Bantu Akses Pendidikan Lintas Negara, Mahasiswa UMM Dampingi Anak PMI di Penang Malaysia
Kurangnya tenaga pendidik di wilayah Bukit Jambul, Pulau Pinang, Malaysia, tidak menyurutkan semangat anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tetap belajar. Kondisi ini dijawab langsung oleh kehadiran empat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional sebagai pelita pendidikan bagi mereka. Sejak 21 Januari hingga akhir Februari 2026, tim KKN fokus mengabdi di Sanggar Belajar. Sanggar tersebut menjadi tumpuan utama pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Penang yang menghadapi kendala biaya sekolah lokal serta hambatan bahasa Melayu dan Inggris. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu proses belajar mengajar, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri anak-anak untuk terus meraih cita-cita. “Jujur kami merasa sedih saat tahu pengajarnya sangat sedikit, sementara anak-anaknya sangat banyak. Namun, melihat antusiasme dan bagaimana orang tua mereka sangat menanti kehadiran kami, rasanya sangat terharu karena merasa sangat bermanfaat bagi mereka,” ungkap Aina Zuzaila, salah satu mahasiswa KKN Internasional, 12 Februari lalu kepada Tim Humas UMM. Dalam praktik pengajarannya, mahasiswa menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan siswa. Mereka memadukan materi akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan pendekatan kreatif mulai dari permainan edukatif, diskusi kelompok, hingga pembelajaran berbasis visual agar anak-anak tetap semangat meski belajar di luar sekolah formal. Selain aktivitas mengajar, para mahasiswa juga memperluas wawasan internasional melalui kolaborasi dengan Permai Pineng serta interaksi akademik di Universiti Sains Malaysia (USM). Mereka mengikuti seminar dan diskusi bersama sejumlah tokoh, mulai dari pimpinan fakultas hingga mantan pejabat daerah, guna membahas dinamika dunia perkuliahan, isu migrasi, serta kehidupan sosial masyarakat lintas negara. “Pengalaman internasional yang kami rasakan sangat luas, mulai dari belajar cara berdiskusi hingga memahami perbedaan cara bersosialisasi masyarakat luar negeri yang tidak bisa kami temukan di dalam negeri,” tambah Aina. Meski menghadapi tantangan adaptasi baik dari sisi bahasa, budaya, maupun sistem pendidikan, keramahan warga lokal menjadi pendukung utama kelancaran kegiatan. Kehangatan hubungan ini terlihat dari keterlibatan warga dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, para orang tua murid turut merayakan hari ulang tahun salah satu mahasiswa sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas dedikasi yang diberikan. Sementara itu, dosen pembimbing KKN Internasional, Dr. Arina Restian, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi mahasiswanya. Ia menilai program ini bukan sekadar pengabdian, tetapi juga ruang pembelajaran nyata yang membentuk kepedulian sosial dan kompetensi global mahasiswa. Menurutnya, keterlibatan langsung di komunitas PMI membuat mahasiswa belajar memahami persoalan pendidikan dari perspektif yang lebih luas, mulai dari akses, kebijakan, hingga faktor sosial budaya yang memengaruhi keberlangsungan belajar anak-anak migran. “Mahasiswa tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar tentang empati, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan internasional. Ini menjadi bekal penting, baik untuk dunia kerja maupun peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat,” ujarnya. Ia berharap, program KKN internasional semacam ini dapat terus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kantong PMI di berbagai negara, sehingga kontribusi perguruan tinggi Indonesia semakin nyata dalam menjawab persoalan pendidikan global. Melalui aksi nyata ini, mahasiswa UMM membuktikan bahwa semangat pengabdian mampu menembus batas negara demi masa depan generasi muda Indonesia, di mana pun mereka berada.(*nab/faq) Penulis: Nabila Makarim Nur Zaky | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Mantan Menhan Timor-Leste Ini Raih Gelar Doktor Sosiologi Militer di UMM
Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang pada 14 Februari 2026. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas negara pascakonflik. Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer, sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik. Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998. “Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain di sini saya sudah kenal kultur akademiknya, saya juga tertarik dengan Sosiologi Militer dan minta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” tutur Julio. Ujian promosi doktor tersebut tidak hanya dihadiri sivitas akademika, tetapi juga sejumlah pejabat penting dari Timor-Leste. Di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio, serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay. Kehadiran mereka memberikan perspektif diplomatik sekaligus menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis. “Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando. Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi. Julio juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru. Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer. “Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” ujarnya. Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks. Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis.(*Vin/Faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
CommuniAction di Malang, Mahasiswa Diajak Jadi Garda Pelindung Anak di Ruang Digital
VIVA Jakarta –Isu perlindungan anak di ruang digital menjadi sorotan dalam gelaran CommuniAction seri Malang yang diinisiasi Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati forum diskusi bertema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” yang digelar di Kota Malang, Kamis 12 Februari 2026. Antusiasme peserta terlihat dari respons positif terhadap forum literasi digital tersebut. Farah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengaku mendapatkan perspektif baru. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujarnya. Senada, Zizi menilai langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sudah tepat. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” katanya. Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ia menyebut CommuniAction sebagai bagian dari gerakan nasional memperkuat ekosistem komunikasi publik menuju Indonesia Emas 2045. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik,” tegasnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, turut mengingatkan mahasiswa agar bijak bermedia sosial. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri. Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF, Naning Puji Julianingsih, mengapresiasi fokus perlindungan anak. “Kolaborasi semacam ini sangat diperlukan,” ujarnya. Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi, Dwi Santoso atau Anto Motulz, mengingatkan etika dalam penggunaan AI. “AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” katanya. Kreator konten Hari Obbie pun menegaskan, “Masyarakat harus aware atau peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral.”
