Strategi Firefighter Lawan Hoaks, Temuan Doktor UMM untuk Komunikasi Pemerintah
Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, “infodemik” ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi. Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset Nasrullah, M.Si., Ph.D. dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Melalui disertasinya, Nasrullah sapaan akrabnya meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah kepada Tim Humas UMM, 9 Februari. Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif. Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital. Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.(*faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Rektor UMM Resmikan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tliu NTT
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. meresmikan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, 10 Februari ini. Program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses air bersih berkelanjutan di wilayah yang selama ini dikenal memiliki tantangan serius dalam ketersediaan sumber air. Adapun program ini merupakan hasil kerja sama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, serta UMM dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan dasar masyarakat hanya dapat diselesaikan melalui sinergi lintas sektor. Peresmian berlangsung khidmat dan sarat nilai kearifan lokal. Rombongan disambut langsung oleh ketua adat Desa Tliu, diiringi tarian dan sambutan khas suku setempat sebagai simbol penerimaan dan penghormatan masyarakat kepada para tamu. Suasana tersebut menggambarkan keterbukaan masyarakat desa terhadap program pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil warga. Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, UM Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Manado menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik. “Air adalah sumber kehidupan. Di daerah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat,” ujarnya. Sarana air bersih yang diresmikan merupakan hasil kerja panjang dan kolaboratif, mulai dari proses penemuan titik mata air hingga pengembangannya menjadi sarana penunjang utama kebutuhan pengairan dan konsumsi masyarakat desa. Hal ini memiliki makna penting, mengingat wilayah NTT tidak mudah menemukan sumber air yang layak dan berkelanjutan. Desa Tliu sendiri merupakan wilayah yang tergolong terpencil dengan keterbatasan akses infrastruktur. Meski demikian, semangat pendidikan terus tumbuh. Di desa tersebut telah berdiri SD Muhammadiyah yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak setempat. Secara pribadi, Nazar juga memberikan bantuan dana pengembangan untuk SD Muhammadiyah Desa Tliu, beasiswa pendidikan sarjana kepada Kepala Desa setempat, serta dukungan sarana perpustakaan. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak Desa Tliu memiliki mimpi besar dan akses yang sama untuk meraihnya,” tegasnya. Kepala Desa Tliu menyambut baik kehadiran program PASIMAS Fetomone dan dukungan yang diberikan. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, tetapi harapan baru. Program ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Desa Tliu,” ujarnya. Melalui pengembangan sarana air bersih berbasis masyarakat ini, UMM berharap PASIMAS Fetomone mampu menjadi model pemberdayaan desa yang berkelanjutan, memperkuat kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pembangunan pendidikan dan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. (*wil) Penulis: Hassanalwildan Ahmad Zain
