April 13, 2026, oleh
Halopedeka.com – Memanasnya konflik geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak signifikan terhadap industri plastik dalam negeri. Harga kemasan plastik dilaporkan melonjak hingga 100%, sebuah kondisi yang kini mencekik operasional pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.
Menanggapi fenomena tersebut, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, menyatakan bahwa situasi darurat ini harus dijadikan momentum bagi UMKM untuk memutus ketergantungan pada plastik sekali pakai. Menurutnya, UMKM perlu segera beradaptasi dengan memberikan insentif bagi konsumen yang mendukung gerakan ramah lingkungan.
“UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan akibat ketergantungan absolut mereka pada wadah makanan, gelas minuman, dan tas kresek,” ujar Wahyudi pada Kamis (9/4/2026).
Dilema Harga dan Daya Beli
Dekan FEB UMM ini menjelaskan bahwa pembengkakan biaya produksi menempatkan pelaku usaha pada posisi sulit. Jika harga produk dinaikkan, ada risiko kehilangan pelanggan di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sebaliknya, jika harga dipertahankan, margin keuntungan yang tergerus dapat mengancam keberlangsungan usaha.
Wahyudi menilai krisis ini menjadi cermin rapuhnya kemandirian industri nasional yang selama ini terlalu bergantung pada pasokan luar negeri.
“Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegasnya.
Strategi Diferensiasi Harga
Sebagai solusi praktis, Wahyudi menyarankan UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang membawa wadah sendiri dari rumah berhak mendapatkan potongan harga atau harga yang lebih murah. Strategi ini dianggap efektif untuk menyelamatkan finansial UMKM sekaligus membangun budaya pro-lingkungan secara jangka panjang.
“Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tambahnya.
Tuntutan Intervensi Pemerintah
Meski UMKM didorong untuk berinovasi, Wahyudi menegaskan bahwa beban ini tidak bisa dipikul sendirian oleh pelaku usaha. Mengingat plastik adalah komponen masif di berbagai sektor mulai dari manufaktur hingga otomotif, kehadiran negara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari penyuplai bahan baku alternatif dari negara-negara non-konflik guna menjamin ketersediaan stok dengan harga terjangkau.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara kebijakan pemerintah yang taktis, adaptasi pelaku UMKM, dan perubahan perilaku konsumen, krisis ini diharapkan menjadi titik balik bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan limbah plastik.
