Balap Liar Marak, Dosen UMM Nilai Anak Muda Kehilangan Ruang Ekspresi Sehat
Malangpariwara.com – Maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Malang kembali menjadi perhatian publik. Fenomena yang banyak melibatkan anak muda ini tidak hanya mengganggu ketertiban. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih besar mengenai ketersediaan ruang ekspresi dan pembinaan generasi muda di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai pelanggaran lalu lintas. Persoalan Sosial Dosen Sosiologi UMM, Luluk Dwi Kumalasari, M.Si., menyebut balap liar sebagai persoalan sosial yang dalam kajian sosiologi masuk dalam kategori kenakalan remaja. Menurutnya, fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari lemahnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang rentan, pergaulan yang kurang sehat, hingga minimnya pengawasan pemerintah dan aparat. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas motorsport legal serta kuatnya pengaruh media sosial turut memperparah situasi. “Dari beragam faktor tersebut, pergaulan menjadi pemicu yang paling dominan. Anak muda secara alamiah memiliki dorongan untuk mencari teman sebaya, mencoba hal baru, dan mendapatkan pengakuan sosial,” katanya. Dalam konteks ini, balap liar kerap dijadikan ajang adu gengsi sekaligus sarana pembentukan jati diri,” ujarnya saat diwawancara tim humas UMM, pada Selasa (16/12/2025). Selain faktor pergaulan, persoalan ekonomi juga berperan cukup besar. Tidak sedikit pelaku balap liar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan melihat aktivitas tersebut sebagai peluang memperoleh uang. Baik dari taruhan maupun bayaran sebagai joki. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri bagi Malang sebagai Kota Pendidikan. Karena praktik balap liar mencerminkan realitas sosial yang seharusnya tidak dilegitimasi oleh generasi muda. “Malang, seharusnya mampu berfungsi sebagai kota yang mengedukasi warganya dengan melibatkan berbagai pihak. Agar balap liar tidak dimaknai sebagai bentuk keberanian, kebebasan, atau jalan sah dalam pencarian identitas,” ujarnya. Pencarian Jati Diri Remaja Ia menjelaskan bahwa fase remaja memang identik dengan pencarian jati diri dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Ketika pengakuan tersebut diperoleh, meski melalui cara yang berisiko, remaja akan merasa diakui dan memiliki nilai di lingkungannya. Faktor kelas sosial juga memperkuat kecenderungan ini, mengingat balap resmi membutuhkan biaya besar yang tidak dapat diakses semua kalangan. “Penertiban dan razia yang selama ini dilakukan memang belum mampu menghentikan balap liar secara berkelanjutan. Jumlah pelaku cukup banyak dan mereka kerap berpindah-pindah lokasi. Bahkan, tidak sedikit yang sudah memahami pola patroli aparat,” katanya. “Karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat agar benar-benar menimbulkan efek jera. Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada penindakan saja,” tuturnya. “Media sosial juga harus diarahkan menjadi agen perubahan dengan menampilkan risiko dan dampak nyata dari balap liar, bukan justru mengglorifikasinya,” ujarnya. Balap liar, lanjut Luluk, membawa dampak sosial yang luas, mulai dari gangguan ketertiban umum, rasa tidak aman bagi pengguna jalan, hingga ancaman keselamatan jiwa. Untuk menjaga citra Malang sebagai kota pelajar, diperlukan langkah komprehensif yang mencakup pendekatan preventif, represif, sekaligus edukatif. Di akhir, ia berharap kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bersinergi menciptakan ruang ekspresi yang sehat bagi anak muda. Penyediaan sarana penyaluran bakat yang legal dinilai penting agar energi, keberanian, dan kreativitas generasi muda tidak lagi tersalurkan di jalanan. Melainkan diarahkan ke ruang yang lebih aman dan bermakna. (Djoko W/Yaya)
