July 11, 2026, oleh
TIMESINDONESIA.CO.ID MALANG – Penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara negara, tetapi juga pada kemampuan masyarakat sipil membangun kolaborasi yang efektif.
Kesadaran itulah yang menjadi fokus Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui perkuliahan Manajemen Jejaring Sosial Masyarakat Sipil yang menghadirkan praktisi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Perkuliahan yang berlangsung di Laboratorium Sosiologi UMM, Jumat (10/7/2026), menghadirkan Heroik Mutaqin Pratama, M.IP., untuk memberikan perspektif praktis mengenai pengelolaan jejaring masyarakat sipil di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Dalam pemaparannya, Heroik menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta memperkuat nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada negara atau penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, serta mampu membangun jejaring kolaboratif dalam mengawal kepentingan publik,” ujarnya.
Jejaring Sosial Lebih dari Sekadar Media Digital
Heroik menjelaskan bahwa jejaring sosial tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas di media sosial, tetapi merupakan hubungan kolaboratif antarkomunitas, organisasi, akademisi, media, hingga pemerintah yang saling bertukar informasi, sumber daya, pengetahuan, dan dukungan.
Menurutnya, jejaring yang kuat akan meningkatkan efektivitas advokasi, memperluas dukungan publik, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.
Mahasiswa juga dikenalkan pada strategi membangun jejaring melalui penguatan kepercayaan (trust building), penyamaan tujuan, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan perbedaan kepentingan dalam sebuah koalisi.
Perkuliahan turut membahas perubahan gerakan sosial di era digital. Heroik menilai media sosial telah menjadi instrumen penting dalam memperluas kampanye sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, hingga ancaman keamanan digital yang harus diantisipasi organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep social mapping atau pemetaan sosial sebagai instrumen untuk memahami struktur masyarakat, mengidentifikasi aktor-aktor strategis, memetakan jaringan komunikasi, serta membaca pola penyebaran informasi politik di tingkat komunitas.
Metode tersebut dinilai penting dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat.
Dosen pengampu mata kuliah, Ahmad Mujahid Arrozy, M.Sos., mengatakan keterlibatan praktisi menjadi bagian dari strategi pembelajaran kontekstual yang diterapkan Program Studi Sosiologi UMM.
Menurutnya, mahasiswa perlu memahami bagaimana teori jejaring sosial diterapkan dalam praktik untuk membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung proses demokrasi.
“Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori jejaring sosial. Mereka juga harus melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Kehadiran Perludem memberikan pengalaman belajar yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik saat ini,” ujarnya.
Ia berharap mahasiswa mampu mengintegrasikan teori sosiologi dengan praktik pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kompetensi membangun jejaring lintas sektor, melakukan analisis sosial, dan merancang strategi kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Program Studi Sosiologi UMM menegaskan komitmennya menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer.
Kehadiran Perludem diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan akademik mahasiswa, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka sebagai calon intelektual yang mampu berkontribusi dalam penguatan demokrasi dan pembangunan sosia
