April 24, 2026, oleh
Oleh: Ghassani Nurul Amalia (061) dan Vinda Wahyu Meilani (064)
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang
JurnalPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintah pada awal tahun 2025 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan ketahanan pangan nasional. Program ini menargetkan 92,78 juta anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui sebagai penerima manfaat hingga tahun 2029 sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMN 2025-2029. Dengan adanya MBG, diharapkan dapat menekan angka stunting, memperbaiki status gizi, serta mendukung ketahan pangan nasional. Hingga Mei 2025, penerima MBG telah mencapai 3,97 juta jiwa dengan anggaran mencapai Rp 3 triliun. Namun, apakah MBG mampu mengatasi prevalensi stunting yang masih berada di angka 19,8% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada 2025? Meskipun terjadi penurunan dari 21,5% pada 2023, ketimpangan angka stunting antardaerah masih tinggi.
Dilema Logistik dan Kualitas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar dalam aspek logistik dan kualitas. Indonesia memiliki keragaman geografis yang luas, mulai dari daerah perkotaan sampai wilayah terpencil yang sulit untuk dijangkau. Kondisi tersebut menghambat distribusi bahan pangan segar secara merata, sehingga berpotensi menurunkan kualitas gizi yang diterima anak-anak. Risiko ini semakin tinggi jika pengawasan menu tidak dilakukan secara ketat, karena menu makanan bisa saja hanya memenuhi kebutuhan kalori tanpa memperhatikan keseimbangan gizi yang vital untuk pertumbuhan dan kesehatan mereka.
Keberhasilan MBG juga bergantung pada koordinasi lintas sektor yang erat. Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, serta pemerintah daerah perlu bersinergi untuk menyelaraskan distribusi pangan, pengawasan gizi, dan edukasi. Tantangan krusial lainnya adalah keberlanjutan anggaran, dengan jutaan anak sebagai penerima manfaat, pendanaan jangka panjang harus dirancang secara cermat agar program tidak berhenti mendadak. Dengan demikian, masalah logistik dan kualitas pada MBG bukan hanya isu teknis distribusi, melainkan juga melibatkan integrasi kebijakan, pengawasan gizi, serta keberlanjutan finansial. Hal ini terlihat pada informasi di media sosial yang menyoroti kasus keracunan makanan dan perhitungan gizi oleh SPPG. Oleh karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Badan Gizi Nasional (BGN), dan daerah, termasuk juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan untuk memberikan edukasi terkait gizi dan memonitoring program MBG.
Data Pendukung
SSGI 2024 mengemukakan persentase stunting di NTT mencapai 37,0% dan Papua Pegunungan mencapai 40,0% yang hampir dua kali lipat rata-rata nasional akibat rendahnya diversifikasi pangan lokal. Laporan FAO 2025 menyatakan Indonesia berada di angka 22,6% kategori stunting dan 8,4% kategori wasting pada balita. Data tersebut menunjukkan kerentanan struktural di wilayah Indonesia Timur, di mana mayoritas bergantung pada karbohidrat tunggal, seperti singkong dan ubi-ubian, sehingga menyebabkan defisit protein hewani serta vitamin A, zat besi, dan seng yang penting bagi tumbuh kembang anak. Ketimpangan ini mendorong urgensi MBG untuk memprioritaskan intervensi berbasis pangan lokal di daerah yang lebih membutuhkan untuk mengatasi malnutrisi kronis yang tidak hanya bergantung pada suplai kalori, tetapi juga kualitas nutrisi esensial, seperti protein dan mikronutrien. Tanpa adanya reformasi, program MBG bisa saja tidak mencapai target Sustainable Development Goal (SDG) 2: Zero Hunger.
Mengapa Data Ini Krusial?
Data SSGI 2024 dan FAO 2025 bukan sekedar angka, tetapi keduanya mencerminkan ketimpangan struktural yang bisa merusak potensi MBG. Di wilayah seperti NTT dan Papua Pegunungan, prevalensi stunting mencapai dua kali lipat rata-rata nasional akibat pola konsumsi yang bergantung pada pangan tunggal seperti singkong atau ubi, yang minim protein dan mikronutrien penting. FAO mencatat wasting sebesar 8,4% sebagai indikasi malnutrisi akut, yang bisa semakin parah bila MBG tidak menekankan diversifikasi pangan, misalnya dengan mengoptimalkan superfood lokal seperti sagu yang difortifikasi atau ikan dari perairan timur. Tanpa langkah ini, program berisiko hanya menutup defisit kalori tanpa menyentuh akar masalah gizi kronis, sehingga target RPJMN 2029 sulit tercapai.
Pemberdayaan Pangan Lokal sebagai Kunci Kemandirian dan Ekonomi
Salah satu strategi vital untuk menjamin keberlanjutan MBG adalah dengan mengintegrasikan rantai pasok pangan lokal ke dalam ekosistem program secara menyeluruh. Ketergantungan pada distribusi terpusat hanya akan memperlebar celah logistik serta meningkatkan biaya transportasi yang tinggi. Sebaliknya, pelibatan kelompok tani lokal dan UMKM di sekitar satuan pendidikan dapat menciptakan ekosistem sirkular yang kuat. Dengan menyerap hasil panen petani lokal, pemerintah tidak hanya menyediakan bahan makanan segar bagi siswa namun juga meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan secara langsung. Penggunaan pangan fungsional berbasis kearifan lokal seperti sorgum di NTT, ikan melimpah di Maluku, atau protein nabati dari olahan kacang-kacangan di Jawa dapat menjadi solusi atas masalah diversifikasi pangan yang selama ini menjadi catatan kritis dalam laporan FAO 2025.
