Krisis Air Sawah di Malang Terurai, Mahasiswa UMM Bangun Pintu Irigasi Cegah Potensi Konflik Petani
bacakabar — Ketimpangan distribusi air sawah kerap menjadi pemicu konflik agraria kecil di tingkat desa. Di Desa Jambangan, Kabupaten Malang, persoalan serupa mulai terasa ketika aliran irigasi tidak lagi merata dan berpotensi menimbulkan gesekan antarpetani. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merespons kondisi itu dengan membangun pintu irigasi baru, Selasa (10/2/2026), sebagai solusi teknis untuk mengatur distribusi air secara lebih adil. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi warga Jambangan. Namun dalam beberapa musim terakhir, sebagian lahan sawah menerima pasokan air berlebih, sementara lahan lain mengalami kekurangan. Ketidakseimbangan ini berisiko menurunkan hasil panen sekaligus memicu ketegangan sosial. Koordinator program, Rifdah Nuur Fauziyyah, menyebut distribusi air yang tidak terkontrol bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut stabilitas hubungan antarpetani. Tanpa sistem pengatur yang jelas, potensi konflik horizontal sulit dihindari. Mahasiswa memulai program dengan observasi lapangan dan diskusi bersama warga serta perangkat desa. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air. Pembangunan pintu irigasi dilakukan dengan melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana utama, dibantu tenaga tukang dan dukungan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut mempercepat realisasi proyek meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan tenaga. Pemerintah desa menyambut inisiatif tersebut sebagai langkah preventif menjaga stabilitas pertanian. Dengan pintu irigasi baru, aliran air dapat dibagi lebih proporsional sesuai kebutuhan lahan. Fenomena krisis air irigasi sebenarnya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai daerah, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi sumber perselisihan hingga sengketa lahan skala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering memperburuk situasi. Meski fasilitas baru mulai beroperasi, evaluasi jangka panjang belum dilakukan. Keberlanjutan program sangat bergantung pada kesadaran kolektif warga dalam merawat dan menjaga infrastruktur tersebut. Baca Juga Suryadi DPRD Kota Malang Desak Pengembang Segera Serahkan PSU ke Pemkot Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan menunjukkan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi instrumen mitigasi konflik agraria kecil. Di tengah tantangan krisis air yang semakin kompleks, solusi mikro semacam ini menjadi bagian penting dari ketahanan sosial di tingkat desa.
Bonding Pers dan Masyarakat
Modal Tekad Kuat, Mahasiswa UMM Ini Tembus Kampus Impian di Portugal
INDOZONE.ID – Berkat dedikasi konsisten dan usaha yang tinggi, Marco Trisna Omar Farrasy, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di University of Minho, Portugal. Untuk dapat beasiswa ini, ia telah mempersiapkan diri sejak masa awal perkuliahan. Ia mengikuti berbagai kegiatan berskala global, seperti mengikuti forum dan organisasi internasional. Untuk mengikuti program beasiswa tersebut, ia menyiapkan curriculum vitae (CV) dan portofolio yang berisikan pengalaman selama aktif mengikuti organisasi, praktikum, hingga forum diskusi internasional. Setelah menyiapkan dokumen, ia harus melewati tahapan wawancara hingga pembuatan motivation letter. Menurutnya, motivation letter merupakan salah satu bagian yang penting selama tahapan seleksi. Maka dari itu, ia membuatnya dengan sentuhan naratif dan emosional yang hangat. “Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun berasal dari daerah kecil, saya punya semangat besar untuk berkembang dan memberi dampak,” jelasnya. Proses pendaftaran beasiswa juga ia kuatkan dengan mempelajari seluk beluk kampus tujuannya, University of Minho. Ia melakukannya untuk membantu penulisan motivation letternya agar memiliki pesan yang kuat dan jelas. Setelah mendapatkan beasiswa dan menjankan pendidikannya di kampus impian, ia langsung memilih mata kuliah yang berfokus di bidang Public Relations, seperti media literacy, marketing, dan specialized practice in public relation yang sesuai dengan minatnya. Walaupun hari-harinya dipenuhi dengan rasa gembira atas pencapain ini, ia juga mengalami sebuah kendala, khususnya perbedaan bahasa yang digunakan. Selama kelas perkuliahan berlangsung, dosen selalu menggunakan bahasa Portugal sebagai pengantarnya. Untuk menyiasati kendalanya, Marco tak tinggal diam. Dengan penuh rasa semangat, ia memutuskan untuk bergabung ke Erasmus Volunteer, sebuah komunitas yang dapat mendampinginya dalam memahami materi kuliah. Menurut Marco, pengalaman berharganya ini berperan penting dalam membangun karier profesional dan akademik di masa depan.
