April 1, 2026, oleh
Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (Ilustrasi AI)
KLIKMU.CO – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dianggap puncak karier kini dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman, menekankan stabilitas daripada ambisi jabatan.
Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Fenomena ini muncul karena mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Banyak yang lebih memilih pola kerja slow working,” ujarnya.
Perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, jalur karier fungsional menjadi lebih menarik karena stabil dan minim konflik.
“Pejabat yang kuat secara politik cenderung mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang membuat posisi struktural semakin menakutkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama.
“Kalau mau dipilih sebagai pejabat, harus ikut berpolitik meski ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya begitu,” tambahnya.
Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, dan penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko.
Fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, ASN yang bersedia memimpin akan semakin sedikit. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar ambisi ASN kembali tumbuh sehat, mendorong birokrasi profesional dan berintegritas,” paparnya.
(Faqih/AS)