Cegah Konflik, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
Tugusatu.com, MALANG—Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang yang berpotensi memicu konflik agraria antarpetani dengan membangun pintu irigasi baru sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol, Selasa (10/2/2026) Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. “Pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelasnya. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Menurutnya, keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.
Riset Dosen UMM Ungkap 8.000 Hoaks Vaksin, Infodemik Disebut Sama Bahayanya dengan Pandemi
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Nasrullah, meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia lewat riset tentang model komunikasi pemerintah di media sosial untuk memitigasi infodemik. Penelitiannya menemukan lebih dari 8.000 hoaks vaksin dan menekankan pentingnya respons cepat serta ekosistem informasi positif. RIAUCERDAS.COM, MALANG – Gelombang disinformasi di media sosial kembali menjadi perhatian, terutama pada isu kesehatan dan kebijakan publik. Fenomena yang disebut sebagai infodemik ini menjadi fokus riset dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nasrullah, M.Si., Ph.D., yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Dalam disertasinya, Nasrullah meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam meredam dampak infodemik, khususnya saat pandemi Covid-19. Ia menyoroti bagaimana arus hoaks vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru hingga memicu penolakan terhadap program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah dilansir dari situs UMM, Jumat (13/2/2026). Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber beragam. Narasi yang muncul tak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi hingga informasi yang dipelintir agar tampak ilmiah. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada masa pandemi, afiliasi politik memengaruhi cara publik menafsirkan pesan kesehatan pemerintah. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurut Nasrullah, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah tidak berjalan optimal karena harus menghadapi narasi tandingan yang masif. Rendahnya literasi informasi masyarakat juga dinilai memperbesar kerentanan terhadap konten menyesatkan. Sebagai solusi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis yang mencakup langkah preventif dan reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif melalui respons cepat terhadap hoaks yang beredar. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Ia menegaskan, meski pandemi telah mereda, ancaman infodemik tetap ada dan dapat muncul pada isu kebijakan baru, kesehatan, maupun teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga mendorong kolaborasi multipihak, termasuk dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), guna memperkuat literasi digital masyarakat. Ia menilai pengelolaan informasi harus diposisikan sama pentingnya dengan penanganan medis dalam situasi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya. (*)
Panen Terancam, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
pwmu.co – Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
Kriminalitas Jelang Ramadan Muncul karena Kebutuhan Ekonomi
malangpost, Sedang secara keseluruhan, untuk angka kriminalitas di periode awal tahun ini, jika dibandingkan antara 2025 ke 2026, terjadi penurunan. Tahun 2025 sebanyak 135 perkara, sedangkan 2026 sebanyak 124. Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetya Akbar, menjelaskan hal tersebut saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Jumat (13/2/2026). Katanya, sejauh ini dominasi kejahatan dengan jenis pencurian kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan curat (pencurian dengan pemberatan) dan posisi ketiga ada penipuan online. “Di wilayah Kabupaten Malang, yang masuk daerah rawan ada di Singosari, Pakisaji, Kepanjen dan Gondanglegi,” jelasnya. Sebagai upaya mitigasi, tambah Kasatreskrim, pihaknya mengupayakan beberapa hal. Seperti melakukan pembinaan dan edukasi kepada Satbinmas, untuk bisa diteruskan berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Bahkan pihaknya juga memberikan pemahaman kepada Unit Sabhara, sampai memberikan data daerah rawan kejahatan, untuk sering disasar dalam operasi. “Masyarakat juga bisa melakukan pelaporan langsung ketika terjadi kriminalitas,” tegasnya. Sementara itu, Dosen Hukum