PSIB dan HI UMM Gelar Diskusi Posisi Indonesia dalam Board of Peace
pwmu.co – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan komitmennya dalam menguatkan diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global melalui Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace”.Kegiatan ini merupakan kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM yang dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI “Basement GKB IV” UMM, pukul 12.30–15.00 WIB. Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Dion Maulana Prasetyo, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM, serta Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., pakar dunia Islam yang juga menjabat sebagai Kepala PSIB dan dosen Prodi HI UMM. Jalannya dialog dipandu oleh Inda Annisya Rahmat, mahasiswa Prodi HI UMM, secara interaktif dan dinamis. Diplomasi Hati-Hati dan Peran Strategis Indonesia Pembahasan utama diskusi menyoroti respons Indonesia terhadap inisiatif damai yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Januari 2026. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam merespons dinamika tersebut. Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menegaskan bahwa Indonesia mempunyai leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi dilakukan secara cermat agar tidak memicu perpecahan di internal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan sekitar 70 peserta diskusi. Ia menambahkan bahwa syarat utama yang perlu diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa Board of Peace (BoP) bersifat komplementer atau melengkapi, bukan substitutif atau menggantikan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah ada. Transparansi roadmap rekonstruksi Gaza juga harus menjadi tuntutan utama. “Dukungan penuh Indonesia hanya dapat diberikan apabila klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tegasnya. Prinsip Bebas Aktif dan Integritas Moral Pandangan tersebut diperkuat oleh Dion Maulana Prasetyo, Ph.D. Ia menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang kerap absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral,” jelas Dion. Sementara itu, Sekretaris PSIB, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai pihak, khususnya mahasiswa dan aktivis di lingkungan UMM. PSIB mengundang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Ortom) serta lembaga intra kampus untuk memperluas wawasan terkait isu politik luar negeri dan keterlibatan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Melalui forum ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus dorongan intelektual dalam menyikapi dinamika politik global secara kritis dan konstruktif.
