Pengurus FPPTMA Jatim Resmi Dilantik, Siap Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat Luas
KLIKMU.CO – Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FPPTMA) Koordinator Wilayah Jawa Timur resmi memulai masa bakti periode 2025–2027 melalui pelantikan pengurus yang berlangsung di Gedung At-Tauhid Tower Lantai 13 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (11/02/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk Integritas Akademik di Era Digital: Etika, Teknologi dan Masa Depan Keilmuan. Dalam sambutannya, Ketua Umum FPPTMA Pusat Irkhamiyati SIP MIP menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru di Jawa Timur. Dia berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi internal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. “Semoga FPPTMA Jatim bisa memberikan dampak terhadap masyarakat luas dan semakin membumikan gerakan literasi,” ujarnya. Pelantikan tersebut mengukuhkan jajaran pengurus yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Jawa Timur. Berlian Eka Kurnia SIIP MA dari Universitas Muhammadiyah Jember dipercaya sebagai Ketua. Wakil Ketua dijabat Dr Ratno Abidin SPd MPd dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian, posisi Sekretaris 1 diemban Asykaria Purwaningsih SIIP dan Sekretaris 2 oleh Retno Widiyastuti Ika Wijaya MIP, keduanya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bendahara 1 dijabat Mei Dwi Anisaroh SIP dari Universitas Muhammadiyah Gresik, sedangkan Bendahara 2 diamanahkan kepada Afnan Rizqiana Salsabila SIIP dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang mengangkat tema Integritas Akademik di Era Digital: Etika, Teknologi dan Masa Depan Keilmuan. Ketua Panitia Dr Ratno Abidin SPd MPd dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga etika akademik di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kegiatan ini juga menghadirkan keynote speech dari Prof Dr Khozin MSi. Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof Dr Dessy Harisanty SSos MA (Guru Besar Universitas Airlangga), Satria Unggul Wicaksana SH MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya), serta Moh Zawawi AMd SIPust (Pengurus FPPTMA Jawa Timur). Seminar dipandu oleh Retno Widiyastuti Ika Wijaya MIP sebagai moderator. Melalui kegiatan ini, FPPTMA Jatim menegaskan komitmennya untuk mengawal integritas akademik sekaligus memperkuat kolaborasi antara teknologi dan etika dalam menjaga kemurnian karya ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Strategi “Firefighter” UMM Lawan Hoaks: Kunci Mitigasi Infodemik di Era Digital
MALANG (SurabayaPost.id) – Di era digital, penyebaran informasi bohong (hoaks) dapat lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Situasi ini menjadi perhatian serius, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi. Nasrullah, M.Si, Ph.D., dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menemukan strategi efektif untuk melawan penyebaran hoaks di media sosial. Dalam penelitiannya, Nasrullah mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Ia menekankan bahwa pengendalian arus disinformasi harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah, Rabu (11/2/2026). Nasrullah merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, yaitu model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya. (lil).
Roundtable Discussion PSIB dan HI UMM Bahas Posisi Indonesia dalam Board of Peace, Soroti Diplomasi Aktif dan Peran Dunia Islam
Malang-harianjatim.com. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global melalui kegiatan Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace”. Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM ini digelar pada Senin, 9 Februari 2026, di Laboratorium HI ‘Basement GKB IV’ UMM. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dion Maulana Prasetyo, Ph.D, pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM, serta Prof. Gonda Yumitro, Ph.D, pakar dunia Islam yang juga menjabat sebagai Kepala PSIB dan dosen Prodi HI UMM. Acara yang dimoderatori oleh Inda Annisya Rahmat, mahasiswa Prodi HI UMM berlangsung khidmat dan penuh kesan. Itu ditunjukkan dengan semangat peserta, sehingga dialog berlangsung secara interaktif dan dinamis. Fokus utama diskusi ini adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus merespons inisiatif damai yang digagas Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026 lalu. Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., mengatakan, Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan 70 peserta diskusi. Prof. Gonda menjabarkan bahwa syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer (melengkapi) dan bukan substitutif (menggantikan) mekanisme PBB yang sudah ada. “Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya. Pandangan diplomatik ini didukung penuh oleh Dion Maulana Prasetya, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia. Dion menambahkan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelas Dion. Di sisi lain, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP selaku sekretaris PSIB menekankan bahwa giat ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman berbagai pihak leboh khusus mahasiswa dan aktivis di lingkup UMM. “Dalam hal ini kami mengundang Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (Ortom) dan Lembaga intra di lingkup UMM untuk memberikan pemahan sekaligus memberi pantikan terhadap mereka terkait isu-isu politik luar negeri serta keterlibatan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina,” tegas dia.
