February 13, 2026, oleh
Kab Malang, iKoneksi.com — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali merespons dinamika geopolitik global. Melalui kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), kampus ini menggelar diskusi strategis bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026).
Bertempat di Laboratorium HI UMM, forum yang diikuti sekitar 70 peserta itu membedah langkah diplomasi Indonesia menyikapi inisiatif damai Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026.
Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menegaskan Indonesia memiliki daya tawar unik sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap.
“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” kata Gonda.
Menurutnya, syarat utama yang harus diajukan Indonesia adalah memastikan BoP bersifat komplementer terhadap mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan menggantikannya.
“Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tegasnya.
Prof. Gonda menilai langkah diplomasi yang terburu-buru berpotensi memicu perpecahan di tubuh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena itu, Indonesia perlu menjaga solidaritas antarnegara muslim sekaligus mempertahankan konsistensi politik luar negeri.
Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar politik luar negeri Indonesia, Dion Maulana Prasetya, Ph.D. Ia menekankan bahwa prinsip “Bebas Aktif” yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia tidak berarti netral tanpa sikap.
“Bebas Aktif adalah keberanian untuk aktif memperjuangkan keadilan. Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang kerap absen dalam forum elite global,” jelas Dion.
Ia menambahkan, apabila syarat-syarat prinsipil tidak diakomodasi, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah tegas.
“Jika klausul kedaulatan Palestina dan komitmen rekonstruksi yang adil tidak jelas, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral,” ujarnya.
Diskusi ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung global tidak diukur dari kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan dari konsistensi membela bangsa tertindas.
“Forum akademik tersebut merekomendasikan pendekatan conditional adherence atau keikutsertaan bersyarat sebagai harga mati diplomasi Indonesia. Artinya, dukungan terhadap BoP hanya diberikan jika selaras dengan prinsip konstitusi dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina,” terang Dion.
Melalui diskusi ini, Gonda membeberkan UMM menegaskan peran perguruan tinggi sebagai ruang refleksi kritis atas kebijakan global.
“Di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks, suara akademik dinilai penting untuk memberi perspektif strategis sekaligus menjaga arah moral diplomasi Indonesia,” tutupnya.
