April 4, 2026, oleh
beritajejakfakta – Implementasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan dapat melenceng dari sasaran awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial baru apabila tidak disertai rancangan kebijakan yang adil dan menyeluruh.
Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, menyatakan bahwa WFH di tengah tekanan energi saat ini bisa menjadi solusi semu. Hal ini disampaikan seperti dilansir dari Surabaya. Menurut Vina, tanpa dukungan langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum dapat dikatakan sebagai transformasi budaya kerja berkelanjutan.
Vina menjelaskan, masyarakat sudah beradaptasi dengan konsep rumah sebagai ruang kerja sejak pandemi. Namun, risiko baru timbul dari praktik di lapangan yang berpotensi menyimpang dari tujuan penghematan energi. Ia sangat mengkhawatirkan adanya pergeseran dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA).
Ketika ASN memilih bekerja di kafe atau tempat publik lainnya, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya, tujuan utama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar menjadi tidak tercapai. Pergeseran lokasi kerja ini juga memindahkan beban konsumsi energi, seperti listrik dan internet, dari korporasi ke rumah tangga, sehingga meningkatkan biaya di tingkat keluarga.
Oleh karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan yang melibatkan negara, perusahaan, dan pekerja. Ia menyarankan pemerintah merancang paket kebijakan yang utuh, misalnya dengan mengombinasikan WFH dan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Selain itu, menurutnya, kesiapan Indonesia dalam beralih ke energi terbarukan secara massal masih belum optimal.
Di samping itu, WFH berpotensi memicu kecemburuan sosial. Kelompok pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan harian. Tanpa antisipasi yang tepat, situasi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi.
Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi yang transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. WFH dapat menjadi solusi, namun tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial yang baru.
