Doktor UMM Temukan Strategi Firefighter untuk Perangi Banjir Hoaks
KLIKMU.CO – Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, infodemik—ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan—kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi. Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset Nasrullah MSi PhD, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia. Melalui disertasinya, Nasrullah—sapaan akrabnya—meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah (9/2/2026). Dia menegaskan, pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi serta potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada pula yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tetapi isu politik,” ungkapnya. Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat komunikasi pemerintah tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif. Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral di ruang digital. Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sedangkan pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus memiliki sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus diposisikan sama pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya. (Faqih/AS)
Biaya Kuliah Fakultas Hukum UMM 2026, Simak Rincian Terbarunya
RADAR MALANG – Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Malang. Universitas Muhammadiyah Malang berdiri sejak tahun 1964 dan berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 3 kampus yang ada di Kota Malang. Kampus 1 berlokasi di Jl. Bandung No. 1, Kota Malang, Kampus 2 berlokasi di Jl. Bendungan Sutami No. 188, Kota Malang, dan Kampus 3 berlokasi di Jl. Raya Tlogomas No. 246, Kota Malang. Universitas Muhammadiyah Malang pada pemeringkatan Uniranks 2026 berada pada peringkat 2790 dengan skor yang diperoleh sebesar 61,02. Menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Malang menjadikan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki banyak peminat, salah satunya pada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan penjelasan melalui website UMM merupakan fakultas di perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang hukum. Prospek karier yang akan didapatkan lulusan Fakultas Hukum memungkinkan untuk menjadi profesi di bidang hukum, berkarier di perusahaan, berkarier di sektor publik, dan masih banyak lagi. Prospek karier yang menarik menjadikan Fakultas Hukum menjadi salah satu fakultas dengan peminat tinggi. Sebagai calon peserta yang ingin melakukan pendaftaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga harus memahami segala hal, termasuk biaya kuliah yang akan dikeluarkan apabila telah menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk memberikan referensi maupun informasi kepada calon mahasiswa, berita ini dibuat dengan melansir dari website resmi Universitas Muhammadiyah Malang melalui laman umm.ac.id. 1. Biaya Studi Semester Mahasiswa 2026 Biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terdiri dari 2 kategori, yaitu “Dibayar Lunas Setiap Semester” dan “Dibayar 3 Kali Setiap Semester”. Berikut rincian lebih lengkapnya: Dibayar Lunas Setiap Semester Registrasi MabaRegistrasi Maba terbagi menjadi dua golongan, yaitu Reguler I dan Reguler II. Biaya yang harus dikeluarkan pada Reguler I yaitu Rp2.550.000, dan registrasi Maba yang harus dibayarkan pada Reguler II sejumlah Rp2.550.000. Biaya Studi Semester IBiaya studi Semester I terdapat dua golongan, yaitu Reguler I dan Reguler II. Reguler I biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya studi Semester I sejumlah Rp10.050.000, dan biaya yang harus dikeluarkan Reguler II sejumlah Rp13.200.000. Biaya Studi Semester II–VII (Per Semester)Biaya yang harus dikeluarkan pada biaya studi Semester II–VII sejumlah Rp10.650.000 yang akan dibayar setiap semester. Biaya Studi Semester VIIIBiaya studi Semester VIII yang harus dikeluarkan mahasiswa Fakultas Hukum sejumlah Rp6.300.000. Dibayar 3 Kali Setiap Semester Biaya yang harus dikeluarkan 3 kali setiap semester memiliki 2 kategori, yaitu Reguler I dan Reguler II. Berikut rinciannya: 1. Reguler I Registrasi MabaBiaya registrasi Maba yang akan dikeluarkan dibayarkan bersamaan dengan EKTM sementara, uang yang dikeluarkan sejumlah Rp2.550.000. Biaya Studi Semester IBiaya studi Semester I yang akan dikeluarkan dibagi menjadi beberapa pembayaran, yaitu Rp3.350.000 yang akan dibayar bersamaan dengan EKTM tetap, Rp3.350.000 yang akan dibayar saat menjelang UTS, dan Rp3.350.000 yang akan dibayar saat menjelang UAS. Biaya Studi Semester II–VIIBiaya studi Semester II–VI yang akan dikeluarkan dibagi menjadi beberapa pembayaran, di antaranya Rp3.650.000 yang akan dibayar bersamaan dengan HER, Rp3.650.000 yang akan dibayar saat menjelang UTS, dan Rp3.350.000 yang akan dibayar menjelang UAS. Biaya Studi Semester VIIIBiaya studi Semester VIII yang akan dikeluarkan dibagi menjadi beberapa pembayaran, di antaranya Rp2.300.000 dibayar bersamaan dengan HER, Rp2.000.000 yang akan dibayar menjelang UTS, dan Rp2.000.000 yang akan dibayar menjelang UAS.
