Muhammadiyah Awali Salat Tarawih
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Muhammadiyah secara resmi menggelar salat tarawih malam pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah, Selasa (17/2) malam. Para jamaah mulai memadati masjid-masjid naungan Muhammadiyah di Kota Malang yang akan menjalankan puasa Ramadan sejak Rabu (18/2). Sementara, pemerintah memutuskan puasa Ramadan 1447 Hijriah dimulai Kamis (19/2), besok. Para jamaah Muhammadiyah berbondong-bondong memadati masjid menyemarakkan malam Ramadan 1447 Hijriah, seperti yang tampak di Masjid A.R. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Masjid Manarul Islam Sawojajar Kota Malang. Meskipun, memulai Ramadan lebih dahulu, tidak menyurutkan semangat jamaah yang hadir mulai dari Jamaah Salat Isya, terlebih dahulu. Salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Malang, KH Zubeir Suryadi Abdullah, Lc, mengatakan bahwa perbedaan waktu dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di Indonesia adalah hal yang wajar. Sebagian masyarakat Indonesia seperti Muhammadiyah menganut sistem hisab hakiki dalam penghitungan kalender Hijriah. “Kemudian dalam metode lain ada yang namanya rukyat dan hisab, yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia dan juga beberapa negara terkemuka lain, seperti Malaysia. Ini merupakan hal yang diperbolehkan, dan apabila berpegang pada keduanya semuanya tepat,” jelasnya. Sosok yang juga merupakan Pembina Yayasan Amal Shaleh Malang yang menaungi Masjid Manarul Islam. Dalam kesempatan memberikan pencerahan sebelum tarawih malam pertama Ramadan 1447 Hijriah dimulai, ia menekankan bahwa jangan sampai ada kesenjangan dalam kehidupan sosial muslim di Indonesia. “Kita bisa memulai puasa besok (18/2) dan ada yang memulai lusa, jangan sampai nanti bertemu saudara kita, ada hal tidak baik yang muncul dalam hati dan diri. Karena ini adalah sebuah hal wajar, dan beberapa kali juga disamakan,” bebernya. Ia berharap bagi umat muslim dari Muhammadiyah yang memulai puasa sejak Rabu (18/2) sekaligus memasuki 1 Ramadan 1447 Hijriah, untuk bisa saling menghormati. Puasa merupakan ibadah yang dimuliakan dan menjadi ibadah yang sangat baik, sehingga tidak boleh dicemari dengan pemikiran dan perasaan yang mengurangi esensi dan nilai dari puasa itu. “Mari kita ikhlaskan bersama, jangan muncul perasaan tidak enak dan tidak nyaman. Kalau Allah saja membolehkan kita berbeda, sehingga perlunya kita saling mengerti dan memahami, dan memperbanyak ibadah di Bulan Ramadan 1447 Hijriah, kali ini,” jelasnya. (rex/jon)
Teliti Transformasi Militer, Mantan Menteri Timor Leste Sandang Gelar Doktor di UMM
Julio Tomas Pinto meraih gelar Doktor Sosiologi Militer di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan disertasi tentang profesionalisasi militer pascakonflik. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO — Transformasi militer dari pasukan perjuangan menjadi tentara profesional menjadi fokus utama Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (14/2/2026). Disertasinya menelaah proses profesionalisasi militer Timor Leste sebagai elemen penting dalam konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas pascakonflik. Kajian ini menyoroti perubahan struktur dan budaya institusi militer, sekaligus dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam transisi politik. Julio yang merupakan mantan menteri pertahanan Timor Leste memiliki sejarah panjang dengan UMM. Ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM pada 1993 dan lulus pada 1998. “Ketika saya punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain sudah mengenal kultur akademiknya, saya tertarik dengan Sosiologi Militer dan dibimbing langsung Prof Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” tuturnya. Ujian promosi doktor dihadiri sivitas akademika dan sejumlah pejabat penting Timor Leste, antara lain Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, serta mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay. Kehadiran mereka menegaskan relevansi strategis disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam pemaparannya, Julio menekankan bahwa sosiologi militer melihat militer bukan sekadar institusi pertahanan, tetapi juga entitas sosial dengan struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem demokratis. “Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik berbeda dengan negara besar. Transformasi ini bukan penghapusan total identitas lama, tetapi redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras tuntutan institusi modern,” jelasnya. Dia menekankan bahwa profesionalisasi militer adalah proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional baru. Timor Leste memilih jalan tengah: mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Krisis politik 2006 menjadi momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer. “Temuan utama menunjukkan profesionalisme militer berkembang melalui negosiasi antara struktur modern dan nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, dan tekanan internasional menjadi katalis perubahan. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” ujarnya. Promotor disertasi Prof Dr Muhadjir Effendy MAP menilai penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian sosiologi militer di Asia Tenggara. Profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari demokratisasi. “Identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi, kepercayaan publik, dan memperkuat posisi militer dalam sistem demokratis,” ungkapnya. (Faqih/AS)
