October 9, 2025, oleh
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menggelar Seminar dan Kolokium Doctoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 29 September lalu. Hadir sebagai keynote speaker, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., Guru Besar Ilmu Studi Demokrasi sekaligus Dekan FISIP Universitas Hasanuddin, yang mengupas tentang pentingnya integritas dan kebaikan dalam praktik demokrasi.
Menurutnya, demokrasi berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat, yakni bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan melalui konsep vox populi vox dei yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan demikian, demokrasi lahir dari ekspresi rakyat dan sesuai dengan keinginan rakyat. Pemikiran tokoh seperti Locke menekankan pentingnya kebebasan individu, sedangkan Rousseau menekankan kesesuaian dengan kehendak umum (general will). Dari sinilah demokrasi dipahami sebagai sistem yang berusaha mewujudkan kebebasan berekspresi sekaligus menjamin tercapainya kebaikan bersama.
Namun, demokrasi tidak lepas dari tantangan. Hobbes menggambarkan manusia sebagai homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lain) sehingga dalam kehidupan bersama perlu ada aturan dan pengendalian agar kebebasan tidak berujung pada kekacauan. Karena itu, penting adanya standar etika dan moral yang kontekstual sebagai pembatasan perilaku dalam praktik berdemokrasi.
“Untuk itu, berhati-hati lah dalam berdemokrasi, karena demokrasi membutuhkan kebijaksanaan. Fenomena di film ‘Oppenheimer’, misalnya. Karena, sebaik dan sebagus apapun suatu kebijakan atau sistem, jika berada di tangan yang salah, maka tidak akan terwujud sebagaimana mestinya,”
Hal menarik juga disampaikan Dr. Winda Hardyanti, M.Si. yang juga Dosen Ilmu Komunikasi UMM. Ia menjelaskan materi menarik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat bertajuk “Adopsi Anak: Antara Kecemasan dan Harapan”. Proses adopsi anak tidak hanya soal legalitas, tetapi perjalanan emosional penuh dinamika antara pasangan suami istri. Keputusan adopsi sering lahir dari harapan memiliki keluarga utuh dan kasih sayang baru. Dalam tahap awal, komunikasi empatik dan dukungan emosional menjadi kunci untuk menepis stigma dan meneguhkan niat.
Setelah anak masuk dalam struktur keluarga, pasangan perlu menyesuaikan peran serta membangun kesadaran diri sebagai orang tua adopsi. Ketika konflik muncul, empati dan mindfulness menjadi jalan pemulihan. Pada akhirnya, adopsi bermakna sebagai wujud cinta, penerimaan, dan harapan baru yang memperkuat kehangatan keluarga.
“Adaptasi pasangan saat anak masuk struktur keluarga menuntut penyesuaian peran dan tanggung jawab baru. Sehingga, diperlukan kesadaran diri sebagai orang tua adopsi untuk menjaga keseimbangan relasi dan suasana harmonis,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Nurudin, M.Si. memaparkan penelitian bertajuk “Behind the Glamour: Identitas Baru K-Popers” yang mengulas fenomena Hallyu atau Korean Wave. Ia menjelaskan bahwa penyebaran budaya Korea Selatan bermula dari inovasi teknologi digital, seperti Samsung yang mampu menyaingi Nokia lewat ponsel layar sentuh. Sejak 1990-an, Hallyu berkembang pesat dan populer melalui musik K-Pop hingga masuk ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti fashion, makeup, makanan, hingga gaya rambut.
Nurudin juga menekankan sisi positifnya, antara lain meningkatnya ekspresi di media sosial dan solidaritas tinggi, misalnya aksi penggalangan dana bencana. Imperialisme budaya Korea di Indonesia semakin nyata, menurutnya hal ini dikarenakan tren budaya korea diizinkan masuk dan mampu mendominasi hampir di beberapa aspek kehidupan dan tersebar di sebagian besar wilayah tanah air.
“Hal ini dapat terjadi, karena korea memiliki produk ekspor yang besar dan berani melakukan boikot pada produk-produk dari negara luar,” tambahnya. (din/wil)