Dari Kampus ke Lokasi Bencana, Koas UMM Dampingi Warga Agam Bangkit
METRO TV NEWS – Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menurunkan tim koas kedokteran untuk memperkuat layanan kesehatan dan pemulihan psikososial bagi warga terdampak bencana di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Tim diberangkatkan pada Selasa, 16 Desember 2025, dan dijadwalkan bertugas hingga 27 Desember 2025. “Sebelumnya pada tanggal 8 Desember lalu sudah ada tim yang datang kesana, nah ini merupakan lanjutannya. Yang sekarang ini kami fokuskan kepada ranah kesehatan,” ungkap koordinator kegiatan, Arina Restian, Rabu, 17 Desember 2025. Kehadiran tim ini merupakan bagian dari program Optimalisasi Layanan Medis dan Dukungan Psikososial Pascabencana, hasil kolaborasi UMM dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek). Dalam program ini, UMM dipercaya menangani secara penuh wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam. Tim yang diterjunkan terdiri atas 10 mahasiswa koas Fakultas Kedokteran UMM, didukung berbagai elemen kesehatan di lingkungan kampus. Mereka membawa sejumlah logistik penting, mulai dari alat kesehatan, obat-obatan, perangkat kefarmasian, teknologi tepat guna, sistem filtrasi air bersih, hingga alat pemeriksaan darah untuk mendukung layanan medis di lapangan. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menegaskan kondisi pascabencana di Kabupaten Agam masih memerlukan perhatian serius. Proses pemulihan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena jumlah penyintas yang terdampak cukup besar. “Program ini menjadi semangat bagi kami untuk hadir langsung membantu para penyintas yang terdampak bencana. Ini adalah panggilan kemanusiaan,” ujar Salis. Tim koas kedokteran untuk memperkuat layanan kesehatan dan pemulihan psikososial bagi warga terdampak bencana di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat/Dok. UMM Keterlibatan UMM dalam misi kemanusiaan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Salis mengingatkan kepada seluruh tim untuk menjaga nilai-nilai Muhammadiyah, kode etik profesi, serta nama baik institusi selama menjalankan tugas di lokasi bencana. “Niatkan seluruh kegiatan sebagai ibadah dan amal jariyah. Fokus pada kebermanfaatan dan hindari segala bentuk kerugian,” pesan Salis. Melalui program yang berlangsung hingga akhir Desember ini, UMM menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang aktif dalam respons kebencanaan. UMM juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan keilmuan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak di Kabupaten Agam.
Maraknya Balap Liar, Dosen UMM Soroti Minimnya Ruang Ekspresi Anak Muda
Maraknya balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Malang kembali menjadi sorotan. Fenomena yang banyak melibatkan anak muda ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang ruang ekspresi dan pembinaan generasi muda di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menilai persoalan ini perlu dilihat lebih dalam, tidak sekadar sebagai pelanggaran lalu lintas. Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ibu Luluk Dwi Kumalasari, M.Si., menegaskan bahwa balap liar merupakan bagian dari masalah sosial yang dalam kajian sosiologi kerap dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Fenomena ini, menurutnya, tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkait. Mulai dari kurangnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, pergaulan yang keliru, hingga minimnya pengawasan pemerintah dan aparat. Faktor lain yang tak kalah berpengaruh adalah keterbatasan fasilitas motorsport yang legal serta kuatnya pengaruh media sosial. “Dari beragam faktor tersebut, pergaulan menjadi pemicu yang paling dominan. Anak muda secara alamiah memiliki dorongan untuk mencari teman sebaya, mencoba hal baru, dan mendapatkan pengakuan sosial. Dalam konteks ini, balap liar kerap dijadikan ajang adu gengsi sekaligus sarana pembentukan jati diri,” ujarnya saat diwawancara tim humaa UMM 16 Desember lalu. Lebih lanjut, persoalan ekonomi juga berperan signifikan. Tidak sedikit pelaku balap liar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan melihat aktivitas tersebut sebagai peluang memperoleh penghasilan, baik melalui taruhan maupun bayaran sebagai joki. Sebagai kota pendidikan, maraknya balap liar menyimpan ironi tersendiri. Fenomena ini menjadi potret realitas sosial yang seharusnya tidak dilegitimasi oleh generasi muda. Balap liar menghadirkan risiko besar, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. “Malang, seharusnya mampu berfungsi sebagai kota yang mengedukasi warganya dengan melibatkan berbagai pihak agar balap liar tidak dimaknai sebagai bentuk keberanian, kebebasan, atau jalan sah dalam pencarian identitas,” ujarnya. Pencarian jati diri dan kebutuhan akan pengakuan sosial memang tidak dapat dipisahkan dari fase remaja. Secara emosional, remaja berada pada fase ingin diakui dan dihargai. Ketika pengakuan itu diperoleh meski melalui cara yang berisiko, mereka merasa “ada” dan bernilai di mata lingkungan sosialnya. Latar belakang kelas sosial turut memperkuat kecenderungan tersebut, sebab balap legal membutuhkan biaya besar yang tidak terjangkau oleh semua kalangan. “Penertiban dan razia yang selama ini dilakukan memang belum mampu menghentikan balap liar secara berkelanjutan. Jumlah pelaku cukup banyak dan mereka kerap berpindah-pindah lokasi. Bahkan, tidak sedikit yang sudah memahami pola patroli aparat. Karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat agar benar-benar menimbulkan efek jera. Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada penindakan saja. Media sosial juga harus diarahkan menjadi agen perubahan dengan menampilkan risiko dan dampak nyata dari balap liar, bukan justru mengglorifikasinya,” ujarnya. Dampak sosial balap liar meluas, mulai dari gangguan ketertiban, rasa tidak aman bagi pengguna jalan, hingga ancaman hilangnya nyawa. Untuk menjaga citra Malang sebagai kota pelajar, diperlukan langkah komprehensif yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Terakhir, Luluk berharap kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bekerja sama membangun ruang ekspresi yang sehat bagi anak muda, termasuk penyediaan sarana penyaluran bakat yang legal agar energi, keberanian, dan kreativitas generasi muda tidak lagi tumpah di jalanan, melainkan diarahkan ke ruang yang lebih aman dan bermakna. (vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Anggapan Kebun Sawit Sama dengan Hutan Alam Dinilai Menyesatkan
MALANG – Penanews.co.id – Ramainya wacana pemerintah membuka ratusan ribu hektare lahan baru untuk perkebunan sawit kembali memantik perdebatan soal dampak ekologis komoditas tersebut. Di tengah isu ini, muncul anggapan di masyarakat bahwa kebun sawit dapat berfungsi layaknya hutan alam, terutama dalam menyerap air dan mencegah banjir. Namun, pandangan tersebut dinilai berpotensi menyesatkan dan menimbulkan pemahaman yang keliru tentang fungsi sebenarnya dari ekosistem hutan. Akademisi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Febri Arif Cahyo Wibowo, menegaskan bahwa pohon sawit tidak dapat disamakan dengan pohon hutan dari segi fungsi ekologis. Menurutnya, perbedaan paling mendasar terletak pada struktur