July 2, 2026, oleh
kompas.com – LIBUR sekolah tahun ini menghadirkan fenomena ekonomi menarik. Bersamaan dengan berhentinya sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan, masyarakat di berbagai daerah mulai menikmati turunnya harga sejumlah bahan pangan, terutama telur ayam, cabai, dan beberapa komoditas hortikultura.
Sebagian masyarakat menyambut baik karena biaya belanja rumah tangga menjadi lebih ringan.
Namun, di balik kabar menggembirakan tersebut, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah turunnya harga pangan merupakan kabar baik bagi perekonomian nasional?
Program MBG dihentikan sementara selama libur sekolah berdasarkan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah memperkirakan penghentian sementara tersebut dapat menghemat anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Secara administratif, kebijakan tersebut masuk akal karena sasaran utama program, yaitu siswa sekolah, memang sedang tidak belajar. Namun, pasar ternyata memberikan respons menarik.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada akhir Juni 2026, menunjukkan harga cabai rawit merah turun sekitar 3,99 persen, cabai rawit hijau turun 3,62 persen, cabai merah besar turun 3,14 persen, cabai merah keriting turun 2,28 persen.
Sedangkan telur ayam ras turun menjadi sekitar Rp 29.750 per kilogram, lebih rendah dibandingkan pertengahan Juni yang masih berada di kisaran Rp 30.200 per kilogram.
Penurunan harga tersebut memang tidak seluruhnya disebabkan berhentinya MBG. Melemahnya permintaan selama libur sekolah diyakini ikut memberikan kontribusi terhadap perubahan harga di pasar.
Fenomena tersebut sesungguhnya memberikan pelajaran penting mengenai konsep institutional demand, yaitu permintaan yang berasal dari lembaga besar seperti pemerintah, sekolah, rumah sakit, maupun industri.
Berbeda dengan permintaan rumah tangga yang berubah setiap hari, permintaan institusional cenderung stabil, terencana, dan mampu menyerap produksi dalam jumlah besar.
Dalam ilmu ekonomi pertanian, keberadaan pembeli institusional sering menjadi penyangga harga hasil pertanian.
Ketika pembeli besar berhenti membeli, walaupun hanya sementara, pasar segera merasakan perubahan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Di sinilah MBG mulai memperlihatkan fungsi ekonominya.
Selama ini, publik lebih banyak melihat MBG sebagai program bantuan gizi. Padahal, dari perspektif ekonomi, MBG mulai berkembang menjadi mesin penggerak permintaan pangan nasional.
Jutaan porsi makanan yang diproduksi setiap hari membutuhkan telur, ayam, sayuran, buah, beras, susu, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya. Seluruh komoditas tersebut berasal dari petani, peternak, nelayan, maupun pelaku UMKM pangan.
Misalnya, apabila kebutuhan MBG suatu saat mencapai sekitar 15 juta butir telur per hari, maka diperlukan hampir 940 ton telur setiap hari.
Apabila program berhenti selama 20 hari masa liburan, maka pasar kehilangan permintaan sekitar 18.700 ton telur.
Dengan asumsi harga telur turun sekitar Rp 450 per kilogram, maka hanya akibat penurunan harga tersebut potensi kehilangan nilai ekonomi di tingkat peternak dapat mencapai lebih dari Rp 8 miliar setiap hari.
Angka tersebut belum memasukkan berkurangnya volume penjualan, biaya penyimpanan, maupun penurunan pendapatan pedagang dan distributor.
Efek yang sama juga dapat terjadi pada cabai, ayam, sayuran, buah-buahan, bahkan beras. Ketika permintaan institusional melemah, harga cenderung turun. Sementara produksi pertanian tidak dapat dihentikan secara mendadak.
Ayam tetap bertelur, cabai tetap dipanen, dan sayuran tetap harus dipetik. Akibatnya, kelebihan pasokan segera menekan harga pasar.
Fenomena ini dikenal sebagai demand shock, yaitu guncangan permintaan yang mengubah keseimbangan pasar dalam waktu singkat.
Ironisnya, masyarakat kota sering menganggap turunnya harga pangan selalu merupakan kabar baik. Padahal, bagi petani dan peternak, harga yang terlalu rendah justru berarti menurunnya pendapatan.
Murahnya harga pangan tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan nasional. Dalam ekonomi pertanian terdapat prinsip bahwa harga yang baik bukanlah harga yang paling murah, melainkan harga yang adil.
Harga harus cukup tinggi agar petani tetap memperoleh keuntungan dan bersedia terus berproduksi, tetapi juga cukup terjangkau bagi konsumen.
Di sinilah pemerintah memiliki fungsi sebagai stabilisator pasar. Keberadaan MBG sebenarnya dapat menjadi salah satu instrumen stabilisasi tersebut apabila dikelola secara benar.
Program MBG bukan sekadar membagikan makanan kepada siswa, tetapi juga dapat menjadi pasar permanen bagi petani dan peternak lokal.
Permintaan yang stabil akan mendorong investasi, meningkatkan produksi, memperkuat UMKM pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.
Efek berantai (multiplier effect) tersebut jauh lebih besar dibandingkan nilai makanan yang diterima setiap siswa.
Sayangnya, manfaat tersebut baru akan optimal apabila pengadaan bahan baku benar-benar berpihak kepada produsen lokal.
Bila rantai distribusi terlalu panjang atau dikuasai oleh segelintir pemasok besar, maka manfaat ekonomi akan banyak dinikmati perantara, bukan petani.
Pelajaran utama dari turunnya harga sembako selama libur sekolah bukanlah bahwa MBG gagal ataupun berhasil.
Fenomena tersebut justru menunjukkan bahwa MBG mulai memiliki pengaruh terhadap dinamika permintaan pangan nasional.
Penghentian sementara MBG berdampak mengurangi aktivitas ekonomi peternak, petani, pedagang, pengangkut, hingga pelaku UMKM yang selama ini memasok kebutuhan ribuan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
MBG berpotensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi pedesaan sekaligus instrumen stabilisasi pasar pangan nasional.
Program ini mampu memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak, menjaga harga komoditas strategis tetap stabil, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, serta pada saat yang sama memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Libur sekolah telah memberikan pelajaran berharga. Pasar pangan Indonesia ternyata cukup sensitif terhadap perubahan permintaan institusional.
Karena itu, MBG seharusnya dipandang bukan hanya sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia sekaligus pembangunan ekonomi.
Jika dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada produsen lokal, MBG tidak hanya memberi makan jutaan anak Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya sistem pangan yang lebih kuat, ekonomi pedesaan lebih hidup, dan ketahanan nasional yang lebih kokoh.
Di sinilah nilai strategis MBG sesungguhnya: bukan sekadar mengenyangkan, melainkan juga menggerakkan roda perekonomian bangsa.
