Post Doctoral Colloquium FH UMM: Bahas HAM hingga Kasus DPRD
Bertekad turut andil dalam mengukuhkan pilar hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) giat gelar Post-Doctoral Colloquium pada 30 November 2024 lalu. Majelis ilmu ini menghadirkan empat panelis dengan pakar keilmuan berbeda. Diantaranya, mengenai transfiguras kebijakan perundangan, keadilan anak, dan HAM dalam era pembaharuan hukum. Kegiatan ini juga diikuti oleh puluhan audiens yang terdiri dari civitas akademika internal, maupun ekternal UMM. Panelis pertama, Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.L.M., Ph.D. dalam salah satu publikasinya menyoroti adanya celah dari perundangan yang bersifat multitafsir dalam konteks relasi negara-agama. Sehingga berpotensi juga pada munculnya praktik penegak hukum yang diskriminatif, baik terhadap kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Berdasarkan hasil riset dari salah satu Research Center menunjukkan bahwa, 93% responden masyarakat Indonesia setuju agama sebagai bagian dari aspek fundamental kehidupan Indonesia. “Di samping itu, responden juga menekankan bahwa manipulasi agama untuk suatu kepentingan kelompok tertentu cenderung membahayakan dan harusnya dihindari oleh negara,” sambungnya. Lebih lanjut, Cekli juga menyampaikan alasannya memilih era rezim Jokowi sebagai objek penelitiannya. Menurutnya, poin penting dalam mengkaji relasi antara agama dan negara harus memperhatikan the rule of law. Perundangan yang berlaku tidak boleh multitafsir dan berlaku adil bagi semua elemen hukum. Selain itu, ada pula Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. yang menyampaikan materi bertajuk ‘Rekontruksi Peraturan Delegasi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia’. Kemudian juga Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum., Ph.D yang mengkaji pembaharuan undang-undang jenayah rasuah: kajian kasus dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Malang. Terakhir, turut hadir sebagai pembicara Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. yang menjelaskan materi terkait filosofi saintifikasi HPK (hasil penelitian kemasyarakatan) sebagai prinsip standar menemukan keadilan substansial. Dekan FH UMM, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. mengapresiasi terlaksananya majelis ilmu tersebut. Ia juga berterimakasih kepada para panelis yang sudah bersedia berbagi waktu dan pengetahuan di pakar bidang masing-masing. Menurutnya, berbagi ilmu adalah suatu kebaikan dengan jaminan balasan pahala jariyah yang mengalir terus-menerus. “Sebagaimana sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa dimana kita mau berbagi ilmu, keranjang ilmu kita itu akan semakin bertambah seiring bertambahnya umur kita. Semakin kita tumpahkan kepada orang lain maka akan semakin penuh keranjang tersebut,” katanya menambahkan. (din/wil)
UMM-LHKI PP Muhammadiyah Adakan Pelatihan Diplomasi
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah langsungkan Diplomacy Training for Global Partnerships Batch 2. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas diplomasi untuk mendukung kerja sama di kancah global. Adalah Program Studi Hubungan Internasional (HI) UMM yang dipercaya menjadi host pelatihan yang berlangsung pada 29 November hingga 1 Desember 2024 ini. Ada lebih dari 80 peserta yang turut serta dan mengikuti rangkaian acara hingga rampung. Termasuk di dalamnya delegasi majelis-majelis PP Muhammadiyah, Kantor Urusan Internasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta para aktivis dan pegiat hubungan internasional. Pelatihan ini semakin menarik karena menghadirkan sederet narasumber yang mumpuni dan ahli. Baik dari kalangan diplomat, pakar dan praktisi di bidang hubungan internasional. Di antaranya Dubes Yuli Mumpuni Widarso, Dubes Priyo Iswanto, Dubes Bunyan Saptomo, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, dan Yayah Khisbiyah, dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam penjelasannya, Ketua LHKI PP Muhammadiyah Dr. Imam Addaruqutni, M.A. menekankan bahwa kegiatan ini memiliki dimensi strategis dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs). “Pelatihan ini tidak hanya menyoroti kerja sama global, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun kapasitas diplomasi generasi muda. Utamanya di tingkat internasional,” ujarnya. Imam, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu prinsip kunci dalam SDGs adalah kemitraan yang berkelanjutan. Maka tentu saja pelatihan ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip tersebut. “Kemitraan tidak hanya soal koordinasi, namun juga kemampuan membaca dinamika global dan mengarahkan kebijakan untuk kepentingan bersama,” imbuhnya. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kontribusi aktif Muhammadiyah dalam mencetak kader yang mampu berperan di panggung internasional. Dengan begitu, kiprah Muhammadiyah semakin meluas di berbagai negara dan wilayah. “Program pelatihan diplomasi ini menjadi bukti konkret dan komitmen Muhammadiyah untuk senantiasa membangun generasi diplomat yang memiliki wawasan global. Selai itu juga memiliki pemahaman akan nilai-nilai Islam berkemajuan. Semoga agenda ini bisa memberikan manfaat luas ke berbagai kalangan,” pungkasnya mengakhiri. (*/wil)
