April 4, 2026, oleh
MAKLUMAT – Derasnya gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia ke pilihan kebijakan yang nggak mudah. Pemerintah kembali menggenjot wacana work from home atau WFH bagi ASN dan pekerja swasta. Tujuannya cuma satu, menghemat konsumsi bahan bakar.
Tapi, di balik euforia “kerja sambil rebahan”, muncul pertanyaan besar. Apakah work from home benar-benar solusi efisien? Atau cuma sekadar memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, plus membuka celah ketimpangan baru?
WFH Bisa Jadi Solusi Palsu
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai wacana Work From Home muncul akibat tekanan energi saat ini berpotensi hanya menjadi solusi simbolis.
“Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, work from home belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” tegas Vina.
Menurutnya, secara sosiologis, rumah sudah bukan persoalan besar untuk diubah jadi kantor. Masyarakat sudah punya pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul di lapangan.
WFH Berubah Jadi WFA
Hal yang menajdi kewaspadaan adalah work from home malah berubah menjadi work from anywhere (WFA), atau kerja dari mana saja.
“Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Tujuan menghemat konsumsi bahan bakar otomatis gagal total,” ujar Vina. Artinya, WFH tanpa disiplin dan aturan ketat malah kontraproduktif dengan misi awal menghemat energi.
Vina juga menyoroti soal keadilan. Work from home otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh. Misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya.
Potensi Kecemburuan Sosial Mengintai
Tak hanya itu, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak punya opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan, pemerintah harus menyusun pedoman profesi secara transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
“Work from home bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
