Marak Hoaks Seputar Vaksin, Komunikasi Pemerintah Harus Kuat

Liputan6.com, Jakarta – Maraknya hoaks seputar vaksin saat pandemi covid-19 membuat semua elemen harus mewaspadai tren serupa di masa mendatang. Pengelolaan informasi menjadi kunci untuk melawan hoaks pada masa mendatang.

Hal ini disampaikan dalam disertasi karya Nasrullah yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam risetnya, Nasrullah meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam meredam dampak infodemik, khususnya saat pandemi Covid-19.

Ia mengidentifikasi lebih dari 8 ribu hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan.

“Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya dilansir laman resmi UMM.

“Selain faktor politik, rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital,” katanya menambahkan.

Ia juga menjelaskan kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan. Pasalnya, infodemik seperti saat pandemi tidak pernah benar-benar selesai namun hanya bentuknya yang berubah.

“Gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. Itu sebabnya kolaborasi multipihak sangat penting untuk memperkuat literasi digital publik,” ucapnya.

“Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” katanya.

Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul.

“Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” katanya mengakhiri.