Dampak Krisis Energi, Akademisi Nilai Kebijakan WFH Munculkan Masalah Baru

April 4, 2026, oleh Humas Universitas

timesmalang, MALANG – Tekanan krisis energi global mulai mendorong Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Opsi ini dinilai sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar. Namun, di balik itu, muncul pertanyaan besar: apakah WFH benar-benar efektif menghemat energi, atau justru memindahkan beban ke sektor lain?

Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi solusi semu jika tidak dibarengi kebijakan pendukung yang komprehensif. Menurutnya, WFH tidak cukup hanya dilihat sebagai langkah teknis, melainkan harus menjadi bagian dari transformasi sistem kerja yang terencana.

“Tanpa kebijakan struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut solusi jangka panjang,” ujarnya, Jumat (4/4/2026).

Sementara itu, perubahan pola kerja dari kantor ke rumah bukan lagi hal baru. Pengalaman selama pandemi telah membentuk kemampuan adaptasi masyarakat. Namun, praktik di lapangan dinilai berpotensi melenceng dari tujuan awal, terutama ketika WFH berubah menjadi Work From Anywhere (WFA).

Fenomena ini, lanjut Vina, justru berisiko menggagalkan upaya penghematan energi. Pasalnya, pekerja yang memilih bekerja di kafe atau ruang publik tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga konsumsi bahan bakar tidak berkurang secara signifikan.

“Alih-alih hemat energi, justru terjadi perpindahan aktivitas tanpa mengurangi mobilitas,” tegasnya.

Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai memindahkan beban operasional dari perusahaan ke rumah tangga. Kebutuhan listrik, internet, hingga fasilitas kerja lainnya meningkat dan harus ditanggung individu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi pekerja dengan kondisi ekonomi terbatas.

Karena itu, Vina menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan keadilan regulasi. Ia mendorong pemerintah untuk merancang skema pendukung, seperti subsidi atau bantuan khusus bagi kelompok pekerja rentan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Tidak semua sektor memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Pekerja lapangan tetap harus beraktivitas seperti biasa, sementara pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran kehilangan pelanggan harian.

Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat.

“WFH bisa menjadi solusi, tapi harus dirancang secara menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru berkelanjutan,” pungkasnya. (*)