April 11, 2026, oleh
timesindonesia, MALANG – Situasi geopolitik global yang memanas tak hanya berimbas ke sektor energi, tetapi harga bahan baku plastik pun ikut melonjak. Kondisi ini semakin mencekik operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana plastik menjadi komoditas mayoritasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, S.E., M.E., Ph.D., memberikan beberapa langkah penyesuaian yang harus dilakukan oleh UMKM guna menghadapi krisis tersebut.
“UMKM harus segera mengatasi situasi darurat ini,” ujarnya.
Sebagai sektor yang rentan dan bergantung pada penggunaan plastik seperti wadah makanan, gelas, hingga tas kresek, tren kenaikan harga bahan plastik menjadi “biaya siluman” yang secara perlahan menggerus keuntungan para pedagang kecil.
Biaya produksi mereka akan membengkak tajam, disamping itu, mereka dilema untuk menaikkan harga jual karena berisiko pembeli akan mencari alternatif penjual lainnya, mengingat daya beli masyarakat Indonesia masih lesu. Akan tetapi, apabila tetap menahan harga jual, maka akan mengancam operasional usaha hingga bisa gulung tikar.
Harga Plastik Naik, Momentum Emas Ubah Budaya Penggunaan Kantong Sekali Pakai
“Mereka dilema, kalau menaikkan harga pelanggannya kabur, kalau menahan harga maka operasional akan membengkak,” tambahnya.
Dalam hal ini, Pemerintah harus membuka mata terhadap nasib para UMKM. Menurut Wahyudi, akar permasalahan ini adalah karena rapuhnya kemandirian industri dalam negeri. Indonesia masih menggantungkan kebutuhan bahan plastiknya melalui impor, sehingga apabila ada situasi geopolitik yang panas seperti sekarang, maka harga domestik juga akan berpengaruh. Kondisi ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang.
Menurut Wahyudi, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah pola perilaku masyarakat, terutama kebiasaan dalam menggunakan plastik. Ia menyarankan UMKM untuk menerapkan strategi diferensiasi harga. Bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, maka dapat diberikan diskon atau keringanan harga.
“Langkah ini dapat menyelamatkan fondasi finansial UMKM, juga ampun membangun budaya pro-lingkungan masyarakat jangka panjang,” imbuhnya.
Saran positif ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh UMKM saja, tetapi seluruh sektor yang menggunakan plastik, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif juga harus pro aktif mendukung kebijakan ini.
Sementara itu, pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan secara legal, supaya seluruh pihak dapat bekerja secara kolektif. Kendati demikian, pemerintah juga harus mencari pemasok alternatif dari negara lain yang aman dari konflik untuk tetap memenuhi kebutuhan plastik di Indonesia.
“Harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sudah luas,” pungkasnya. (*)