Rektor UMM: Air Bersih, Kunci Kemakmuran Desa Tliu
MALANG (SurabayaPost.id) – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, menegaskan bahwa air bersih adalah kunci kemakmuran Desa Tliu, NTT. Pernyataan ini disampaikan saat ia meresmikan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, Rabu (11/2/2026). Program ini merupakan hasil kerja sama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, serta UMM dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Kolaborasi ini membuktikan bahwa persoalan dasar masyarakat hanya dapat diselesaikan melalui sinergi lintas sektor. “Air adalah sumber kehidupan. Di daerah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat,” tegas Rektor Nazaruddin Malik. Menurutnya, sarana air bersih yang diresmikan merupakan hasil kerja panjang dan kolaboratif, mulai dari proses penemuan titik mata air hingga pengembangannya menjadi sarana penunjang utama kebutuhan pengairan dan konsumsi masyarakat desa. Sementara itu, Kepala Desa Tliu menyambut baik kehadiran program PASIMAS Fetomone dan dukungan yang diberikan. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, tetapi harapan baru. Program ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Desa Tliu,” ujarnya. UMM berharap PASIMAS Fetomone mampu menjadi model pemberdayaan desa yang berkelanjutan, memperkuat kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pembangunan pendidikan dan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. (lil).
Indonesia Gabung BoP, Akademisi UMM Ingatkan Risiko Alienasi Indonesia
MALANG POST – Jika Indonesia terlalu jauh melangkah tanpa kepastian arah dan keberpihakan yang jelas terhadap Palestina, maka risiko alienasi Indonesia dari dunia Islam dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sangat terbuka. Pernyataan tersebut menjadi penegasan utama Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Kepala Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB). Ia menyampaikannya pada Roundtable Discussion bertema Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) yang digelar pada Senin 10 Februari 2026, di Laboratorium Hubungan Internasional UMM. Diskusi hasil kolaborasi Prodi Hubungan Internasional UMM dan PSIB UMM itu menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca secara kritis langkah Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace, sebuah inisiatif perdamaian global yang digagas Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Forum tersebut dihadirkan sebagai wadah menghimpun analisis lintas perspektif guna merumuskan pandangan akademik terhadap implikasi politik, ekonomi, dan ideologis dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut. “Meskipun Board of Peace memiliki legitimasi formal melalui mandat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, struktur dan isi piagamnya masih menimbulkan sejumlah persoalan mendasar.” “Dari 57 negara anggota OKI, hanya delapan negara yang tergabung dalam forum tersebut, yakni Indonesia, Arab Saudi, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan.” “Komposisi ini dinilai mencerminkan fragmentasi di dunia Islam sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis namun rentan secara legitimasi politik,” ujar Gonda lebih lanjut. Ia juga menekankan bahwa piagam Board of Peace tidak secara eksplisit mencantumkan isu Palestina dan Gaza, padahal konflik tersebut merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia.” “Ketiadaan substansi konkret mengenai Palestina menimbulkan pertanyaan tentang arah dan tujuan sesungguhnya forum tersebut. Selain itu, dominasi figur Donald Trump sebagai penggagas sekaligus pengendali utama dinilai menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang kuat dan berpotensi menggeser prinsip multilateralisme global. “Dari sisi ekonomi-politik, jika Indonesia memilih menjadi anggota tetap, konsekuensi yang dihadapi tidaklah ringan. Indonesia berpotensi dibebani kewajiban iuran hingga satu miliar dolar AS, angka yang dipandang problematik di tengah tantangan ekonomi domestik.” “Karena itu, langkah paling rasional adalah mengambil posisi hati-hati dengan pendekatan wait and see, tidak terburu-buru menjadi anggota tetap, serta menunda komitmen finansial hingga arah dan efektivitas Board of Peace benar-benar jelas,” sambungnya. Diskusi tersebut juga menghadirkan Dion Maulana Prasetyo, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Hubungan Internasional UMM. Ia membuka pemaparannya dengan mengulas fondasi politik luar negeri Indonesia yang berakar pada prinsip bebas aktif dan semangat antikolonialisme sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ia menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace menyisakan celah antara mandat resolusi Dewan Keamanan PBB dan substansi piagam organisasi yang masih minim kejelasan teknis serta belum