April 1, 2026, oleh
MAKLUMAT — Fenomena quiet ambition ASN mulai terasa di sejumlah daerah. Jabatan struktural yang dulu menjadi incaran kini justru cenderung dihindari sebagian aparatur sipil negara. Alih-alih berlomba naik posisi, tidak sedikit ASN memilih bertahan di zona aman.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru dalam tubuh birokrasi, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban penuh risiko?
Isu tersebut mencuat setelah disinggung Wali Kota Batu, Nurochman, dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Ia menyoroti kecenderungan ASN yang tidak lagi agresif mengejar jabatan struktural.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ali Roziqin, menilai fenomena itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural.
Hindari Risiko Beban Kerja
“Fenomena quiet ambition ASN ini muncul karena banyak ASN, khususnya generasi X dan Y, melihat jabatan struktural sebagai tambahan beban dan risiko pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Ali, meningkatnya tanggung jawab, tekanan kerja, hingga potensi risiko hukum membuat posisi struktural tidak lagi menarik. Apalagi di tengah sistem birokrasi yang masih menyisakan persoalan.
Ia menyebut, sebagian ASN kini lebih memilih pola kerja yang lebih tenang atau slow working. Orientasi karier pun berubah. Jika sebelumnya jabatan tinggi menjadi tujuan utama, kini keseimbangan hidup dan pekerjaan menjadi pertimbangan penting.
“Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi dan pengawasan ketat, banyak ASN memilih jalur fungsional yang dinilai lebih stabil,” tambahnya.
Selain faktor beban kerja, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural. Kondisi ini membuat risiko personal semakin besar.
Stigma Tekanan Hukum
“Dalam beberapa kasus, bawahan bisa ikut terdampak ketika terjadi persoalan hukum. Ini yang menimbulkan ketakutan di kalangan ASN,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dinamika politik birokrasi juga dinilai turut memperkuat fenomena ini. Penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN.
“Masih ada anggapan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu harus dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ini membuat kompetensi seolah bukan faktor utama,” tegasnya.
Akibatnya, jabatan struktural tidak lagi dipandang sebagai puncak karier, melainkan posisi dengan risiko tinggi dan ketidakpastian.
Ali menegaskan, kondisi ini perlu segera dibenahi. Salah satunya melalui penerapan sistem talent management berbasis merit yang transparan, serta penguatan perlindungan hukum bagi ASN.
Butuh Transparansi Sistem Kerja
Menurutnya, jika sistem karier dapat dibangun lebih adil dan profesional, jabatan struktural bisa kembali diminati. “Kalau sistemnya jelas dan adil, jabatan struktural akan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian dan prestasi,” ujarnya.
Fenomena quiet ambition ASN menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di sektor publik.
Minimnya minat ASN untuk menduduki posisi strategis berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, berbasis kompetensi, dan memberikan jaminan perlindungan hukum menjadi kunci. Dengan begitu, ambisi ASN tidak padam, tetapi tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.
