April 4, 2026, oleh
Merahputih.com – Krisis energi global yang melanda dunia saat ini memaksa Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk wacana penerapan kembali Work From Home (WFH).
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan bahwa langkah ini menyimpan risiko konflik sosial baru jika pemerintah tidak menyertainya dengan payung kebijakan yang adil dan komprehensif.
Ancaman Ketimpangan dan Pergeseran Beban Ekonomi
Prof. Vina menilai kebijakan WFH di masa krisis energi berpotensi menjadi solusi simbolis semata. Alih-alih menghemat, kebijakan ini justru berisiko memindahkan beban biaya energi dari sektor korporasi langsung ke pundak rumah tangga pekerja. Biaya listrik, kuota internet, dan kebutuhan pendukung kerja lainnya otomatis akan meningkat di level keluarga.
Kesenjangan ekonomi menjadi sorotan utama dalam analisis sosiologis ini. Prof. Vina menyebutkan bahwa pekerja lapangan tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di area perkantoran terancam kehilangan pelanggan tetap mereka.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” ujar Prof. Vina dikutip Antara, Kamis (2/4).
Risiko Budaya Work From Anywhere
Lebih lanjut, Prof. Vina menyoroti potensi melencengnya tujuan penghematan energi akibat perilaku pekerja di lapangan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan fleksibilitas pascapandemi cenderung mengubah WFH menjadi Work From Anywhere (WFA).
Fenomena ini justru dapat memicu penggunaan kendaraan bermotor secara masif menuju kafe atau ruang publik lainnya.
“Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya.
Tanpa adanya pedoman profesi yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, kebijakan WFH hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang sedang terhimpit beban ekonomi.
