March 4, 2026, oleh
MAKLUMAT – Kebijakan beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora memantik perhatian akademisi. Salah satunya datang dari Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si.
Menurut Wahyudi, polemik beasiswa LPDP tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan teknis pendidikan. Ia menilai, arah prioritas tersebut mencerminkan orientasi pembangunan nasional yang tengah dipertaruhkan, terutama dalam memaknai peran ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi.
“Ramainya beasiswa LPDP itu menjadi evidence social, bahwa ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama studi di luar negeri justru merasa lebih nyaman menetap. Menurutnya ini bukan persoalan individu, tetapi cerminan bahwa penguatan nasionalisme belum sepenuhnya kokoh.
Pentingnya Sentuhan Teknokratik dan Humanistik
Wahyudi menjelaskan, prioritas STEM lahir dari paradigma lama yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ilmu sosial-humaniora kerap diposisikan sebagai pelengkap.
Padahal, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan dan lompatan teknologi.
“Pembangunan juga menyangkut pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, dan kohesi sosial. Ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan menjaga keseimbangan antara rasionalitas, iman, serta nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, dikotomi antara eksakta dan sosial harus diakhiri. Dominasi pendekatan teknokratik tanpa sentuhan humanistik berpotensi melahirkan generasi yang unggul secara teknis, tetapi rapuh secara moral.
Wahyudi bahkan merujuk pemikiran Auguste Comte tentang positivisme yang menekankan rasionalitas empiris. Jika diterapkan secara kaku, pendekatan itu bisa mengikis sensitivitas kemanusiaan.
“Manusia tidak cukup berpikir rasional-empiris. Ia harus berpijak pada nilai dan kemanusiaannya,” imbuhnya.
Perluas Akses Pendidikan
Lebih jauh, ia menilai orientasi pembangunan Indonesia tak lepas dari arus global sejak era MDGs hingga SDGs. Kebijakan nasional, termasuk strategi penyiapan sumber daya manusia, sering kali selaras dengan kebutuhan pasar global dan daya saing ekonomi internasional.
Risikonya, akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya dinikmati kelompok tertentu. Mobilitas sosial bagi kelas menengah ke bawah menjadi semakin terbatas, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar.
Karena itu, ia mendorong negara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai. Wahyudi menyebut paradigma profetik ala Kuntowijoyo sebagai salah satu rujukan penting, yakni pembangunan yang tidak berhenti pada target pertumbuhan, tetapi menyentuh keadilan sosial dan martabat manusia.
“Beasiswa LPDP seharusnya tidak terjebak pada logika angka dan pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan hanya melahirkan generasi teknis yang miskin empati,” tandasnya.