Krisis Air Ancam Panen, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
UMM Alirkan Air Bersih Di Desa Tliu NTT
MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Senyum bahagia merekah di wajah warga Desa Tliu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang selama ini berjuang melawan krisis air bersih itu kini memiliki napas baru melalui peresmian program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone, Selasa (10/2). Program strategis ini diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Kehadiran sarana ini menjadi solusi konkret atas tantangan akses air bersih yang telah lama membelenggu produktivitas masyarakat di pedalaman NTT. Keberhasilan pengadaan air bersih ini bukan kerja tunggal. Proyek ini merupakan buah kolaborasi apik antara Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) NTT, UMM, serta Universitas Muhammadiyah Kupang. “Air adalah sumber kehidupan. Di wilayah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat,” ujar Prof. Nazaruddin di sela-sela acara. Peresmian berlangsung khidmat dengan balutan kearifan lokal. Rombongan disambut hangat oleh Ketua Adat Desa Tliu melalui tarian tradisional dan prosesi sambutan khas suku setempat. Suasana ini menunjukkan betapa warga sangat menantikan hadirnya infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Membangun sarana air bersih di NTT bukanlah perkara mudah. Tim kolaboratif harus menempuh proses panjang, mulai dari riset titik mata air hingga pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Kini, air tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga diproyeksikan untuk mendukung pengairan warga. Bagi Desa Tliu yang tergolong terpencil, kehadiran PASIMAS Fetomone adalah sebuah “keajaiban” kecil. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, melainkan harapan baru. Program ini sangat berarti bagi kehidupan kami,” ungkap Kepala Desa Tliu penuh haru. Tak hanya membawa air, Prof. Nazaruddin juga membawa misi pendidikan. Di desa yang memiliki SD Muhammadiyah ini, ia memberikan bantuan dana pengembangan sekolah, dukungan sarana perpustakaan, hingga beasiswa pendidikan sarjana (S1) untuk Kepala Desa setempat. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak di Desa Tliu memiliki mimpi besar dan akses yang sama untuk meraihnya,” tegas Prof. Nazaruddin yang juga memiliki komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan di wilayah Timur Indonesia tersebut. Melalui PASIMAS Fetomone, UMM berharap inisiatif ini menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan yang bisa diduplikasi di wilayah lain, sekaligus memperkuat kualitas hidup dan sosial masyarakat NTT secara menyeluruh. (imm/udi)
Mengulik Sekelumit Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur
Oleh : harianbhirawa – Sutawi Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Malang, Anggota Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting di NTT Indonesia berduka. YBR (10 tahun), seorang siswa kelas IV SD asal Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen seharga Rp10 ribu. Sebelum tragedi, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp1,2 juta. Kondisi ekonomi keluarga YBR tergolong sangat miskin. YBR tinggal bersama nenek di pondok bambu sempit berukuran 2×3 meter, ayahnya merantau ke Kalimantan selama 10 tahun tanpa kabar, dan ibunya tidak tinggal bersama. Keluarga tersebut diduga tidak pernah menerima bantuan tunjangan kemiskinan. Provinsi NTT termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, tingkat kemiskinan NTT mencapai 18,60%(sekitar 1,09 juta) penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk di antaranya 2,82% kemiskinan ekstrem. Besarnya angka kemiskinan tersebut didasarkan pada Garis Kemiskinan sebesar Rp549.607/kapita/bulan atau Rp3.102.215/rumah tangga miskin/bulan. Besarnya angka kemiskinan di NTT tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor alam, manusia,makanan, budaya, kelembagaan, dan birokrasi yang saling berkelindan. Pertama, kemiskinan alami (kemiskinan karena faktor alam). NTT memiliki iklim semi-arid (kering) dengan curah hujan rendah dan musim kemarau panjang hingga delapan bulan per tahun. Kondisi ini membuat ketersediaan air dan kesuburan tanah sangat terbatas, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian tadah hujan. Sebanyak 88,12 persen penduduk miskin di NTT tinggal di wilayah pedesaan, di mana lebih dari 60% lahan tergolong lahan kritis. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya dan karakteristik geografis wilayah pedesaan membuat sektor pertanian menjadi pekerjaan utama penduduk. