February 13, 2026, oleh
MALANGRAYA.CO – Riuhnya dinamika politik global pasca-peluncuran inisiatif Board of Peace (BoP) oleh Amerika Serikat, Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) menggelar diskusi akademik bertema “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)”, pada Senin (9/2/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Laboratorium HI UMM tersebut dihadiri sekitar 70 sivitas akademika lintas fakultas. Melalui forum ini secara khusus membedah implikasi strategis atas undangan keanggotaan Indonesia dalam BoP.
Pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen HI UMM, Dion Maulana Prasetya, menyoroti potensi risiko yang ia sebut sebagai Normalization Trap atau “Jebakan Normalisasi”.
Analisisnya mengatakan, BoP dinilai berpotensi menjadi instrumen yang secara tidak langsung mendorong normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya kemajuan konkret bagi kemerdekaan Palestina.
“Kita harus mencermati draf piagam BoP. Analisis kami menemukan adanya defisit solusi yang cukup mendasar. Tanpa penyebutan eksplisit mengenai Two-State Solution dan pengakuan batas wilayah 1967, BoP berisiko hanya menjadi forum manajemen konflik, bukan penyelesaian konflik,” kata Dion, pada Kamis (12/2/2026).
Dion menambahkan, dalam situasi tersebut Indonesia berpotensi hanya menjadi “stempel moral” yang memberi legitimasi pada agenda yang dinilai belum sepenuhnya inklusif terhadap kepentingan Palestina.
Adanya pandangan tersebut diperkuat oleh Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, yang menyoroti aspek legitimasi internasional BoP.