akar dan karakter vegetasi yang menjadi penentu kemampuan tanaman dalam menjaga keseimbangan lingkungan. “Akademisi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Febri Arif Cahyo Wibowo, menegaskan bahwa pohon sawit tidak dapat disamakan dengan pohon hutan dari segi fungsi ekologis. Menurutnya, perbedaan paling mendasar terletak pada struktur akar dan karakter vegetasi yang menjadi penentu kemampuan tanaman dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya pada Sabtu (13/12/2025) lalu, sebagaimana dilansir UMM,ac.id Dalam penjelasannya, akar sawit bersifat serabut dengan kedalaman rata-rata sekitar satu meter, membuat daya serap dan kemampuan menyimpan air relatif terbatas. Kondisi ini berbeda jauh dengan pohon hutan yang memiliki sistem perakaran lebih dalam, umumnya mencapai dua hingga tiga meter, bahkan bisa menembus hingga sepuluh meter pada kondisi tertentu. Kedalaman akar ini berperan penting dalam menjaga cadangan air tanah sekaligus menstabilkan struktur tanah. “Sawit adalah tanaman perkebunan bukan tanaman hutan. Masyarakat tidak bisa begitu saja menyamakan kapasitas ekologis sawit dengan pohon hutan alam. Kalau soal mempertahankan air, pohon jelas lebih unggul,” katanya. Ia menambahkan, kerentanan ekologis kebun sawit juga dipengaruhi oleh sistem tanam monokultur. Lantai kebun yang minim tumbuhan bawah membuat air hujan langsung jatuh ke permukaan tanah tanpa penghalang alami. Berbeda dengan hutan alam yang memiliki lapisan vegetasi mulai dari pohon, semak, hingga daun di tanah yang membantu menahan dan memperlambat aliran air hujan sebelum meresap ke tanah. Kondisi vegetasi berlapis tersebut sangat penting untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan risiko erosi. Sebaliknya, pada kebun sawit, terutama di wilayah berbukit atau lereng, potensi erosi justru meningkat apabila tidak disertai pengelolaan lahan yang memadai. “Dalam konteks kebijakan ekspansi sawit, risiko erosi merupakan ancaman paling dekat terutama pada kawasan dengan topografi miring. Banyak penelitian menunjukkan tingkat erosi di lahan sawit pada lereng tergolong tinggi. Kalau intensitas hujan tinggi dan tidak ada vegetasi penahan, dampaknya bisa sangat besar. Regulasi sebenarnya sudah sangat jelas, tinggal ditaati saja,” tutur Febri. Febri juga mengingatkan bahwa perubahan iklim dengan intensitas hujan yang kian ekstrem dapat memperparah kerentanan lingkungan tersebut. Ia menilai ekspansi sawit harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik lahan dan daya dukung lingkungan. Pemerintah diminta memastikan pengembangan perkebunan tidak menyasar kawasan rawan bencana atau wilayah yang secara ekologis tidak sesuai. Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan hutan produksi maupun hutan tanaman industri sejatinya sudah tersedia. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dalam penerapan aturan agar fungsi ekologis hutan tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. “Buat blok-blok khusus untuk sawit, dan kembalikan fungsi hutan pada kawasan yang secara ekologis tidak cocok untuk kebun. Jangan memaksakan sawit tumbuh di tempat yang memang bukan habitatnya. Kalau konservasi ingin berjalan, fungsikan hutan sesuai peruntukannya,” tegasnya. Ia berharap diskursus tentang sawit tidak terjebak pada dikotomi ekonomi versus lingkungan, melainkan ditempatkan secara proporsional. Sawit memang memiliki nilai ekonomi strategis, tetapi tidak dirancang oleh alam untuk menggantikan fungsi ekologis hutan alam. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan harus memastikan ekspansi sawit tidak menggerus ketahanan ekologis hutan maupun meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat.
