Malang (beritajatim.com) – Kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kini cenderung memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) menuai sejumlah kritik.

Akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si., memperingatkan bahwa pengabaian terhadap ilmu sosial-humaniora dapat memicu krisis nilai dan jati diri bangsa.

Menurut Prof. Wahyudi, polemik LPDP yang ramai diperbincangkan publik bukan sekadar masalah teknis administratif. Hal ini merupakan cermin dari arah pembangunan nasional yang sedang dipertaruhkan, terutama dalam cara negara memaknai peran ilmu pengetahuan di tengah derasnya arus globalisasi.

Fenomena penerima beasiswa (awardee) yang enggan kembali ke tanah air setelah menempuh studi di luar negeri menjadi sorotan utama. Prof. Wahyudi menilai hal ini sebagai evidence sosial adanya keretakan dalam ikatan kebangsaan.

“Itu bukan sekadar persoalan individu, tetapi tanda bahwa orientasi pembangunan dan penguatan nasionalisme kita belum sepenuhnya kokoh,” ujarnya saat diwawancarai tim Humas UMM pada 02 Maret 2026.

Ia menambahkan, rasa nyaman menetap di luar negeri dan perlahan menjauh dari identitas Indonesia menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu sejalan dengan loyalitas terhadap negara jika tidak dibarengi dengan fondasi karakter yang kuat.

Kebijakan yang mengutamakan STEM lahir dari paradigma lama yang menganggap ilmu eksakta sebagai satu-satunya motor penggerak ekonomi. Sementara itu, ilmu sosial seringkali hanya ditempatkan sebagai pelengkap atau aksesori pembangunan yang tidak mendesak.

Padahal, dalam perspektif sosiologi pembangunan, keberlanjutan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau kecanggihan teknologi, melainkan juga dari pembentukan etika publik, kesadaran kolektif masyarakat, dan kohesi sosial yang kuat.

“Ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan membangun keseimbangan antara rasionalitas, iman, dan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh hanya cerdas secara teknis, tapi harus matang secara moral,” tegas Prof. Wahyudi.

Lebih lanjut, Prof. Wahyudi memperingatkan bahaya lahirnya “Generasi Teknokratik” yang kaku jika dominasi STEM tidak diseimbangkan dengan perspektif humanistik. Ia merujuk pada positivisme Auguste Comte yang terlalu menekankan rasionalitas empiris.

Jika pendidikan hanya fokus pada parameter rasional semata, manusia berisiko kehilangan sensitivitas kemanusiaan. Untuk membendung hal tersebut, ia menyarankan penerapan Paradigma Profetik sebagaimana digagas oleh Kuntowijoyo.

“Pembangunan tidak cukup berhenti pada aturan, strategi, dan target pertumbuhan. Ia harus menyentuh hakikat keadilan sosial dan martabat manusia sebagai tujuan akhir,” imbuhnya.

Prof. Wahyudi juga menyoroti bahwa kebijakan pendidikan Indonesia sering kali hanya mengekor arus global, mulai dari era Millennium Development Goals (MDGs) hingga Sustainable Development Goals (SDGs). Strategi penyiapan SDM kita cenderung didikte oleh kebutuhan pasar global dan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank.

Dampaknya bisa fatal bagi struktur sosial di Indonesia. Indonesia berisiko hanya menjadi pelaksana agenda luar, bukan perumus arah bangsa sendiri.

Selain itu, mobilitas vertikal sulit dijangkau kelas menengah ke bawah jika akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya dikuasai segelintir elite. Lalu, pembangunan yang tidak sensitif terhadap realitas kelas akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Sebagai penutup, ia mengingatkan agar LPDP dan kebijakan pendidikan nasional keluar dari jebakan logika angka. Tujuan sejati pembangunan adalah memerdekakan dan memartabatkan manusia Indonesia secara utuh.

“Tanpa sentuhan nilai sosial, Indonesia hanya akan mencetak lulusan yang unggul secara teknis namun miskin empati terhadap persoalan bangsanya sendiri,” tutup Guru Besar UMM tersebut. (dan/ian)