Inovasi Mahasiswa UMM: Perangkat Hands-Free Berbasis Sensor untuk Penyandang Tunanetra
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan akan inovasi yang inklusif semakin mendesak. Menjawab tantangan tersebut, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan solusi berbasis sensor ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra. Inovasi ini menjadi bukti nyata komitmen UMM sebagai kampus inovasi dan mandiri yang mendorong karya mahasiswa tak berhenti di ruang kelas, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya menghadirkan teknologi yang lebih inklusif terus tumbuh dari ruang-ruang eksperimen mahasiswa. Salah satunya datang dari Naufal Adrien Atalla, mahasiswa Teknik Industri UMM angkatan 2023, yang bersama timnya mengembangkan alat sensor getar berbasis ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra. Inovasi ini berawal dari proyek perkuliahan yang kemudian diarahkan menjadi solusi aplikatif dengan nilai sosial yang kuat. Gagasan awalnya tidak secara khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas. Ide tersebut muncul dari proses diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas mata kuliah. Dari berbagai gagasan yang berkembang, tim kemudian memperdalam riset pada teknologi yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pilihan akhirnya jatuh pada pengembangan alat bantu tunanetra setelah melihat kebutuhan akan sistem pendeteksi jarak yang lebih praktis dan responsif. “Proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif oleh lima anggota kelompok, yakni saya sendiri, Dyandini Faradiba Putri, Mirza Zaky, Farrel Adrien, dan Chandra Adi. Setiap anggota berperan dalam merancang konsep, visualisasi produk, hingga menentukan komponen teknologi yang diperlukan. Kami juga memanfaatkan referensi dari internet serta berdiskusi dengan pihak yang lebih berpengalaman untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai rencana,” ujar Naufal 10 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Secara teknis, alat ini bekerja menggunakan sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi objek di sekitar pengguna. Sensor tersebut menghasilkan umpan balik berupa getaran dengan intensitas berbeda sesuai jarak objek yang terdeteksi. Semakin dekat objek, semakin kuat getaran yang dihasilkan, sehingga pengguna dapat mengantisipasi rintangan tanpa harus menghentikan aktivitas. Konsep hands-free menjadi keunggulan utama karena memungkinkan pengguna menerima informasi jarak secara cepat tanpa kontak langsung, dengan biaya produksi yang relatif terjangkau. “Tantangan terbesar dalam pembuatannya ada pada bagian pemrograman. Sistem sensor dan getaran harus dirancang sedemikian rupa agar bekerja presisi sesuai harapan,” tambahnya. Prototipe alat tersebut telah dipresentasikan dalam IE EXPO 2026 yang diselenggarakan Jurusan Teknik Industri UMM. Respons para juri menunjukkan produk ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan, terutama pada aspek fungsi tambahan dan penyempurnaan desain. Meski belum diuji langsung oleh penyandang tunanetra, alat ini telah melalui uji internal untuk menilai kenyamanan penggunaan, termasuk evaluasi ukuran komponen yang masih relatif besar. “Menurut saya, alat ini tidak untuk menggantikan tongkat konvensional, melainkan melengkapinya. Keunggulannya ada pada fitur hands-free dan peringatan