June 8, 2026, oleh
Oleh: Najamuddin Khairur Rijal*
*) Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
Suara Papua – Di sebuah kampung di Papua Selatan, hutan bukan sekadar deretan pohon. Tapi ia adalah dapur, apotek, sekolah, pasar, tempat bermain, ruang ingatan, sekaligus arsip hidup keluarga. Dari hutan, warga mengambil sagu, kayu, obat, cerita, lauk, dan martabat. Karena itu, ketika sebuah peta proyek datang dengan garis-garis tegas, yang berubah bukan hanya tata guna lahan melainkan juga adalah cara hidup manusia. Dari titik seperti inilah sebenarnya reputasi global Indonesia sedang diuji.
Papua sesungguhnya bukan hanya ujian bagi kebijakan dalam negeri Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Papua juga menjadi ujian bagi reputasi global Indonesia, apakah Indonesia mampu tampil sebagai negara demokratis, pemimpin Global-South, pembela keadilan internasional, sekaligus negara yang sanggup mendengar suara warganya sendiri di wilayah paling timur negeri ini.
Indonesia tentu memiliki dasar kuat untuk menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Republik Indonesia. Dalam diplomasi internasional, prinsip kedaulatan dan integritas teritorial adalah hal yang substansial. Tidak ada negara yang akan dengan mudah membiarkan isu domestiknya dibawa ke forum global. Apalagi, isu Papua sering kali beririsan dengan politik separatisme, solidaritas Melanesia, advokasi HAM, serta kepentingan aktor internasional yang tidak selalu netral.
Namun, dalam politik global abad ke-21, kedaulatan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi berjalan bersama legitimasi. Karena itu, setiap kali isu Papua muncul dalam forum internasional, pertanyaan yang perlu diajukan bukan semata-mata mengapa dunia ikut bicara atas isu Papua, melainkan juga apa yang membuat isu Papua terus mendapat perhatian dunia.
Harus diakui, perhatian internasional terhadap Papua datang dari banyak pintu. Bisa melalui isu hak asasi manusia, melalui hak masyarakat adat, melalui isu lingkungan dan perubahan iklim, melalui solidaritas kawasan Pasifik, dan pintu-pintu lainnya. Semua itu membuat Papua menjadi lebih dari sekadar isu lokal di dalam negeri, tapi menjadi simpul dari berbagai norma global yang hari ini makin menentukan reputasi suatu negara.
Pada November 2025, misalnya, para ahli HAM PBB mendesak Indonesia mengakui masyarakat adat sebagai mitra pembangunan, perdamaian, dan keamanan. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia memang mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tetapi pengakuan formal terhadap kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat masih menjadi persoalan.
Suarapapua.com adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media kami hadir untuk menjadi bagian dari rakyat, juga media yang hadir untuk mengubah sedikit rumitnya persoalan di Tanah Papua. Dukung kami melalui donasi Anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
Sorotan itu menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan proyek pangan dan energi di Papua Selatan. Pembukaan hutan dalam skala besar untuk produksi bioetanol, beras, dan komoditas pangan lain di Papua membawa kekhawatiran terhadap masa depan masyarakat adat dan keanekaragaman hayati hutan Papua. Dalam konteks ini, reputasi Indonesia diuji bukan hanya dalam isu HAM, tetapi juga dalam isu lingkungan.
Indonesia selama ini ingin tampil sebagai negara penting dalam agenda iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, ketika hutan Papua dibicarakan sebagai kawasan yang terancam oleh ekspansi proyek pangan dan energi, dunia melihat adanya ketegangan antara narasi “hijau” Indonesia di panggung global dan praktik pembangunan di lapangan. Di sinilah pertaruhan reputasi itu, karena adanya jarak antara klaim dan kenyataan.
Selama ini, Indonesia ingin dikenal sebagai demokrasi besar, negara plural, pembela multilateralisme, dan suara penting dari Global-South. Tetapi, reputasi semacam itu menuntut konsistensi dan tidak mungkin Indonesia berbicara lantang tentang keadilan global, sementara isu keadilan internal terus menjadi pertanyaan. Ujian itu menjadi lebih besar karena pada 2026 ini, Indonesia memegang posisi penting sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Posisi ini merupakan capaian diplomatik penting bagi Indonesia, tetapi sekaligus membawa konsekuensi reputasional. Indonesia akan semakin dilihat sebagai negara yang bukan hanya memimpin pembicaraan HAM global, tetapi juga dituntut menunjukkan kredibilitas HAM di dalam negeri.
Dalam konteks itu, Papua adalah cermin. Ketika Indonesia bicara tentang Palestina, dunia Islam, perdamaian, demokrasi, dan keadilan global, posisi moral Indonesia cukup kuat. Tetapi ketika isu Papua muncul, apakah komitmen semacam itu juga berlaku untuk warga sendiri yang merasa belum cukup didengar? Tentu bukan bermaksud membandingkan Papua dengan Palestina, karena keduanya berbeda secara hukum, sejarah, dan politik. Namun, dalam politik reputasi, masyarakat global akan membaca konsistensi moral suatu negara dari caranya menyikapi penderitaan, ketidakadilan, dan suara kelompok rentan, baik di luar maupun di dalam negeri.
Dimensi Pasifik juga tidak bisa diabaikan. Bagi banyak masyarakat Pasifik, Papua juga dibaca melalui bahasa identitas Melanesia, kedekatan rasial-kultural, dan solidaritas kawasan. Dalam kacamata konstruktivisme Hubungan Internasional, identitas dan norma sering kali sama pentingnya dengan kepentingan material. Artinya, Indonesia tidak cukup hanya menjelaskan status hukum Papua. Indonesia juga perlu membangun kepercayaan emosional, kultural, dan politik dengan masyarakat Pasifik.
Karena itu, pendekatan Indonesia terhadap Papua perlu menunjukkan bahwa berbagai persoalan di Papua dikelola dengan keterbukaan, penghormatan terhadap masyarakat adat, perlindungan lingkungan, dan ruang dialog yang sehat. Papua sama sekali bukan beban diplomasi Indonesia. Justru Papua bisa menjadi ruang pembuktian bahwa Indonesia mampu membangun model kedaulatan yang tegas, tetapi mendengar; kuat, tetapi tidak alergi kritik; nasionalis, tetapi menghormati martabat lokal.
Reputasi global Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering Indonesia berbicara di panggung dunia, tapi juga seberapa sungguh-sungguh Indonesia mendengar suara dari dalam rumahnya sendiri. Dan dalam soal itu, Papua adalah ujian yang tidak bisa terus dijawab hanya dengan pernyataan diplomatik, melainkan harus dijawab dengan komitmen moral dan keberanian untuk mendengar suara masyarakat Papua.