Pembudidaya Ganja di Mojongapit Jombang, Ditinjau dari Psikologi Sosial
JOMBANG BANGET – PENGGEREBAKAN budidaya ganja di rumah kontrakan Jalan Pakubuwono, Dusun Mojongapit, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang baru-baru ini, mengungkap sejumlah fakta mengejutkan. Lokasi yang tampak sepi itu ternyata dijadikan greenhouse ganja dengan skala cukup besar oleh seorang pria berinisial R (43). Dari hasil penyidikan, polisi telah menetapkan dua orang tersangka. R dan seorang pria bernama Y, yang membantu kegiatan budidaya ganja tersebut. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penyalahgunaan lingkungan perumahan dan lingkungan kampus untuk aktivitas narkotika. Sekaligus menunjukkan perlunya kewaspadaan lebih ketat dari warga dan institusi pendidikan terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Kasus pembudidaya ganja di Mojongapit ini juga dapat dilihat dari sudut pandang psikologi sosial. Terduga pelaku diduga mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, termasuk lingkungan kampus, tanpa menimbulkan kecurigaan berarti. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai kamuflase sosial, yakni kemampuan individu menyesuaikan perilaku agar terlihat ’’normal’’ di tengah komunitas tertentu. Psikolog sosial menilai bahwa pelaku kejahatan terencana sering kali memiliki kemampuan membangun citra yang aman dan tidak mencolok. Dengan berbaur di lingkungan kampus dan asrama, pelaku diduga menciptakan identitas sosial palsu sebagai mahasiswa atau bagian dari komunitas akademik, sehingga keberadaannya tidak dipertanyakan oleh orang sekitar. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep cognitive dissonance pada lingkungan sosial. Orang-orang di sekitar pelaku cenderung menepis kecurigaan karena citra kampus diasosiasikan dengan pendidikan dan intelektualitas. Akibatnya, muncul anggapan bahwa individu yang berada di lingkungan tersebut kecil kemungkinan terlibat kejahatan narkotika. Dari sisi psikologi kriminal, tindakan membudidayakan ganja secara tertutup dalam jangka waktu lama menunjukkan adanya perencanaan matang dan kontrol diri tinggi, meski diarahkan pada perilaku menyimpang. Pelaku tidak bertindak impulsif, melainkan sistematis, yang menandakan pola kejahatan terorganisir skala individu. Psikolog juga menyoroti kemungkinan adanya mekanisme rasionalisasi. Yakni upaya pelaku membenarkan tindakannya secara internal. Misalnya dengan menganggap perbuatannya tidak merugikan secara langsung atau hanya bersifat ekonomi. Mekanisme ini umum ditemukan pada pelaku penyalahgunaan narkotika non-pengguna. Selain itu, lingkungan kampus sebagai ruang terbuka sosial dapat dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk mencari rasa aman psikologis. Dengan berada di tengah komunitas mahasiswa, pelaku mungkin memperoleh perasaan anonimitas. Yakni merasa ’’tersembunyi di tengah keramaian’’, sehingga menurunkan kecemasan akan terungkapnya kejahatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan narkotika tidak selalu dilakukan oleh individu dengan perilaku mencolok. Dari perspektif psikologi, penampilan, status sosial, dan lingkungan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator risiko, sehingga kewaspadaan kolektif tetap diperlukan.
Realisasi Program 1000 Sarjana, UMM-Pemkot Batu Teken MoU
MALANG POST – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Kota Batu melalui kolaborasi strategis. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UMM dan Pemerintah Kota Batu untuk pelaksanaan Program 1000 Sarjana. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan indeks pembangunan manusia ini dilaksanakan di GOR Gajah Mada Kota Batu pada 9 Desember lalu. Menandai komitmen bersama antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan akses pendidikan tinggi. Inisiatif Program 1000 Sarjana Pemerintah Kota Batu digagas sebagai upaya konkret untuk mendorong remaja daerah agar melanjutkan studi pada program-program unggulan. Terutama yang menopang keunggulan sumber daya alam lokal seperti pertanian dan pariwisata. UMM, sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Kota Pendidikan. Digandeng sebagai mitra strategis untuk menjadi support system bagi daerah Kota Batu. Wali Kota Batu, Nurochman, menyebut investasi pendidikan tak bisa ditawar dan pemerintah akan terus memastikan setiap pelajar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program beasiswa sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. “Pendanaan beasiswa menjadi prioritas untuk melahirkan SDM yang lebih kompetitif,” ujarnya Disisi lain, Muhammad Fath Mashuri, M.A., Kepala Bagian Kerjasama UMM pada Bidang IV, menjelaskan bahwa UMM tidak hanya ingin berdampak luas untuk Indonesia, tetapi juga ingin memberikan dampak nyata pada wilayah terdekat, salah satunya Kota Batu. “UMM tidak hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Kota Batu, tetapi juga turut memberikan subsidi tambahan. Bentuk dukungan tersebut berupa potongan biaya studi bagi mahasiswa asal Kota Batu, di mana sebagian biaya SPP ditanggung oleh UMM dan sisanya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batu,” ujar Fath, menyoroti peran UMM yang proaktif dalam kemitraan ini. Dalam mekanisme Program 1000 Sarjana, proses seleksi penerima beasiswa melibatkan verifikasi dua pihak. UMM dan Pemerintah Kota Batu yang bekerja sama dalam mengidentifikasi mahasiswa aktif ber-KTP Batu. Untuk menjamin kualitas penerima, program ini menerapkan filter IPK minimum dan batas maksimal studi semester 8. Fath sapaan akrabnya menjelaskan, batasan ini penting untuk menjamin bahwa benar-benar penerima award ini adalah mahasiswa yang memiliki komitmen serius dalam menjalani proses perkuliahan. Fath yang juga merupakan dosen psikologi UMM itu juga menambahkan, bahwa Pemerintah Kota Batu secara rutin menerima laporan perkembangan studi mahasiswa dari UMM. Hal ini menjadi bahan evaluasi yang ketat untuk memastikan keberlanjutan program beasiswa setiap semesternya. Sistem evaluasi ini diselaraskan dengan visi UMM dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. “Sektor ini menjadi fokus utama karena UMM dikenal kuat dalam program-program tersebut, dan Pemerintah Kota Batu secara langsung menyoroti efektivitas kinerja UMM di bidang ini sangat mumpuni,” pungkas Fath. Oleh karena itu lulusan UMM diharapkan memiliki kesiapan kompetensi yang mumpuni untuk langsung mendukung program-program unggulan Kota Batu. Selain beasiswa pendidikan, pengembangan soft skill dan karakter juga telah terintegrasi dalam kurikulum UMM melalui program P2KK (Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan) serta bimbingan teknis bahasa pemrograman Python. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan kepemimpinan, etika, kerja sama, serta kompetensi digital yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Terakhir, Fath berpesan bahwa penting bagi generasi muda Kota Batu agar memanfaatkan peluang besar ini. “Pemerintah daerah Kota Batu dalam hal ini memberikan kepedulian yang besar, terhadap pembangunan manusia dan pengembangan soft skill generasi muda. Oleh karena itu generasi muda di Kota Batu harus memanfaatkan dan menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa didapatkan di perguruan tinggi,” pungkasnya.(*M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
Pengamat Sebut Bus Transjatim Malang Raya Bawa Dampak Ekonomi Signifikan
TRIBUN JATIM – Pandangan tersebut disampaikan dalam acara Tribun Talks yang digelar di Rayz Hotel UMM Malang, Jawa Timur, Rabu (17/12/2025). Menurut Ratih, kehadiran Bus Transjatim dapat dipahami melalui dua pendekatan teori utama, yakni manajemen transportasi publik dan manajemen destinasi pariwisata. Keduanya saling berkaitan dan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau kita melihat secara teoritis, Transjatim ini menjadi penghubung antara pemerintah sebagai pengelola dengan masyarakat sebagai pengguna,” ujarnya. “Dalam konteks pariwisata, transportasi publik adalah faktor penting yang menentukan aksesibilitas,” ujarnya. Ratih menilai, aksesibilitas menjadi kekuatan utama Transjatim di Malang Raya. Dengan tarif yang terjangkau serta fasilitas yang nyaman, layanan ini mampu menarik antusiasme masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bus sering penuh,” ujarnya. “Ini menunjukkan bahwa harga murah dan kenyamanan menjadi daya tarik utama,” katanya. Dari sisi ekonomi, Ratih menegaskan, Bus Transjatim Malang Raya berpotensi menciptakan multiplier effect yang positif. Aktivitas ekonomi mulai tumbuh di sepanjang rute yang dilalui, terutama di kawasan terminal dan halte. “Penggerak ekonomi lokal mulai terlihat, khususnya di area terminal dan pemberhentian bus,” ujarnya. “Ini perlu didukung oleh pemerintah daerah, misalnya dengan membuka kios UMKM atau tenda-tenda usaha agar dampaknya semakin terasa,” jelasnya.