Universitas Islam Malang, Faisol, SH., MH., menjelaskan, tindakan kriminalitas yang terjadi menjelang Ramadan, karena kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan di tengah kondisi ekonomi tidak baik. Secara teori kriminologi, kata Faisol, tindak kejahatan berjalan lurus dengan kebutuhan ekonomi. “Di tengah banyak kabar pemutusan kerja, maka kebutuhan terdesak dirasakan masyarakat.” “Untuk wilayah Kabupaten Malang, kejahatan yang terjadi jenisnya hampir sama. Seperti pencurian kendaraan bermotor sampai hewan ternak,” sebutnya. Hal senada disampaikan Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, – Aan Sugiarto, M.Sosio. Katanya, saat ini ketimpangan sosial masih sangat terasa di tengah masyarakat. Yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. “Kondisi seperti ini, seharusnya negara bisa turut hadir dengan melakukan pengawasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.” “Karena prinsip ekonomi muncul, ketika pemenuhan kebutuhan naik, maka biasanya harga-harga sering mengalami kenaikan juga,” sebutnya. Menyoal menjamurnya penipuan online, Aan menjelaskan, penipuan semakin hari semakin canggih dan bervariatif. Apalagi dengan memanfaatkan teknologi. “Sudah banyak kasus yang terjadinpenipuan secara online. Maka sudah saatnya kepolisian termasuk pemerintah setempat, untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.”
Dari Kampus Inovasi, UMM Lahirkan Model Literasi Konstitusi untuk Perkuat Demokrasi Nasional
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya kepada Tim Humas UMM pada 11 Februari lalu. Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai, pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional.(*)
UMM Soroti Opsi Keikutsertaan Bersyarat dalam Board of Peace
timesindonesia, MALANG – Pembentukan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026 memantik respons kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menilai Indonesia perlu merumuskan sikap diplomatik yang terukur agar tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri sekaligus menjaga solidaritas dunia Islam. Melalui kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), UMM menggelar diskusi bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI UMM. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 peserta dan difokuskan pada perumusan langkah taktis diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Kepala PSIB sekaligus dosen HI UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menilai Indonesia memiliki daya tawar strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan terkait BoP tidak mengganggu soliditas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak dapat menerima tanpa syarat. Keikutsertaan bersyarat menjadi opsi yang rasional,” ujarnya. Menurut Prof. Gonda, ada prasyarat mendasar yang perlu ditegaskan Indonesia, yakni memastikan BoP bersifat komplementer terhadap mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan menggantikannya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi peta jalan rekonstruksi Gaza serta jaminan eksplisit atas kedaulatan Palestina dalam dokumen kerangka kerja BoP. “Klausul kedaulatan Palestina harus jelas. Tanpa itu, dukungan penuh tidak dapat diberikan,” tegasnya. Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar politik luar negeri Indonesia, Dion Maulana Prasetya, Ph.D. Ia menjelaskan bahwa prinsip “Bebas Aktif” bukan berarti tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan nilai keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, yang kerap tidak terwakili dalam forum-forum elite global. Jika syarat prinsipil tidak terpenuhi, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah mundur demi menjaga integritas moralnya,” kata Dion. Diskusi ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung internasional tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan oleh konsistensi dalam membela hak bangsa-bangsa tertindas. Opsi conditional adherence atau keikutsertaan bersyarat dinilai sebagai pijakan strategis dalam merespons dinamika BoP. (*)
Strategi Muhammadiyah Bojonegoro Menembus Batas Tradisional lewat Layar
