February 9, 2026, oleh
JAKARTA, kabarbisnis.com: Keputusan Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP) mendapat banyak respons dan sorotan kritis dari pihak. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan salah satu poin krusialnya adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.
“Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace,” ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Senin (9/2/2026).
Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan pribadi atau politik domestik AS.
Kemudian, BoP juga bisa menjadi alat untuk memuluskan proyek pembangunan properti yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina.
“Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump,” imbuhnya.
Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam mengarungi dinamika forum tersebut.
“Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi,” pungkasnya.
Sementara itu Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P. menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya.
Menurutnya, keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. “Jika merujuk pada piagam resmi BOP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya.
Dikatakannya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional. Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis.
Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibaran Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar.
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan.
Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik.
Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB.
Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia.
Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil.
Sementara itu dari sisi keuntungan, kata dia, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik.
Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia.
Meski demikian, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. kbc10
