Tiga Guru Besar Baru UMM, Kaji Gender, Kacang Koro, hingga Sastra
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menambah guru besarnya. Kali ini, tiga gubes dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dikukuhkan, 10 Mei ini. Mulai dari Prof Trisakti Handayani sebagai guru besar bidang ilmu kajian budaya, Prof Elly Purwanti yang menjadi gubes bidang ilmu pendidikan biologi, hingga Prof Sugiarti yang menjadi gubes bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Orasi yang disampaikan juga menarik dan inspiratif. Pertama, ada Prof Trisakti Handayani yang terkait ‘Kajian Budaya Dan Isu Gender dalam Pendidikan Di Indonesia’. Ia menyoroti bahwa pendidikan tidak pernah berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan selalu berada dalam pengaruh konteks sosial, budaya, dan relasi kekuasaan. Pendekatan kritis melalui kajian budaya ini memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat reproduksi ketidaksetaraan sosial, sekaligus memiliki potensi sebagai kekuatan transformatif untuk menciptakan keadilan dan inklusivitas. Perspektif gender membantu mengungkap dan menantang bias dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, interaksi kelas, hingga tata kelola lembaga. Pendidikan yang adil terhadap gender, sebagaimana ditegaskan Connell, tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga bagi semua gender, karena menciptakan ruang belajar yang demokratis dan memungkinkan semua peserta didik berkembang secara optimal. “Di era globalisasi dan percepatan teknologi digital, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyiapkan generasi yang mampu mempertahankan identitas kultural. Pendidikan yang transformatif, harus menanamkan literasi kritis agar peserta didik mampu menyaring pengaruh budaya dan informasi secara reflektif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pendidikan menyeluruh yang memperhitungkan aspek budaya dan kesetaraan gender dalam setiap unsur sistem pendidikan,” katanya. Untuk itu, sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, komunitas, dan keluarga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tanggap terhadap kebutuhan lokal dan tantangan global. Mengutip Freire, ia menilai, pendidikan harus menjadi “praktik kebebasan” yang membebaskan individu dari penindasan dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan sosial menuju masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Pada orasi selanjutnya, Prof Elly Purwanti Guru menjelaskan bahwa kacang koro merupakan salah satu pangan fungsional yang berbasis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kacang koro menjadi salah satu kekayaaan hayati Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Lebih dari itu, kacang koro dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kedelai. Menurutnya, kacang koro tidak hanya menawarkan keunggulan agronomis dan nilai gizi tinggi namun juga nilai bioaktif yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai produk pangan yang fungsional. Produk pangan fungsional yang ada di Indonesia beraneka ragam, umumnya aneka kacang lokal menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat bagi kehidupan di masa depan. “Koro, seperti Cajanus cajan (koro gude) dan Canavalia ensiformis (koro pedang), memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional Indonesia. Kedua spesies ini sangat adaptif terhadap lingkungan tropis Indonesia, tumbuh subur di lahan marginal dan kurang subur, serta tahan terhadap kekeringan dan serangan penyakit. Kacang koro juga dikenal efisien dalam penggunaan air, lahan, dan energi, menjadikannya opsi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber protein hewani,” tambahnya. Dengan kandungan protein yang tinggi, kacang koro dapat menjadi alternatif yang baik untuk tempe dan tahu, serta berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor kedelai. Dengan pemanfaatan dan pengembangan yang tepat, kacang koro dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Sementara itu, Prof Sugiarti mengkaji ‘Perspektif Multidisipliner Sastra sebagai Agregat Membangun Peradaban Masyarakat’. Menuruntya, sastra memiliki peran strategis sebagai agregat pengetahuan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan membentuk karakter bangsa. Sastra lebih dari sekadar karya estetika, karena ia mampu merefleksikan dan mentransformasikan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, politik, psikologis, dan historis. Sastra menjadi cermin dinamika masyarakat, yang juga mencakup nilai-nilai kesetaraan gender dan kemanusiaan. Sastra berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, serta antara logika dan