Pengamat UMM : Trans Jatim Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru di Malang Raya
SURYAMALANG.COM, MALANG – Pengoperasian Bus Trans Jatim di Malang Raya membawa dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi sektor transportasi publik, tetapi juga terhadap pariwisata. Pandangan tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Ratih Juliati MSi, dalam acara Tribun Talks yang digelar di Rayz Hotel UMM, Rabu (17/12/2025). Menurut Ratih Juliati, kehadiran Bus Trans Jatim dapat dipahami melalui dua pendekatan teori utama, yakni manajemen transportasi publik dan manajemen destinasi pariwisata. Keduanya saling berkaitan dan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau kita melihat secara teoritis, Trans Jatim ini menjadi penghubung antara pemerintah sebagai pengelola dengan masyarakat sebagai pengguna.” “Dalam konteks pariwisata, transportasi publik adalah faktor penting yang menentukan aksesibilitas,” ujarnya. Ratih menilai, aksesibilitas menjadi kekuatan utama Trans Jatim di Malang Raya. Dengan tarif yang terjangkau serta fasilitas yang nyaman, layanan ini mampu menarik antusiasme masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bus sering penuh.” “Ini menunjukkan bahwa harga murah dan kenyamanan menjadi daya tarik utama,” katanya. Dari sisi ekonomi, Ratih menegaskan bahwa Trans Jatim berpotensi menciptakan multiplier effect yang positif. Aktivitas ekonomi mulai tumbuh di sepanjang rute yang dilalui, terutama di kawasan terminal dan halte. “Penggerak ekonomi lokal mulai terlihat, khususnya di area terminal dan pemberhentian bus.” “Ini perlu didukung oleh pemerintah daerah, misalnya dengan membuka kios UMKM atau tenda-tenda usaha agar dampaknya semakin terasa,” jelasnya. Tak hanya itu, konektivitas Trans Jatim yang menghubungkan Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Kota Batu dinilai mampu memperkuat sinergi ekonomi kawasan Malang Raya.
Pemulihan Pascabencana Agam, UMM Turunkan Tim Koas Kedokteran
RRI – KBRN, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menurunkan tim bantuan kebencanaan ke Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Tim ini menjalankan program bertajuk Optimalisasi Layanan Medis dan Dukungan Psikososial Pascabencana yang dijadwalkan berlangsung hingga 27 Desember 2025 mendatang sebagai bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek). Dr. Arina Restian, M.Pd., salah seorang koordinator tim mengatakan bahwa tim yang diberangkatkan terdiri atas 10 mahasiswa koas (calon dokter muda) Fakultas Kedokteran serta berbagai elemen kesehatan yang ada di UMM. “Mereka membawa berbagai logistik bantuan berupa alat kesehatan, obat-obatan, teknologi tepat guna, sistem filtrasi air bersih, serta perangkat pemeriksaan darah,” katanya, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, program di Agam bertujuan melanjutkan serta memaksimalkan layanan yang telah ada, khususnya di bidang kesehatan. Kebutuhan utama masyarakat meliputi layanan medis, kefarmasian, dan dukungan kedokteran, termasuk pemulihan psikososial bagi warga terdampak bencana. “Sebelumnya pada tanggal 8 Desember lalu sudah ada tim yang datang kesana, ini merupakan lanjutannya dan difokuskan kepada ranah kesehatan,” ujar Dr. Arina. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., PhD., menyampaikan bahwa kondisi pascabencana di Agam masih membutuhkan perhatian serius. Ribuan penyintas yang terdampak bencana dan proses pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. “Sehingga Program ini menjadi semangat bagi kami untuk hadir langsung membantu para penyintas yang terdampak bencana. Ini adalah panggilan kemanusiaan,” ujarnya.