memiliki peta jalan konkret dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. “Tanpa kejelasan arah, Indonesia berisiko terjebak dalam ancaman normalisasi hubungan dengan Israel tanpa jaminan penghentian kekerasan maupun realisasi solusi dua negara.” “Jika tidak diantisipasi secara matang, hal tersebut berpotensi menggerus kredibilitas Indonesia sebagai middle power dan honest broker di kancah global, khususnya di mata negara-negara Global South dan dunia Islam,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika domestik tidak dapat diabaikan. Resistensi publik terhadap kebijakan yang dianggap menjauh dari prinsip antikolonialisme berpotensi memicu ketegangan politik dalam negeri, terutama jika Indonesia dipersepsikan memberikan legitimasi pada forum internasional yang tidak secara tegas berpihak pada kemerdekaan Palestina. Melalui diskusi ini, para akademisi menegaskan bahwa keputusan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar persoalan diplomasi teknis, melainkan menyangkut arah ideologis politik luar negeri, konsistensi sikap terhadap isu Palestina, serta posisi Indonesia di tengah dunia Islam. Hasil forum tersebut akan dirumuskan menjadi sikap akademik resmi sebagai kontribusi intelektual bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan prinsip kemanusiaan, antikolonialisme, dan kepentingan nasional. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Marco, Mahasiswa UMM yang Rajin Meneliti dan Publikasi hingga Terbang ke Portugal
pwmu.co – Pengalaman menarik dirasakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kali ini datang dari Marco Trisna Omar Farrasy, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 asal Tulungagung, yang berhasil lolos program beasiswa Erasmus dan merasakan studi di University of Minho, Portugal.Capaian tersebut diraih setelah melalui proses panjang, perjuangan, dan penuh tantangan. Sejak awal masa perkuliahan, Marco telah menaruh minat besar pada aktivitas berskala internasional. Ia aktif mencari berbagai peluang untuk memperoleh pengalaman yang memiliki exposure global, mulai dari mengikuti konferensi internasional hingga terlibat dalam kegiatan organisasi akademik dengan relasi internasional. Baginya, interaksi lintas budaya menjadi bekal penting untuk membentuk karakter, wawasan, serta daya saing di tingkat global. Keinginan untuk menempuh studi di luar negeri tidak berhenti sebatas mimpi. Marco mempersiapkan diri secara serius dengan membangun portofolio akademik dan non-akademik. Ia melengkapi Curriculum Vitae (CV) dengan berbagai pengalaman, mulai dari kegiatan organisasi, praktikum, hingga keterlibatan dalam forum ilmiah internasional. Seluruh pengalaman tersebut dijadikan sebagai modal untuk menunjukkan kapasitas, kredibilitas, serta komitmennya dalam dunia akademik. Proses pendaftaran program Erasmus yang dijalani Marco cukup kompleks. Selain memenuhi persyaratan dari UMM, ia juga harus mengikuti prosedur dari pihak universitas mitra. Tahapan yang dilalui meliputi pengajuan dokumen secara daring, seleksi wawancara, penyusunan learning agreement bersama program studi, hingga pembuatan motivation letter. Menurut Marco, motivation letter menjadi salah satu aspek paling krusial dalam proses seleksi. Ia menyusunnya dengan pendekatan naratif dan emosional, mengangkat latar belakangnya sebagai mahasiswa dari kota kecil di Jawa Timur. “Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun berasal dari daerah kecil, saya punya semangat besar untuk berkembang dan memberi dampak,” tuturnya. Selain menyusun dokumen, Marco juga menerapkan strategi dengan mengenali karakter kampus tujuan. Ia mempelajari profil University of Minho, komunitas riset, serta kesesuaiannya dengan minat dan pengalamannya yang juga ia tuangkan dalam motivation letter. Ia juga menambahkan ketertarikannya pada komunitas penelitian di kampus tersebut semakin menguatkan tekadnya untuk memilih Minho sebagai destinasi studi. Selama menempuh pendidikan di Portugal, Marco mengambil sejumlah mata kuliah yang relevan dengan bidang Public Relations, seperti media literacy, marketing, dan specialized practice in public relations. Sistem pembelajaran yang diterapkan relatif serupa dengan UMM, yakni mengombinasikan teori dan praktik berbasis studi kasus. Menurut Marco perbedaannya terletak pada sistem evaluasi yang hanya diujikan pada Ujian Akhir Semester tanpa adanya Ujian Tengah Semester. Dalam proses adaptasi, Marco menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah kendala bahasa. Perkuliahan di Program Studi Komunikasi sebagian besar menggunakan bahasa Portugis. Meski demikian, ia bersyukur bahwa dosen pengajarnya sangat terbuka untuk dirinya dan selalu memberi kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Marco juga menambahkan bahwa keberadaan komunitas Erasmus Volunteer