dini, sehingga pengguna dapat mengetahui adanya halangan dari jarak tertentu sebelum terjadi benturan,” jelas Naufal. Ke depan, pengembangan difokuskan pada perancangan ulang bentuk fisik agar lebih ringkas, estetis, dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Salah satu prioritas utama adalah memperkecil komponen utama yang masih berbentuk kotak besar agar perangkat dapat dikembangkan menjadi wearable device yang lebih praktis. Dengan penyempurnaan tersebut, inovasi ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai proyek akademik, tetapi berkembang menjadi teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi penyandang tunanetra. Sementara itu, Dosen pembimbing, Dian Palupi Restuputri, S.T., M.T., menilai inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat dan memiliki potensi penggunaan yang lebih luas. Menurutnya, produk serupa masih jarang ditemukan, terutama yang menyasar kebutuhan spesifik tunanetra dan lansia, sehingga perlu didorong agar tidak berhenti pada tahap prototipe. “Saya berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah, terutama dalam hal pembiayaan dan pengembangan lanjutan. Ke depan, produk ini berpotensi dikembangkan untuk berbagai kalangan, tidak hanya tunanetra dan lansia, tetapi juga anak-anak, tergantung kebutuhan pasar. Jika respons masyarakat tinggi, saya optimistis produk ini bisa diproduksi secara massal,” ujarnya. Melalui inovasi seperti ini, UMM menegaskan komitmennya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang mendorong kolaborasi riset, kewirausahaan berbasis teknologi, serta kebermanfaatan sosial. Dari ruang kelas menuju solusi nyata, karya mahasiswa UMM terus bergerak menjawab tantangan zaman.(*)
Di Balik Board of Peace..! UMM Bongkar Risiko “Jebakan Normalisasi” BoP, Indonesia Jangan Jadi Stempel Israel
MALANGRAYA.CO – Riuhnya dinamika politik global pasca-peluncuran inisiatif Board of Peace (BoP) oleh Amerika Serikat, Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) menggelar diskusi akademik bertema “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)”, pada Senin (9/2/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung di Laboratorium HI UMM tersebut dihadiri sekitar 70 sivitas akademika lintas fakultas. Melalui forum ini secara khusus membedah implikasi strategis atas undangan keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen HI UMM, Dion Maulana Prasetya, menyoroti potensi risiko yang ia sebut sebagai Normalization Trap atau “Jebakan Normalisasi”. Analisisnya mengatakan, BoP dinilai berpotensi menjadi instrumen yang secara tidak langsung mendorong normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya kemajuan konkret bagi kemerdekaan Palestina. “Kita harus mencermati draf piagam BoP. Analisis kami menemukan adanya defisit solusi yang cukup mendasar. Tanpa penyebutan eksplisit mengenai Two-State Solution dan pengakuan batas wilayah 1967, BoP berisiko hanya menjadi forum manajemen konflik, bukan penyelesaian konflik,” kata Dion, pada Kamis (12/2/2026). Dion menambahkan, dalam situasi tersebut Indonesia berpotensi hanya menjadi “stempel moral” yang memberi legitimasi pada agenda yang dinilai belum sepenuhnya inklusif terhadap kepentingan Palestina. Adanya pandangan tersebut diperkuat oleh Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, yang menyoroti aspek legitimasi internasional BoP.
