainya. Orang tua juga bisa memantau pembayaran kuliah, nilai mata kuliah, dan segala informasi mengenai perkuliahan anak melalui aplikasi MyUMM Parents. “Semua sudah kami desain agar bisa dilakukan secara mandiri dan tentunya sangat efisien,” ujar Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku Wakil Rektor V Bidang Pengembangan SDM & Al-Islam Kemuhammadiyaan. Terakhir, Tri, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa SDM menjadi unsur utama dalam pendidikan. Keberadaan SDM seperti dosen atau karyawan dapat menciptakan generasi bangsa yang siap dan mumpuni. Maka dari itu, adanya benchmarking Unesa ke UMM ini juga menjadi salah satu wadah untuk saling belajar dan berkolaborasi untuk menyukseskan pendidikan bagi generasi bangsa. “Mudah-mudahan setelah ini kami bisa saling berkolaborasi untuk mengembangkan perguruan tinggi masing-masing sesuai perkembangan zaman. Tak lupa juga, adanya kunjungan ini juga sebagai bentuk awal kami saling mengenal dan merancang program kolaborasi di bidang SDM,” ucapnya mengakhiri. (tri/wil)
Dosen UMM Beri Win-win Solution untuk Konflik Papua
Papua yang menjadi provinsi paling timur di Indonesia mengalami konflik berkepanjangan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak masa penjajahan Belanda. OPM yang didirikan pada tahun 1965 itu bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua Barat. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis. Syasya Yuania Fadila Mas’udi, S.IP., MstratSt. selaku dosen prodi Hubungan Internasional menyatakan bahwa konflik ini berasal dari penyatuan Irian Barat ke Indonesia pada 1969 melalui Pepera, yang dianggap oleh beberapa pihak tidak mewakili keinginan mereka. Hal ini memicu pembentukan OPM dan konflik dengan pemerintah Indonesia. Untuk mencari solusi yang tepat untuk konflik OPM di Papua tersebut, Syasya menyampaikan bahwa perlu dilakukan pendekatan yang berfokus pada dialog terbuka dan saling pengertian antara pemerintah dan OPM. “Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua ini adalah pendekatan budaya. Menurut saya pribadi, perlu ada pemahaman yang lebih dari Pemerintah Indonesia terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Apakah memang pembangunan yang bersifat materialistik yang mereka butuhkan atau yang lain,” tambahnya. Selain itu, organisasi internasional, seperti PBB, dapat memfasilitasi dialog dan memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian konflik di Papua. Dukungan dari negara-negara mitra penting untuk mempercepat proses tersebut melalui kerjasama dan kolaborasi. Pihak ketiga yang menjadi mediator harus pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap konflik yang terjadi, dalam hal ini, mungkin bisa menunjuk Swiss sebagai negara yang netral. Tetapi proses mediasi tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu pihak tidak mau duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik bagi mereka. Meski terlihat sederhana, namun penyelesaian konflik OPM di Papua cukup rumit. Kurangnya kepercayaan dan ketegangan bertahun-tahun membuat negosiasi menjadi sulit. Kepentingan politik dan ekonomi kompleks juga menjadi penghambat. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Untuk mengakhiri konflik OPM di Papua, Syasya menegaskan perlunya dialog, negosiasi dan otonomi khusus. Inspirasi dari penyelesaian konflik Aceh bisa diterapkan, namun setiap konflik memiliki konteksnya sendiri. Ia berharap, konflik yang berlarut-larut di Papua bisa diselesaikan dengan win-win solution. Bukan dengan memaksakan salah satu pihak untuk setuju dengan keinginan pihak lainnya. (bal/wil)