disana sangat membantunya dalam memahami materi perkuliahan. Sebagai mahasiswa yang aktif dan produktif, Marco telah mengikuti berbagai konferensi internasional. Ia kerap mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum diskusi akademik lintas kampus. Pengalaman tersebut tidak hanya memperluas jejaring, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi ilmiah. Tak hanya itu, prestasi lain yang tak kalah membanggakan adalah keberhasilannya dalam menembus publikasi internasional melalui Springer Book Chapter. Sebuah bab buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional terkemuka. Melalui penelitian bibliometrik dan bibliografi analisis berbasis data Scopus, Marco memetakan tren penelitian sebelumnya untuk membantu para peneliti menemukan referensi yang relevan. Karyanya menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan budaya riset di kalangan mahasiswa. Bagi Marco, kesempatan belajar di luar negeri merupakan batu loncatan penting dalam membangun masa depan akademik dan profesional. Ia berharap pengalaman ini dapat membuka peluang karier sekaligus menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk berani mencoba hal baru. “Saya ingin pengalaman ini menjadi stepping stone yang kuat untuk masa depan, sekaligus memotivasi teman-teman agar tidak takut mencari peluang internasional,” ujarnya. Menutup kisahnya, Marco berpesan kepada mahasiswa dan anak muda agar tidak minder dengan keterbatasan yang dimiliki. Ia mengajak generasi muda untuk mengenali potensi diri, memaksimalkan kemampuan, serta selalu menjadi versi terbaik dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain. (*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
Lawan Hoaks dengan ‘Strategi Firefighter’, Dosen UMM Raih Gelar Doktor di Malaysia
Portalbontang.com, Malang – Di era digital, informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Fenomena “infodemik”—ledakan informasi tidak akurat yang menyesatkan—kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus media sosial. Berangkat dari kegelisahan ini, Nasrullah, M.Si., Ph.D., dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), berhasil merumuskan solusi komunikasi yang ia sebut sebagai “Strategi Pemadam Kebakaran” (Firefighter Strategy). Riset mendalam mengenai mitigasi infodemik ini pula yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia. Infodemik: Bahaya Laten Era Digital Disertasi Nasrullah menyoroti bagaimana komunikasi publik pemerintah melalui media sosial (Government Social Media/GSM) berperan vital saat krisis. Ia mengambil studi kasus pada masa pandemi Covid-19, di mana banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program vaksinasi nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” ujar Nasrullah kepada Tim Humas UMM, Senin (9/2/2026). Dalam temuannya, Nasrullah mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola beragam. Mulai dari penggunaan bahasa ilmiah semu hingga narasi konspirasi yang memancing emosi dan ketakutan publik. Polarisasi Politik Memperkeruh Situasi Menariknya, Nasrullah menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Perbedaan afiliasi politik membuat pesan kesehatan sering kali ditafsirkan secara partisan. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Akibatnya, komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus bertarung melawan banjir narasi tandingan yang masif di ruang digital. Tawarkan Solusi “Firefighter” Sebagai rekomendasi, Nasrullah merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah yang dibagi dalam dua pendekatan: preventif dan reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif (cultivation of positive ecosystem). Sedangkan pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat layaknya pemadam kebakaran saat titik api (hoaks) muncul. “Saya menyebutnya strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan komunikasi digital pemerintah tetap mendesak. Gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu pada isu kebijakan baru atau teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai, bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegas Nasrullah. Ia pun mendorong kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Sebab, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat (public trust). ***
Prodi HI dan PSIB UMM Kaji Lebih Kritis Bergabungnya Indonesia di Board of Piece
