April 2, 2026, oleh
Di tengah derasnya tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga perumusan kebijakan publik. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis data. Melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst, mahasiswa didorong memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan daerah secara kritis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan pemerintah yang kini semakin mengandalkan data dan analitik dalam pengambilan keputusan.
Menurut Ali Roziqin, M.PA., yang juga Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, pemanfaatan AI dalam kelas itersebut bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif bagi pemerintah daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kemampuan analisis berbasis data akan menjadi kompetensi penting bagi calon analis kebijakan di era digital.
Dalam program tersebut, Mahasiswa diberikan proyek penyusunan Concept Note berbasis data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus, mahasiswa difokuskan untuk menganalisis permasalahan serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memahami dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga dilatih menghasilkan kajian yang tajam, kontekstual, dan berbasis data.
Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai tools AI seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, serta Napkin AI. Pemanfaatan tools tersebut membantu mahasiswa dalam mengolah data, mempercepat pencarian referensi ilmiah, hingga memperkuat dasar analisis kebijakan. Selain itu, penggunaan AI juga memungkinkan mahasiswa memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran tidak lagi hanya berbasis teori, tetapi juga menekankan praktik analisis kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Penggunaan AI dalam pembelajaran ini tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam membaca dinamika pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang kuat, mahasiswa dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih sistematis serta memiliki landasan akademik yang kredibel.
Menurutnya, integrasi teknologi AI menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kebijakan publik. “Pemanfaatan AI membantu mahasiswa mengolah data secara lebih komprehensif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap berpikir kritis dan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah,” jelasnya.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan mampu menjadi analis kebijakan yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Ke depan, inovasi pembelajaran berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.(Rik/Faq)
Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