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang tertinggi sebesar 49,06 persen. Sektor pertanian menjadi pilihan utama bagi tenaga kerja di NTT karena terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor lain, seperti industri dan jasa. Rata-rata pendapatan petani di NTT sangat rendah, yaitu sekitar Rp750.000-1.000.000 per per bulan. Pendapatan rendah ini sangat memprihatinkan karena sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 28,87% terhadap PDRB NTT. Kedua, kemiskinan insani (kemiskinan karena faktor sumber daya manusia). Kemiskinan di NTT tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk NTT baru mencapai 8,1 tahun (setara kelas 2 SMP). Rendahnya pendidikan berdampak pada terbatasnya keterampilan, rendahnya literasi finansial, dan minimnya peluang kerja di sektor formal.Angka pengangguran terbuka yang mencapai 92 ribu orang dan terbatasnya lapangan kerja lokal memicu tingginya mobilitas pekerja ke luar negeri. NTT termasuk dalam daftar 10 provinsi di Indonesia yang mengirim jumlah tenaga kerja migran terbanyak. Sepanjang 2025 NTT mengirim sebanyak 4.163 pekerja migran Indonesia (PMI). Komposisi penempatan masih didominasi oleh pekerja berpendidikan sekolah dasar, dengan sekitar 90 persen gender perempuan dan 90 persen merupakan pekerja sektor domestik atau rumah tangga. Ketiga, kemiskinan konsumsi (kemiskinan karena faktor makanan).Masalah kesehatan dansalah konsumsi (miskonsumsi) makanan memperparah keadaan kemiskinan di NTT.Tingginya angka stunting (37,9%) menyebabkan generasi muda tumbuh dengan kemampuan fisik dan kognitif terbatas.Kondisi ini diduga berkaitan dengan kebiasaan konsumsi sirih-pinang penduduk NTT. NTT setiap tahunnya membeli pinang dari berbagai wilayah lain di Indonesia hampir mencapai Rp 1 triliun (Pos Kupang.com, 25 Oktober 2025). Kebiasaan konsumsi sirih-pinang bisa menggantikan atau mengganggu konsumsi makanan bernutrisi atau mengubah pola makan (misalnya kurang konsumsi lauk-pauk sumberprotein). Studi di Sumba menemukan bahwa wanita yang memiliki kebiasaan konsumsi sirih-pinang menunjukkan prevalensi anemia cukup tinggi: dari sampel 50 orang WUS, 24 orang (48 %) mengalami kadar hemoglobin. Penelitian juga menemukan bahwa konsumsi protein dan zat besi (Fe) pada kelompok yang mengunyah sirih-pinang sangat rendah (misalnya 98 % defisit protein, 100 % defisit zat besi dalam satu ukuran pengukuran). Kombinasi antara rendahnya pendidikan dan kesehatan menimbulkan lingkaran kemiskinan antargenerasi, yang sulit diputus tanpa intervensi serius di bidang pembangunan manusia. Keempat, kemiskinan tradisi (kemiskinan karena faktor budaya). Budaya di NTT sangat kaya, namun sebagian nilai sosialnya secara tidak langsung berkontribusi pada kemiskinan. Tradisi pesta adat dan sistem belis (mas kawin) sering menuntut biaya besar, membuat banyak keluarga berutang atau menjual aset produktif untuk menjaga kehormatan sosial. Penduduk NTT banyak menghabiskan uang seperti prosesi baptis, pesta adat, dan perayaan ulang tahun. Masyarakat menganggap pesta lebih penting daripada daripada membeli makanann sehat dan bergizi untuk keluarga.Selain itu, pola hidup subsisten atau bekerja sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk mengakumulasi modal, masih melekat kuat di banyak komunitas pedesaan. Dalam beberapa masyarakat, ternak (sapi, kuda, atau babi) lebih dianggap simbol status sosial, bukan aset ekonomi produktif. Sementara nilai kolektivisme dan solidaritas sosial tinggi sering membuat individu sulit menabung karena tekanan moral untuk berbagi. Budaya demikian menjadikan kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga hasil dari sistem nilai yang belum sepenuhnya mendukung perilaku ekonomi produktif. Kelima, kemiskinan institusi (kemiskinan karena faktor kelembagaan). Lemahnya peran lembaga publik dan ekonomi menjadi penyebab penting kemiskinan. Banyak program pengentasan kemiskinan tidak terintegrasi antarinstansi, tumpang tindih, atau berhenti di tingkat administrasi. Lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi dan BUMDes masih banyak yang tidak aktif atau tidak dikelola secara profesional. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas, sehingga banyak warga di desa terpaksa bergantung pada rentenir lokal dengan bunga tinggi. Lembaga adat dan gereja yang seharusnya memiliki peran besar dalam menggerakkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya diintegrasikan dalam strategi pembangunan. Akibatnya,kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak kesejahteraan justru menjadi mata rantai lemah dalam sistem pembangunan. Keenam, kemiskinan birokrasi (kemiskinan karena faktor administrasi pemerintahan). Tragedi yang menimpa YBR menjadi bukti nyata kegagalan sistem administrasi dalam menangani kemiskinan. Meski telah menetap selama 11 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada, keluarga ini tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) apa pun karena KTP sang ibu masih beralamat di kabupaten berbeda.Akibat kendala administrasi tersebut, keluarga YBR tidak terdaftar dalam data kemiskinan daerah, sehingga mereka tidak tersentuh bantuan meski hidup dalam kemiskinan ekstrem dan terjerat utang koperasi sebesar Rp8 juta. ***