pwmu.co – Jika Indonesia terlalu jauh melangkah tanpa kepastian arah dan keberpihakan yang jelas terhadap Palestina, maka risiko alienasi Indonesia dari dunia Islam dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sangat terbuka.Pernyataan tersebut menjadi penegasan utama dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus Kepala Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), Prof. Gonda Yumitro, Ph.D. Ia menyampaikannya pada Roundtable Discussion bertema Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) yang digelar pada Senin (10/2/2026) di Laboratorium Hubungan Internasional UMM. Diskusi hasil kolaborasi Prodi Hubungan Internasional UMM dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM itu menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca secara kritis langkah Indonesia yang bergabung dalam BOP, sebuah inisiatif perdamaian global yang digagas Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Forum tersebut dihadirkan sebagai wadah menghimpun analisis lintas perspektif guna merumuskan pandangan akademik terhadap implikasi politik, ekonomi, dan ideologis dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut. “Meskipun BOP memiliki legitimasi formal melalui mandat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, struktur dan isi piagamnya masih menimbulkan sejumlah persoalan mendasar. Dari 57 negara anggota OKI, hanya delapan negara yang tergabung dalam forum tersebut, yakni Indonesia, Arab Saudi, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Komposisi ini dinilai mencerminkan fragmentasi di dunia Islam sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis namun rentan secara legitimasi politik,” ujar Gonda lebih lanjut. Ia juga menekankan bahwa piagam BOP tidak secara eksplisit mencantumkan isu Palestina dan Gaza, padahal konflik tersebut merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia. Ketiadaan substansi konkret mengenai Palestina menimbulkan pertanyaan tentang arah dan tujuan sesungguhnya forum tersebut. Selain itu, dominasi figur Donald Trump sebagai penggagas sekaligus pengendali utama dinilai menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang kuat dan berpotensi menggeser prinsip multilateralisme global. “Dari sisi ekonomi-politik, jika Indonesia memilih menjadi anggota tetap, konsekuensi yang dihadapi tidaklah ringan. Indonesia berpotensi dibebani kewajiban iuran hingga satu miliar dolar AS, angka yang dipandang problematik di tengah tantangan ekonomi domestik. Karena itu, langkah paling rasional adalah mengambil posisi hati-hati dengan pendekatan wait and see, tidak terburu-buru menjadi anggota tetap, serta menunda komitmen finansial hingga arah dan efektivitas BOP benar-benar jelas,” sambungnya. Diskusi tersebut juga menghadirkan Dion Maulana Prasetyo, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Hubungan Internasional UMM. Ia membuka pemaparannya dengan mengulas fondasi politik luar negeri Indonesia yang berakar pada prinsip bebas aktif dan semangat antikolonialisme sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ia menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam BOP menyisakan celah antara mandat resolusi Dewan Keamanan PBB dan substansi piagam organisasi yang masih minim kejelasan teknis serta belum memiliki peta jalan konkret dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. “Tanpa kejelasan arah, Indonesia berisiko terjebak dalam ancaman normalisasi hubungan dengan Israel tanpa jaminan penghentian kekerasan maupun realisasi solusi dua negara. Situasi tersebut, jika tidak diantisipasi secara matang, berpotensi menggerus kredibilitas Indonesia sebagai middle power dan honest broker di kancah global, khususnya di mata negara-negara Global South dan dunia Islam,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika domestik tidak dapat diabaikan. Resistensi publik terhadap kebijakan yang dianggap menjauh dari prinsip antikolonialisme berpotensi memicu ketegangan politik di dalam negeri. Terutama jika Indonesia dipersepsikan memberikan legitimasi pada forum internasional yang tidak secara tegas berpihak pada kemerdekaan Palestina. Melalui diskusi ini, para akademisi menegaskan bahwa keputusan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar persoalan diplomasi teknis, melainkan menyangkut arah ideologis politik luar negeri, konsistensi sikap terhadap isu Palestina, serta posisi Indonesia di tengah dunia Islam. Hasil forum tersebut akan dirumuskan menjadi sikap akademik resmi sebagai kontribusi intelektual bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan prinsip kemanusiaan, antikolonialisme, dan kepentingan nasional. (*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
Rektor UMM Resmikan Program Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Tliu, NTT