KKN UMM Bangun Pintu Irigasi di Desa Jambangan, Distribusi Air Sawah Lebih Tertata
MALANG, JAKARTAMU.COM | Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menuntaskan pembangunan pintu irigasi di Desa Jambangan pada Selasa (10/2/2026). Pembangunan ini dilakukan untuk memperbaiki distribusi air sawah yang selama ini belum merata dan berpotensi memicu perselisihan antarpetani. Koordinator program kerja, Rifdah Nuur Fauziyyah, menjelaskan bahwa pertanian merupakan penopang utama perekonomian Desa Jambangan. Namun, sistem pengairan di sejumlah titik belum berjalan optimal akibat ketiadaan atau kerusakan pintu irigasi yang berfungsi mengatur aliran air. “Distribusi air yang tidak merata bisa menurunkan hasil pertanian dan memicu konflik antarpetani. Dengan adanya pintu irigasi, aliran air menjadi lebih teratur dan pembagiannya lebih adil,” kata Rifdah. Program tersebut disiapkan melalui diskusi internal mahasiswa KKN yang dilanjutkan dengan observasi lapangan. Temuan di lapangan kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan. Kendati dinilai belum mendesak, tetapi akhirnya disetujui setelah perangkat desa memahami dampaknya terhadap produktivitas pertanian. Pembangunan melibatkan mahasiswa KKN sebagai pelaksana utama dengan dukungan perangkat desa. Tim juga menggandeng tenaga tukang agar pekerjaan memenuhi standar teknis. Kerja bersama itu mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan kualitas konstruksi. Tim sempat menghadapi hambatan keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Rifdah mengatakan, program tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan mahasiswa. “Dukungan pemerintah desa sangat membantu, terutama dalam penyediaan tenaga dan koordinasi di lapangan,” ujarnya. Respons pemerintah desa dan warga tergolong positif. Para petani menyambut baik pembangunan pintu irigasi karena sistem pengairan menjadi lebih tertib dan mendukung aktivitas bercocok tanam sehari-hari. Tim KKN mendorong keterlibatan masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Saat Pendidikan Nyaris Tumbang, Zakat Menjadi Penopang Harapan
Pembinaan Karakter Awardee beritajatim – Keberhasilan Dzunnurain dan Safira, serta para penerima manfaat lainnya, bukanlah sebuah kebetulan semata. Di balik deretan prestasi mereka, ada sistem pembinaan yang dirancang matang, terstruktur, dan berkelanjutan. Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) di Unisma menjadi candradimuka bagi pembentukan karakter. Abdul Halim Fathoni, S.Si., M.Pd., selaku pembina Beasiswa Cendekia BAZNAS di Unisma, memegang peran kunci dalam memoles berlian-berlian muda ini. Ia memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat yang disalurkan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia penerimanya. Para penerima beasiswa, atau yang akrab disebut awardee, tidak dilepas begitu saja setelah menerima dana. Mereka mendapatkan fasilitas pementoran rutin setiap bulan. Sesi ini menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, mendiskusikan tantangan akademik, hingga memperkuat mentalitas kepemimpinan. “Program ini tidak hanya membantu finansial, tetapi membuka banyak pintu untuk pengalaman yang baru,” jelas Abdul Halim Fathoni. Pembinaan ini juga mendorong mahasiswa lebih aktif berpartisipasi dalam organisasi dan terlibat langsung dalam program sosial kemasyarakatan. Sistem mentoring ini memastikan bahwa dana zakat tidak hanya habis untuk biaya SPP atau kebutuhan konsumtif lainnya, tetapi juga membentuk mentalitas penerimanya agar siap menjadi pemimpin di masa depan. “Mereka diajarkan bahwa menerima zakat bukanlah sebuah kehinaan, melainkan sebuah amanah berat yang harus dibayar kembali dengan kontribusi nyata kepada umat,” jelas Fathoni. Upaya Mencetak Entrepreneur Lewat Aroma Zekofi Komitmen Unisma dalam mengelola amanah beasiswa ini juga ditegaskan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, Dr. H. Muhammad Yunus, M.Pd. Dalam sebuah wawancara di ruang kerjanya, Dr. Yunus menjelaskan betapa ketatnya proses seleksi untuk menjadi bagian dari keluarga besar BCB. “Tentu setiap awardee baik itu yang ongoing maupun yang full scholarship di Unisma itu dalam pembinaan kami. Unisma tiap tahun alhamdulillah dipercaya mengelola 10 awardee BCB. Dari 10 itu, tentu yang