May 4, 2026, oleh
Portalbontang.com, Malang – Dunia pendidikan tinggi di Indonesia tengah dihangatkan oleh sebuah perdebatan serius di ranah kebijakan akademik.
Perdebatan publik tersebut mencuat menyusul munculnya wacana penghapusan program studi (prodi) di bidang keguruan.
Usulan kontroversial tersebut secara terbuka dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) RI.
Adapun dasar dari pemikiran Sekjen tersebut dilandaskan pada alasan pencapaian relevansi lulusan dengan kebutuhan sektor industri.
Namun, kebijakan pragmatis tersebut dinilai sangat berisiko karena dapat menyederhanakan makna pendidikan yang sesungguhnya.
Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan dapat mengancam masa depan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.
Kritik tajam atas wacana ini langsung datang dari kalangan akademisi yang melihatnya sebagai sebuah bentuk ‘tragedi kalkulator pendidikan’.
Istilah tersebut merujuk pada cara pandang pragmatis yang menilai keberhasilan lembaga pendidikan hanya melalui angka statistik dan tingkat serapan kerja semata.
Jika logika statistik ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri.
Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd., menyatakan bahwa wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.
Pemerintah dinilai tidak siap dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif ke depannya.
Menurut Dr. Isnaini, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja saat ini.
“Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri,” ujarnya pada tanggal 29 April lalu kepada Tim Humas UMM.
Jika logika ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri semata.
“Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis,” tegasnya. ***
