April 15, 2026, oleh
Dosen UMM Fitri Rusdianasari mendesak pemerintah merombak strategi komunikasi publik guna mencegah kepanikan warga di tengah ancaman krisis energi global.
MALANG, HUMASINDONESIA.ID – Selat Hormuz tertutup rapat. Jalur nadi yang memompa 20 persen pasokan minyak dan gas dunia ini mendadak mati. Ketegangan bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat yang pecah sejak 28 Februari 2026 adalah penyebabnya. Banyak negara merasakan dampaknya. Tak terkecuali Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah seakan dihadapkan dengan buah simalakama. Membiarkan harga bahan bakar meroket gila-gilaan akan mencekik leher rakyat kecil. Namun, mengguyur subsidi habis-habisan pun tidak bisa dipandang sebagai pilihan karena hanya akan merobek kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menyimak dinamika yang berkembang, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fitri Rusdianasari mengatakan, sejatinya pemerintah memang tidak bisa memperjuangkan dua hal sebagaimana di atas secara bersamaan. “Menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas fiskal adalah dua hal yang seringkali saling bertolak belakang atau menjadi sebuah trade-off,” ungkap Fitri merespons ancaman ekonomi tersebut, Rabu (8/4/2026) dikutip dari laman resmi UMM.
Bom Waktu Subsidi
Fitri menyebut, subsidi dalam konteks seperti sekarang bisa bekerja seperti pereda nyeri. Namun, ingatnya, perlu adanya pengelolaan yang ketat. “Subsidi memang bisa menjadi tameng daya beli sesaat. Tetapi, jika tidak dikelola dengan presisi, subsidi dalam skala masif akan menjadi bom waktu yang membebani fiskal, bahkan memicu lonjakan utang negara,” urainya.
Selaras dengan itu, lanjut Fitri, bantalan dana darurat negara juga pasti akan menyusut. Sebagai opsi, katanya, pengambil kebijakan harus lekas banting setir beralih ke sumber terbarukan. “Kita memang masih punya buffer, tetapi itu ada batasnya dan tidak bisa diandalkan terus-menerus. Harus ada langkah strategis dan reformasi struktural, terutama percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), agar kita tidak terus terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan fosil ini,” lanjut Fitri.
Lebih dari itu, menurut Fitri, strategi komunikasi publik memegang kendali penuh untuk merawat kewarasan warga dari gempuran hoaks. “Komunikasi publik yang jernih, transparan, dan satu pintu sangat vital. Publik yang teredukasi dan memahami arah kebijakan pemerintah tidak akan mudah panik, sehingga fenomena kelangkaan semu akibat panic buying bisa dicegah sedini mungkin,” tandas Fitri. (Arfrian R.)