terpilih adalah mahasiswa yang memang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik,” ujar Dr. Yunus. Unisma tidak main-main dalam memantau perkembangan mahasiswanya. Setelah diterima, pemantauan terus dilakukan secara berkala. Mahasiswa mendapatkan coaching khusus dari BAZNAS pusat terkait leadership, communication skill, hingga pengabdian masyarakat. “Ini penting karena mereka dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan, bukan sekadar lulusan sarjana,” tambah Wakil Rektor 3 Unisma. Salah satu inovasi program yang paling menarik perhatian dan disoroti oleh Dr. Yunus adalah “Zekofi” (Zakat Coffee). Program ini merupakan terobosan kewirausahaan dari BAZNAS yang diimplementasikan di lingkungan kampus Unisma. Uniknya, program ini menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), mematahkan stereotip bahwa mahasiswa agama hanya berkutat pada kitab kuning. “Ada dua awardee dari mahasiswa FAI yang dilatih menjadi barista profesional. Unisma menyiapkan lahannya, lokasinya strategis di pojok utara perpustakaan. BAZNAS menyiapkan peralatannya yang lengkap,” cerita Dr. Yunus dengan antusias. Model bisnis Zekofi dirancang untuk keberlanjutan (sustainability). Untuk bulan pertama, seluruh bahan baku disiapkan oleh BAZNAS sebagai modal awal. Selanjutnya, hasil keuntungan dari penjualan kopi selama satu bulan pertama digunakan kembali untuk membeli bahan baku dan, yang terpenting, untuk kesejahteraan penerima beasiswa itu sendiri. “Ini melatih entrepreneurship secara riil. Bisnis itu mengutamakan keberlanjutan. Jadi, ketika mahasiswa ini lulus nanti, usaha ini harus ada generasinya yang meneruskan. Tidak berhenti di satu angkatan,” jelas Dr. Yunus. Aroma kopi yang mengepul dari pojok perpustakaan Unisma kini bukan sekadar aroma kafein, melainkan aroma kemandirian ekonomi yang diracik dari dana zakat. Zakat Sebagai Instrumen Human Capital Fenomena kebangkitan mahasiswa seperti Dzunnurain dan Safira, serta inovasi kewirausahaan Zekofi, mengonfirmasi adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai amal karitatif untuk memadamkan api kelaparan sesaat, melainkan berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan human capital (modal manusia). Dr. Rahmad Hakim, S.H.I, M.MA, seorang pakar Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), memberikan analisis mendalam mengenai fenomena ini. Penulis buku “Religiusitas, Ekonomi Syariah dan Kedermawanan” ini menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam modern, dana zakat memiliki daya ungkit (leverage) yang luar biasa jika dikelola dengan benar. “Beasiswa BAZNAS memiliki peran yang sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan tinggi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Bagi banyak keluarga di garis kemiskinan, biaya pendidikan adalah tembok penghalang raksasa. Zakat meruntuhkan tembok itu,” ujar Dr. Rahmad Hakim. Menurutnya, ada perbedaan fundamental antara zakat pendidikan dengan bantuan sosial (bansos) konvensional. “Bantuan sosial konvensional sering kali cenderung bersifat konsumtif dan jangka pendek. Sebaliknya, zakat yang disalurkan melalui pendidikan menekankan pada pemberdayaan jangka panjang. Ini adalah investasi pada manusia atau human capital,” jelasnya. Dr. Rahmad Hakim juga menyoroti multiplier effect dari program seperti BCB. Ketika seorang mustahik (penerima zakat) bertransformasi menjadi sarjana yang mandiri, ia tidak hanya mengubah nasib dirinya sendiri. Ia memutus rantai kemiskinan di keluarganya. Lebih jauh lagi, jika ia menjadi pengusaha atau inovator seperti Dzunnurain dengan media rintisannya atau mahasiswa pengelola Zekofi, ia menciptakan lapangan kerja baru. “Inilah yang disebut sebagai lahirnya Game Changer bagi lingkungannya. Seiring meningkatnya kapasitas individu, mereka menjadi pemimpin atau pengusaha yang menstimulasi perekonomian lokal. Jika seorang mustahik yang dulunya terbatas oleh kemiskinan kemudian menjadi pengusaha sukses, ia berpotensi menjadi muzaki baru di masa depan,” paparnya. Untuk mencetak lebih banyak intelektual organik, sosok yang sukses secara pribadi sekaligus mampu membangun ekonomi umat Dr. Rahmad menyarankan penguatan strategi tata kelola zakat. “Fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja sangat