NUSA TENGGARA TIMUR | JATIMSATUNEWS.COM: Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. meresmikan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, 10 Februari ini. Program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses air bersih berkelanjutan di wilayah yang selama ini dikenal memiliki tantangan serius dalam ketersediaan sumber air. Adapun program ini merupakan hasil kerja sama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, serta UMM dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan dasar masyarakat hanya dapat diselesaikan melalui sinergi lintas sektor. Peresmian berlangsung khidmat dan sarat nilai kearifan lokal. Rombongan disambut langsung oleh ketua adat Desa Tliu, diiringi tarian dan sambutan khas suku setempat sebagai simbol penerimaan dan penghormatan masyarakat kepada para tamu. Suasana tersebut menggambarkan keterbukaan masyarakat desa terhadap program pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil warga. Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, UM Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Manado menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik. “Air adalah sumber kehidupan. Di daerah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat,” ujarnya. Sarana air bersih yang diresmikan merupakan hasil kerja panjang dan kolaboratif, mulai dari proses penemuan titik mata air hingga pengembangannya menjadi sarana penunjang utama kebutuhan pengairan dan konsumsi masyarakat desa. Hal ini memiliki makna penting, mengingat wilayah NTT tidak mudah menemukan sumber air yang layak dan berkelanjutan. Desa Tliu sendiri merupakan wilayah yang tergolong terpencil dengan keterbatasan akses infrastruktur. Meski demikian, semangat pendidikan terus tumbuh. Di desa tersebut telah berdiri SD Muhammadiyah yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak setempat.Secara pribadi, Nazar juga memberikan bantuan dana pengembangan untuk SD Muhammadiyah Desa Tliu, beasiswa pendidikan sarjana kepada Kepala Desa setempat, serta dukungan sarana perpustakaan. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak Desa Tliu memiliki mimpi besar dan akses yang sama untuk meraihnya,” tegasnya. Kepala Desa Tliu menyambut baik kehadiran program PASIMAS Fetomone dan dukungan yang diberikan. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, tetapi harapan baru. Program ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Desa Tliu,” ujarnya. Melalui pengembangan sarana air bersih berbasis masyarakat ini, UMM berharap PASIMAS Fetomone mampu menjadi model pemberdayaan desa yang berkelanjutan, memperkuat kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pembangunan pendidikan dan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. (*)
UMM Bahas Strategi Indonesia Hadapi Board of Peace, Syarat Kedaulatan Palestina Jadi Kunci
Malang, (afederasi.com) – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Roundtable Discussion strategis bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace” pada Senin (9/2/2026). Diskusi yang berlangsung di Laboratorium HI ‘Basement GKB IV’ UMM ini menyoroti respons Indonesia terhadap inisiatif damai Presiden AS Donald Trump, sekaligus merumuskan langkah diplomasi yang berpihak pada kemerdekaan Palestina. Kegiatan kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM tersebut menghadirkan dua pakar utama: Dion Maulana Prasetyo, Ph.D. (pakar politik luar negeri) dan Prof. Gonda Yumitro, Ph.D. (Kepala PSIB). Dimoderatori mahasiswa HI UMM, Inda Annisya Rahmat, diskusi ini diikuti 70 peserta dari kalangan akademisi, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta lembaga intra kampus. Prof. Gonda Yumitro menegaskan bahwa Indonesia memiliki daya tawar strategis sebagai negara muslim terbesar. Namun, respons terhadap Board of Peace (BoP)—inisiatif damai Trump—harus dilakukan dengan pendekatan conditional engagement atau keikutsertaan bersyarat. “Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengikut. Kita harus memosisikan diri sebagai jembatan. BoP jangan sampai memecah solidaritas OKI. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat dengan syarat mutlak: BoP hanya bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap mekanisme PBB,” tegasnya. Prof. Gonda juga mendesak agar Indonesia menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Menurutnya, dukungan penuh Indonesia hanya diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka BoP. Senada dengan Prof. Gonda, Dion Maulana Prasetyo menekankan bahwa prinsip Bebas Aktif bukanlah netralitas tanpa sikap. Justru, Indonesia harus hadir di forum global untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang kerap terpinggirkan. “Kehadiran Indonesia di BoP adalah peluang emas. Tapi jika syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral. Ini soal kredibilitas diplomasi kita,” ujar Dion. Sementara itu, Sekretaris PSIB UMM, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan membekali mahasiswa dan aktivis Muhammadiyah dengan pemahaman mendalam tentang politik luar negeri. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya paham isu domestik, tetapi juga mampu membaca dinamika global dan peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Ini bagian dari penguatan kapasitas intelektual kader,” pungkasnya. (san)
