January 13, 2016, oleh
KEPALA Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, Hevi Kurnia Hardini SIP MAGov menyebut, fenomena kegaduhan politik di Indonesia saat ini merupakan hal yang wajar. Berbeda dengan 10 tahun lalu, kata Hevi, saat ini setiap orang dapat dengan bebas mengkritik dan bersuara terhadap pemerintah. Namun, suara-suara tersebut dinilainy belum punya tempat yang baik sehingga terkesan membuat gaduh.
Berpijak dari hal tersebut, maka prodi Pemerintahan mengadakan Kuliah Tamu bertema ‘’Menata Kegaduhan Politik untuk Membangun Pemerintahan yang Efektif”. Bertempat di Aula Biro Administrasi Umum (BAU) UMM, Selasa (12/1), kuliah tamu dihadiri pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta, Prof Purwo Santoso dan ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM.
“Kedudukan kuliah tamu yang mengangkat tentang kegaduhan politik membuat saya merasa merasa berat, karena membuat rekomendasi perbaikan dalam menata kegaduhan politik saat ini,” ujar Purwo saat membuka kuliah tamu.
Ia menilai, pemerintahan yang efektif itu lahir dari konflik, dan dari pertengkaran itulah muncul kecerdasan. “Oleh karena itu anda tidak perlu mengeluh dalam kegaduhan politik ini. Kegaduhan itu adalah proses negosiasi, saling memojokkan, dan menuju konsensus. Lebih baik gaduh daripada diam-diam,” kata Purwo.
Pemerintahan yang diam-diam, lanjut Purwo, tidak menjamin keadaan akan lebih baik, karena yang dikedepankan hanya egoisme. “Berbeda dengan pemerintahan yang gaduh, setiap orang akan berani menyampaikan aspirasinya. Ide atau gagasan akan terkumpul dengan sebanyak-banyaknya,” jelasnya.
Solusinya, menurut Purwo bukan berada pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berada pada partisipasi masyarakat. “Partisipasi publik yang dimaksud adalah masyarakat tidak melanggar hukum yang telah diberlakukan. Yang bermasalah bukan gaduhnya politiknya, tapi bagaimana merawat dan komitmen partai politik,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, Dr Asep Nurjaman MSi menyebut revolusi mental tidak akan terwujud tanpa didasari dengan stabilitas politik. “Karena stabilitas politik yang terganggu akan membuat kesenjangan ekonomi dan sosial,” katanya. (zul/han)