krusial. Selain itu, pemberdayaan kewirausahaan juga harus diperkuat agar penerima zakat bisa mandiri secara ekonomi,” sarannya. Menjaga Nyala Harapan Keberhasilan program pemberdayaan ini tidak lepas dari payung hukum yang kuat dan komitmen pemerintah daerah. Ketua BAZNAS Kota Malang, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag., menegaskan bahwa pendistribusian dana zakat adalah bentuk pertanggungjawaban amanah yang harus tepat sasaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Kota Malang, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah kota berjalan harmonis untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang putus sekolah karena biaya. “Dana zakat yang dititipkan para muzaki kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian,” ujar Prof. Kasuwi. Data berbicara lebih nyaring daripada janji. Berdasarkan data resmi dari BAZNAS Kota Malang, jangkauan pilar “Malang Kota Cerdas” mengalami peningkatan yang sangat signifikan. “Tercatat pada tahun 2024, sebanyak 602 pelajar dan mahasiswa telah menerima manfaat,
Ramadan Berkemajuan ala UMM: Dari Tilawah hingga Tadabbur, Menata Ulang Makna Hidup
MALANG| JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah derasnya arus digital, banjir informasi, dan gaya hidup serba cepat yang kerap membuat manusia kehilangan arah, Ramadan hadir sebagai ruang jeda untuk kembali menata makna. Menjawab tantangan zaman tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggaungkan semangat Ramadan Berkemajuan melalui kajian Tarhib Ramadan yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026, di Masjid AR. Fachruddin. Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Rofiq Mudzakkir, Lc., MA., Ph.D., sebagai narasumber utama, sekaligus mengajak sivitas akademika menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi menuju pribadi yang lebih bertakwa dan berilmu. Mengusung tema “Ramadan Berkemajuan: Menyiapkan Diri Menjadi yang Bertaqwa dan Berilmu.”, Rofiq menyoroti realitas manusia modern yang kerap terjebak dalam distraksi dan pengalihan fokus. Kesibukan duniawi serta derasnya arus teknologi, menurutnya, sering kali menjauhkan manusia dari tujuan hakiki penciptaannya. Ramadan, kata dia, hadir sebagai momentum emas untuk melakukan reorientasi diri. “Momen Ramadan sebenarnya adalah momen untuk kembali kepada siapa diri kita yang sebenarnya, yaitu hamba Allah yang tugasnya mencari rida-Nya,” tegasnya. Ia juga mengajak jamaah lebih peka membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam. Ibadah puasa, jelasnya, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, melainkan melatih manusia memahami ritme waktu dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bagian dari keteraturan kosmis ciptaan Allah. Kesadaran terhadap ritme ini akan melahirkan kedisiplinan sekaligus memperdalam ketundukan spiritual. Salah satu poin menarik yang disampaikan Rofiq adalah keindahan diksi Al-Qur’an dalam menempatkan urgensi aktivitas manusia. Ia menjelaskan, ketika berbicara tentang mencari rezeki, Al-Qur’an menggunakan kata famsyu (berjalanlah). Namun, saat menyeru manusia menuju ampunan dan perlindungan Allah, diksi yang digunakan meningkat menjadi fafirru (berlarilah). “Al-Qur’an membedakan urgensi dengan sangat indah. Untuk urusan dunia cukup berjalan biasa, namun saat menuju Allah gunakanlah fafirru atau berlarilah kencang, karena ini adalah kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa kita,” ungkapnya. Lebih jauh, Rofiq mengingatkan agar interaksi dengan Al-Qur’an selama Ramadan tidak dilakukan secara parsial. Ia mengkritisi kecenderungan sebagian orang yang hanya mengejar target kuantitas bacaan (tilawah) tanpa memahami maknanya (tadabbur), atau sebaliknya terlalu fokus pada kajian tanpa membiasakan diri membaca secara rutin. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar ibadah mencapai kualitas yang optimal. “Jangan dipilih salah satu. Dua-duanya harus dilakukan seimbang. Baca Al-Qur’an setiap hari minimal satu juz dan upayakan setiap hari ada ayat yang kita tadaburi maknanya agar meresap ke dalam hati,” pesannya. Sementara itu, Wakil Rektor I UMM, Prof. Akhsanul In’am, Ph.D., dalam sambutannya mengajak seluruh jamaah melakukan refleksi menyeluruh sebelum memasuki Ramadan. Dengan pendekatan manajerial “4M” (Memahami, Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi), ia menekankan bahwa ibadah perlu dirancang secara sadar dan terukur agar menghasilkan perubahan nyata. “Mari kita mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam satu tahun terakhir, kemudian mengimplementasikan perbaikannya di bulan suci ini agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa,” tuturnya. Melalui kegiatan Tarhib Ramadan ini, UMM kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang tidak hanya berinovasi secara akademik, tetapi juga konsisten menghadirkan ruang-ruang penguatan spiritual. Sinergi antara keilmuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan.(*)
Perkuat Citra Pendidikan, Sekolah Muhammadiyah Bojonegoro Gelar Workshop Branding
Bojonegoro, (afederasi.com) – Sebanyak 128 pimpinan dan kepala sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti Workshop Branding dan Marketing Sekolah Muhammadiyah yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat citra institusi pendidikan Islam di tengah disrupsi teknologi dan ketatnya persaingan antarlembaga pendidikan. Acara yang diinisiasi oleh Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Bojonegoro ini dihadiri langsung oleh para kepala sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK Muhammadiyah. Tak hanya sebagai ajang pelatihan, workshop ini juga dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem promosi berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir membuka acara, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, Nurul Azizah, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Muhammadiyah dalam merespons era digital. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh terhadap transformasi pendidikan. “Bojonegoro sangat peduli dengan pendidikan. Era digital menuntut kita beradaptasi, dan pemerintah siap memfasilitasi pelatihan pendukung. Kami tidak ingin ada satu pun anak usia sekolah di Bojonegoro yang putus sekolah,” tegasnya. Ketua PDM Bojonegoro, Drs. H. Suwito, M.Si., menyebut saat ini terdapat 63 sekolah Muhammadiyah di wilayahnya. Ia menggarisbawahi bahwa lembaga pendidikan tidak cukup hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan keunggulan tersebut ke publik. “Kita tidak boleh lagi bekerja secara konvensional. Anak didik kita adalah generasi digital native, maka pendekatan promosi sekolah juga harus melek teknologi,” ujarnya. Materi utama workshop disampaikan oleh Nurudin, dosen Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Kepala PMB UMM. Ia mengupas tuntas pentingnya strategi positioning dan brand awareness. “Sekolah Muhammadiyah harus berani bertanya: ingin dikenal sebagai apa? Unggulan akademik, sekolah karakter, atau berbasis riset? Itu harus diposisikan sejak awal. Media sosial sekarang bukan pelengkap, tapi ujung tombak promosi,” jelas Nurudin. Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian UMM, M. Himawan Sutanto, memperkenalkan pendekatan User Generated Content (UGC) sebagai strategi promosi kekinian. Menurutnya, promosi pendidikan tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional seperti spanduk dan brosur semata. “Semua elemen sekolah—guru, staf, hingga siswa—bisa menjadi kontributor konten. Tulisan, foto, atau video sederhana yang autentik justru lebih dipercaya publik,” paparnya. Peserta tampak antusias mengikuti sesi praktik pembuatan konten dan strategi distribusi digital. PDM Bojonegoro berencana menindaklanjuti kegiatan ini dengan pelatihan lanjutan guna memastikan implementasi branding digital berjalan berkelanjutan. Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan PDM Bojonegoro. Acara berlangsung satu hari dengan metode hybrid training, mencakup pemaparan materi, studi kasus, dan pendampingan teknis pembuatan konten promosi. (san)
Dari Kampus Inovasi, UMM Lahirkan Model Literasi Konstitusi untuk Perkuat Demokrasi Nasional
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya kepada Tim Humas UMM pada 11 Februari lalu. Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai, pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional.(*)
Atasi Ketimpangan Air Sawah, Mahasiswa KKN UMM Hadirkan Sistem Irigasi Kolaboratif
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*)