8.000 Hoaks Vaksin Terungkap, Doktor UMM Rancang Sistem Deteksi Dini Pemerintah
SAPA TOKOH | JATIMSATUNEWS.COM: Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, “infodemik” ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi. Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset Nasrullah, M.Si., Ph.D. dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Melalui disertasinya, Nasrullah sapaan akrabnya meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah kepada Tim Humas UMM, 9 Februari. Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif. Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital. Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.(*)
Temuan Doktor UMM untuk Komunikasi Pemerintah, Strategi Firefighter Lawan Hoaks
pwmu.co – Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, “infodemik” ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi.Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nasrullah, M.Si., Ph.D. yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Melalui disertasinya, Nasrullah sapaan akrabnya meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah kepada Tim Humas UMM, 9 Februari. Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif. Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital. Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.(*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
UMM Hadirkan Akses Air Bersih di Desa Tliu, Jawab Tantangan Air di NTT
MAKLUMAT – Krisis air bersih yang selama ini membayangi sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menemukan titik terang. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meresmikan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Selasa (10/2). Peresmian dilakukan Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Program ini menjadi langkah nyata menghadirkan akses air bersih berkelanjutan di desa yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air layak konsumsi. “Air adalah sumber kehidupan. Di daerah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih sehat dan lebih bermartabat,” ujar Nazaruddin Malik. Program PASIMAS Fetomone merupakan hasil kolaborasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, UMM, serta Universitas Muhammadiyah Kupang. Simbol Kehidupan Sosial Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam menjawab persoalan dasar masyarakat yang tak bisa diselesaikan secara parsial. Sarana air bersih yang diresmikan merupakan hasil proses panjang, mulai dari pencarian titik mata air hingga pembangunan sistem distribusi yang dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi. Mengingat kondisi geografis NTT yang kerap mengalami kekeringan, keberadaan fasilitas ini dinilai sangat strategis. Desa Tliu tergolong wilayah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Namun, antusiasme warga terlihat jelas saat peresmian berlangsung. Rombongan UMM disambut ketua adat dan masyarakat setempat dengan tarian tradisional sebagai simbol penerimaan. Kepala Desa Tliu menyatakan program ini membawa harapan baru bagi warganya. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, tetapi masa depan kehidupan masyarakat,” ujarnya. Dukung Peningkatan Pendidikan Tak hanya fokus pada penyediaan akses air bersih, UMM juga memperkuat sektor pendidikan di desa tersebut. Nazaruddin secara pribadi memberikan bantuan dana pengembangan untuk SD Muhammadiyah Desa Tliu, beasiswa sarjana bagi kepala desa, serta dukungan sarana perpustakaan. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak di Desa Tliu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” tegasnya. Melalui program berbasis masyarakat ini, UMM berharap Desa Tliu dapat menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di NTT. Akses air bersih yang memadai diharapkan tak hanya meningkatkan kualitas kesehatan warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan sosial dan pendidikan secara menyeluruh.