empati. Ia menyatakan bahwa pembangunan peradaban bangsa tidak hanya bergantung pada angka dan data, tetapi juga harus memperhatikan kata dan makna yang terkandung dalam sastra. Sastra yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan dapat memperkuat pondasi budaya bangsa yang beradab, inklusif, dan visioner. Oleh karena itu, sastra harus menjadi bagian integral dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat yang humanis dan berkarakter. “Dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup sejarah, filsafat, dan politik, sastra menjadi medium yang efektif untuk mengkritisi kehidupan sosial. Para pemikir seperti Edward Said dan Homi Bhabha menekankan bahwa sastra tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga berperan dalam mengonstruksi dan menantangnya, menjadikannya kekuatan lunak dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan arah peradaban,” tegasnya. (wil)
Dosen UMM Sebut PLTS Peluang Besar Menuju Indonesia Net-Zero Emission 2060
Tren penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terus menunjukkan perkembangan positif di Indonesia. Hal ini dinilai menjadi angin segar dalam mendukung target dekarbonisasi nasional menuju net-zero emission pada tahun 2060. Dr. Machmud Effendy, ST, M.Eng. dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai 207,8 Gigawatt (GW). Namun, pemanfaatannya masih tergolong rendah, yaitu baru sekitar 573,8 Mega Watt (MW) atau 0,28% dari total potensi. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan dalam penggunaan PLTS atap. Angka pertumbuhannya meningkat dari 8.491 pelanggan di akhir 2023 menjadi 8.575 pelanggan pada Januari 2024, mengindikasikan peningkatan kesadaran dan adopsi energi terbarukan. Sementara itu, pada sektor industri, PLTS atap telah menjangkau 8.491 pelanggan dengan kapasitas terpasang mencapai 149 MWp. Proyek besar seperti PLTS Atap Coca-Cola di Cikarang (7,2 MWp) dan Danone Aqua di Klaten (3 MWp) menjadi bukti bahwa sektor industri mulai serius memanfaatkan energi bersih. Machmud menyampaikan bahwa integrasi PLTS dengan kendaraan listrik menjadi kombinasi yang ideal dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. “PLTS dapat menjadi sumber energi terbarukan untuk mengisi daya baterai EV, sehingga mampu untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan keberlanjutan,” ujarnya. Konsumsi energi EV rata-rata adalah 1 kWh untuk menempuh 5–7 km. Artinya, untuk penggunaan harian sekitar 40 km, dibutuhkan 6–8 kWh. PLTS dengan kapasitas 3–5 kWp dinilai cukup untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga sekaligus kebutuhan charging EV. Inovasi seperti smart inverter dan smart charging memungkinkan interkoneksi antara PLTS, baterai, dan jaringan PLN. Surplus listrik dari PLTS dapat disimpan atau digunakan otomatis untuk pengisian daya EV, meningkatkan efisiensi energi rumah tangga. Menurut Machmud, biaya pemasangan PLTS sangat bervariasi tergantung jenis sistem yang digunakan. Misalnya On-Grid (tanpa baterai) yang cocok untuk rumah dengan sambungan PLN. Biayanya sekitar Rp10 juta per 1 kWp dan menghasilkan 120–140 kWh/bulan. Adapula Off-Grid (dengan baterai) yang cocok untuk daerah tanpa akses PLN dan memakan biaya sekitar Rp13 juta. Selain itu, ada Hybrid (on-grid + baterai) yang paling fleksibel namun mahal, sekitar Rp15 juta. “Untuk penghematan signifikan, sistem 2 kWp on-grid dapat mengurangi tagihan listrik rumah hingga 70–80%. Sementara untuk kemandirian penuh, dibutuhkan sistem 2,5–3 kWp plus baterai 5–10 kWh,” tambahnya. Terkait panel surya, alat ini memiliki umur hingga 25–30 tahun dengan perawatan minimal. Baterai perlu diganti setiap 4 tahun dan cukup dibersihkan secara berkala. Namun, percepatan PLTS di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Di antaranya kebijakan yang tidak konsisten seperti penghapusan net-metering menciptakan ketidakpastian bagi investor. Infrastruktur PLN juga belum fleksibel terhadap sumber energi terbarukan yang intermiten. “Tantangan lainnya yakni minimnya insentif ekonomi, tidak ada subsidi, tarif khusus, atau kredit pajak serta harga baterai yang masih tinggi. Rendahnya literasi masyarakat mengenai PLTS juga perlu diperhatikan serta keterbatasan industri lokal panel surya dan inverter, yang masih bergantung pada impor,” katanya. Di akhir, Machmud menyebutkan bahwa PLTS berperan strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Dengan PLTS, masyarakat bisa menjadi produsen sekaligus konsumen (prosumer) energi. Dibandingkan pembangkit besar seperti PLTU atau PLTA, PLTS dapat dibangun dalam waktu lebih singkat, bahkan hanya dalam hitungan minggu atau bulan. (bil/wil)