Sebanyak 128 pimpinan sekolah Muhammadiyah Bojonegoro mengikuti workshop branding digital demi memperkuat citra pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di era modern ini. Tagar.co — Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bojonegoro mendadak riuh, Rabu, 12 Februari 2026. Sebanyak 128 pimpinan dan kepala sekolah Muhammadiyah berkumpul. Mereka bukan sekadar melaksanakan rapat rutin, melainkan menyusun strategi perang di dunia maya. Mereka sadar, kapur dan papan tulis kini harus bersanding dengan konten kreatif di media sosial. Acara bertajuk Workshop Branding dan Marketing Sekolah Muhammadiyah ini menyatukan visi para Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PNF, serta kepala sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), PDM Bojonegoro ingin membedah cara membangun reputasi agar sekolah mereka tidak hanya sekadar ada, tetapi menjadi pilihan utama masyarakat. Nurul Azizah, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, membuka acara dengan nada optimis. Ia menegaskan, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan, terutama dalam menghadapi gelombang digitalisasi. “Bojonegoro sangat peduli dengan pendidikan, apalagi sekarang era digital. Digitalisasi itu penting dan wajib,” tegas Nurul di hadapan para peserta. Ia juga menjanjikan dukungan penuh pemerintah bagi sekolah-sekolah yang ingin bertransformasi. Menurutnya, kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan akses pendidikan yang merata. “Pemerintah siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan pendukung. Di Bojonegoro tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah,” imbuhnya dengan lugas. Membentuk Karakter di Tengah Arus Algoritma Ketua PDM Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Suwito, M.Si., mengamini pernyataan tersebut. Baginya, 63 sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro kini berada di persimpangan jalan. Jika tidak segera beradaptasi dengan teknologi, merema akan tertinggal oleh zaman yang terus berlari kencang. Suwito menekankan, mendidik anak-anak masa kini harus selaras dengan alat yang mereka genggam setiap hari: gawai. Nurudin, dosen UMM yang menjadi pemateri utama, memberikan pandangan tajam mengenai positioning. Mantan Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMM ini mengingatkan, kualitas internal sekolah saja tidak cukup jika dunia luar tidak mengetahuinya. Branding, menurutnya, adalah nafas jangka panjang sebuah institusi pendidikan. Baca Juga: Mugeb Primary School Sambut Hangat Menu Makan Bergizi Gratis “Sekolah Muhammadiyah tidak cukup hanya baik, tetapi juga harus dikenal, dipercaya, dan dipilih,” ujar Nurudin. Ia mengajak para kepala sekolah untuk mulai menentukan identitas unik sekolah mereka masing-masing. “Sekolah mau dikenal sebagai apa? Apakah unggulan, berkarakter, atau akademis? Itu harus mulai diposisikan. Media sosial sekarang tidak bisa kita anggap remeh,” tambahnya lagi. Dalam sesi tersebut, ia membedah bagaimana algoritma media sosial bekerja untuk menarik minat calon wali murid. Ia menekankan, sekolah harus hadir dengan cerita yang menyentuh emosi, bukan sekadar brosur digital yang kaku. Perubahan perspektif ini membuat para peserta menyadari bahwa citra sekolah adalah investasi masa depan. Gerakan Konten Massal Berbasis Komunitas Memasuki sesi teknis, M. Himawan Sutanto, Ketua Tim Pengabdian dari UMM, memperkenalkan konsep User Generated Content (UGC). Ia menjelaskan, era promosi satu arah sudah berakhir. Sekarang, kekuatan promosi terletak pada kolaborasi masif antara seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, staf, hingga para siswa itu sendiri. Baca Juga: Outbound di Pantai Putri Klayar Cairkan Kebersamaan Karyawan Zam Zam Amanah “Promosi tidak bisa lagi menggunakan cara kuno saja. Semua guru, karyawan, bahkan siswa bisa ikut membuat konten. Entah itu tulisan, foto, atau video. Semua untuk kepentingan sekolah,” jelas Himawan. Ia mendorong sekolah untuk memadukan pendekatan langsung (below the line) dengan publikasi massal (above the line) guna menciptakan efek pemasaran yang terintegrasi. Para peserta tampak antusias saat mengikuti sesi pendampingan pembuatan konten. Mereka mulai mempraktikkan cara mengambil sudut gambar yang menarik dan menyusun narasi pendek yang memikat. Kesadaran baru pun muncul: promosi bukan lagi beban tim media semata, melainkan tanggung jawab kolektif setiap individu yang bernaung di bawah bendera Muhammadiyah. Sebagai langkah keberlanjutan, PDM Bojonegoro telah merencanakan pelatihan lanjutan. Mereka tidak ingin semangat ini padam hanya dalam satu hari. Dengan penguatan branding digital yang berkelanjutan, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro optimis dapat terus mencetak generasi unggul yang siap bersaing di panggung global tanpa meninggalkan akar karakter religiusnya. (#)
