April 11, 2026, oleh
koranmanado – Lonjakan harga plastik yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini secara spesifik memukul sektor makanan dan minuman, yang sangat bergantung pada penggunaan kemasan sekali pakai.
Kenaikan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya menambah beban biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema berat dalam upaya menjaga kelangsungan usaha, sebagaimana dilansir dari Money.
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa harga plastik di Indonesia telah melonjak antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut Atik, lonjakan ini tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia.
“Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini membuat harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, sehingga distribusi terganggu dan harga minyak mentah naik, biaya bahan baku plastik pun ikut merangkak.
Pandangan serupa disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai kenaikan harga plastik yang mencapai 100 persen dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dan bahan baku dampak konflik global.
Wahyudi menegaskan, “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik.”
UMKM Kuliner Paling Terdampak
Kenaikan harga plastik paling dirasakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat mengandalkan kemasan plastik seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus.
Atik menjelaskan bahwa kondisi ini memperberat beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya.
Wahyudi menambahkan, ketergantungan tinggi pada plastik menjadikan UMKM kuliner sebagai sektor paling rentan. Ia menyebut kemasan plastik sebagai kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian pelaku usaha kecil. Lonjakan harga ini kemudian menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan, yang meski tidak selalu terlihat langsung oleh konsumen, berdampak signifikan pada struktur biaya usaha.
Dilema Pelaku Usaha dan Keterbatasan Struktural
Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan UMKM pada pilihan sulit. Mereka dihadapkan pada risiko jika menaikkan harga jual produk, yaitu konsumen beralih ke alternatif lain di tengah daya beli masyarakat yang terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan tergerus dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha.
Kondisi ini digambarkan Wahyudi sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, ketergantungan 60 persen pada impor bahan baku plastik serta panjangnya rantai distribusi domestik memperparah tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil.
Strategi Adaptasi dan Peran Pemerintah
Di tengah tekanan ini, para pakar menekankan inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif.
Wahyudi menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. “Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tuturnya.
Strategi adaptasi lain yang disarankan adalah penerapan diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah. Menurut Wahyudi, langkah ini menekan biaya produksi dan mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah lebih ramah lingkungan. Meski inovasi penting, intervensi pemerintah tetap krusial.
Wahyudi menegaskan, “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran.” Ia juga menyarankan pemerintah mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik untuk menjaga stabilitas pasokan.
Di balik tekanan, kondisi ini juga dipandang sebagai momentum perubahan pola produksi dan konsumsi plastik sekali pakai. Baik Atik maupun Wahyudi menilai krisis ini dapat menjadi titik awal transformasi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang memerlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
