Pesta Babi: Suara Papua yang (Tidak) Ingin Didengar

Oleh: Najamuddin Khairur Rijal*
*)Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

suarapapua – Polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memperlihatkan satu ironi, bahwa bahkan sebelum suara masyarakat adat Papua benar-benar didengar, ruang untuk mendengarkannya sudah lebih dulu ditutup.

Film dokumenter investigatif garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini menyoroti kehidupan masyarakat adat Papua Selatan di tengah ekspansi proyek pangan, bioenergi, dan pembukaan hutan berskala besar. Film ini mengambil latar antara lain di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dengan perhatian pada masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur, hutan, sumber pangan tradisional, serta identitas budaya mereka dari tekanan proyek pembangunan.

Metafora “babi” digunakan sebagai hewan yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat Papua, terkait dengan ritus, relasi sosial, martabat, dan tatanan hidup komunal. Karena itu, ketika tanah dan hutan hilang, yang terancam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga sistem makanan masyarakat adat.

Fakta tentang pembubaran, pembatasan, dan pelarangan pemutaran film ini di sejumlah daerah karena dianggap mengganggu kondusivitas menunjukkan betapa sulitnya membuka ruang percakapan tentang Papua, bahkan ketika medium yang digunakan adalah film dan diskusi publik.

Ilmuwan poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak dalam karyanya Can the Subaltern Speak? (2009) bertanya, apakah kelompok tertindas (subaltern) dapat diberi ruang untuk berbicara? Masalahnya bukan bahwa subaltern sepenuhnya bisu. Tapi ketika mereka berbicara, suara mereka sering diterjemahkan, disaring, dicurigai, atau bahkan diambil alih oleh pihak lain.

Dalam konteks Papua, pertanyaan Spivak bisa diajukan secara tajam: dapatkah masyarakat adat Papua berbicara tentang dirinya sendiri? Atau, setiap kali mereka berbicara, suara itu harus terlebih dahulu melewati sensor negara, bahasa pembangunan, kepentingan investasi, kecurigaan keamanan, dan prasangka publik?

Nyatanya, selama ini Papua lebih sering hadir dalam percakapan nasional melalui suara orang lain. Negara berbicara tentang Papua sebagai wilayah pembangunan, korporasi berbicara tentang Papua sebagai ruang investasi, dan aparat berbicara sebagai wilayah keamanan, sementara media sering berbicara tentang Papua hanya ketika ada konflik.

Di antara semua suara itu, suara masyarakat adat sendiri kerap terselip sebagai kutipan pendek, atau sekadar latar manusiawi dari cerita besar yang sudah ditentukan sebelumnya. Inilah yang disebut Spivak sebagai bentuk kekerasan epistemik, yakni kekerasan yang tidak selalu bekerja melalui senjata atau paksaan fisik, tetapi melalui penghapusan cara mengetahui, cara mengalami, dan cara menjelaskan dunia.

Dalam konteks itu, kehadiran film Pesta Babi dianggap mengganggu karena berusaha mengembalikan pertanyaan-pertanyaan tentang Papua ke ruang publik. Film ini memaksa penonton melihat Papua dari orang-orang yang hidup bersama tanah, dari hutan yang bukan sekadar objek ekonomi, dari babi yang bukan sekadar ternak, dari kecemasan warga tentang masa depan anak-anak mereka.

Dengan kata lain, film ini mencoba menggeser Papua dari objek representasi menjadi subjek kesaksian. Karena itu, ketika ruang pemutaran film dibatasi, sesungguhnya yang dihentikan adalah kemungkinan untuk mendengar kesaksian yang tidak nyaman.

Jika film dokumenter tentang Papua saja dianggap mengganggu kondusivitas, maka yang sedang rapuh bukan hanya kebebasan berekspresi, melainkan juga imajinasi demokratis kita. Kita ingin Papua masuk dalam pembangunan nasional, tetapi tidak selalu siap mendengar Papua ketika dirinya berbicara dengan bahasanya sendiri.

Spivak mengingatkan bahwa tindakan mewakili kelompok tertindas (seperti yang dilakukan Dandhy dan Cypri) selalu mengandung risiko. Bahkan pembelaan atas nama mereka bisa berubah menjadi pengambilalihan suara, jika tidak berhati-hati. Karena itu, tugas publik adalah memperbesar ruang agar Papua dapat berbicara sendiri, dengan istilah mereka sendiri, tentang luka, harapan, tanah, hutan, dan masa depan mereka sendiri.

Sesungguhnya, Pesta Babi tidak perlu dibaca sebagai ancaman bagi negara, melainkan sebagai cermin bagi negara. Film ini juga bukan propaganda anti-pembangunan, tapi undangan untuk memeriksa kembali apakah pembangunan masih memiliki telinga untuk mendengar suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam narasi besar pembangunan.

Sebab, ketika Papua berbicara tetapi ruang dengarnya dibubarkan, masalahnya bukan pada Papua. Masalahnya ada pada bangsa yang terlalu sering mengaku mencintai Papua, tetapi belum sepenuhnya bersedia mendengarkan ceritanya.