Aspikom Lantik Pengurus Baru, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
timesindonesia, MALANG – Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Jawa Timur secara resmi melantik jajaran pengurus baru periode 2025-2029 di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 5 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Sabtu (14/2/2026). Ketua ASPIKOM Korwil Jatim resmi disandang oleh akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Awang Dharmawan, S.I.Kom., M.A. yang menggantikan kepengurusan sebelumnya. Tak hanya pelantikan, acara ini juga dibarengi dengan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Daerah guna merumuskan program strategis ilmu komunikasi di Jawa Timur. Mengusung tema “Memperkuat Peran Strategis Ilmu Komunikasi dalam Peta Jalan Dikti Saintek yang Berdampak untuk Pembangunan di Jawa Timur”, momentum pelantikan ini penting untuk menyatukan visi 41 perguruan tinggi se-Jawa Timur. Awang Dharmawan, menyoroti potensi besar sumber daya manusia (SDM) komunikasi di wilayahnya. Menurutnya, terdapat lebih dari 16.000 mahasiswa dari sekitar 40 program studi rumpun ilmu komunikasi di Jawa Timur. Rencananya kedepan, kerja sama dengan industri dan pemerintah, seperti Dinas Kominfo Jawa Timur. “Kita perluas supaya ASPIKOM dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat, ini juga bukan sekedar kuantitas, tetapi melahirkan peradaban baru,” ujarnya. Wakil Rektor V UMM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., juga menyambut hangat ASPIKOM. Ia pun menegaskan bahwa saat ini harus sinergi tingkat tinggi, bukan persaingan individual. “Paradigma “hebat sendirian” dinilai tak lagi relevan di era kolaborasi,” tegasnya dalam sambutan. Prof. Tri menegaskan kemajuan hanya dapat dicapai melalui sinergi, sebagaimana terlihat dari keterlibatan berbagai asosiasi seperti Perhumas dalam forum tersebut. Ia juga menekankan pentingnya laboratorium komunikasi di setiap kampus sebagai pusat pengembangan keilmuan untuk meraih akreditasi unggul. Dosen didorong melanjutkan studi hingga S3 dan meraih gelar Guru Besar guna memperkuat mutu pendidikan. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum ASPIKOM Pusat Prof. Dr. Anang Sujoko dan Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, sebagai bentuk komitmen mewujudkan pendidikan komunikasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri. (*)
Krisis Air Ancam Petani, Mahasiswa KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif di Desa Jambangan
KLIKMU.CO — Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang. Masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air menimbulkan keluhan dan potensi konflik horizontal. Koordinator program KKN Rifdah Nuur Fauziyyah menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Setelah observasi dan diskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif, dengan mahasiswa sebagai pelaksana utama dibantu tenaga tukang dan dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap memicu perselisihan hingga sengketa lahan. Minimnya infrastruktur pengatur air sering memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Salah satu petani setempat menuturkan kondisi sebelum adanya pintu irigasi baru. “Kadang sawah di hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah kering dan retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur. Kalau dibiarkan, bisa menimbulkan salah paham,” ujarnya. Keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” tambahnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah krisis sumber daya. (Faqih/AS)
UMM Dampingi Petani Tlekung Kembangkan Kopi Endemik Srandil lewat Pelatihan dan Teknologi Solar Dryer
pwmu.co – Di tengah kawasan hutan Desa Tlekung, Kota Batu, sejumlah petani tampak antusias mengikuti pelatihan penyambungan pucuk tanaman kopi. Kegiatan yang berlangsung hangat tersebut diisi dengan diskusi interaktif serta praktik langsung di lapangan. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Ahad (15/2/2026) dengan fokus pada pengembangan kopi endemik Srandil sebagai komoditas unggulan lokal. Tim pengabdian yang terdiri atas dosen dan mahasiswa memberikan pelatihan teknis kepada anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sumber Makmur Sembada. Materi yang disampaikan meliputi teknik grafting atau sambung pucuk serta perbanyakan tanaman melalui metode stek. Pelatihan ini bertujuan menghasilkan bibit kopi unggul yang lebih seragam dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Tidak hanya mempelajari teknik perbanyakan tanaman, para petani juga mendapatkan pelatihan pemangkasan cabang kopi yang tepat. Melalui praktik langsung di lapangan, peserta memahami bahwa pemangkasan yang benar mampu memperbaiki struktur tajuk tanaman, meningkatkan sirkulasi udara, serta mendorong produktivitas buah kopi. Kegiatan semakin menarik ketika peserta diperkenalkan dengan teknologi solar dryer, yakni alat pengering tenaga surya yang dilengkapi sistem otomatisasi berbasis suhu dan kelembapan. Inovasi ini memungkinkan proses pengeringan biji kopi berlangsung lebih stabil dan higienis, sehingga mutu kopi tetap terjaga meskipun kondisi cuaca tidak menentu. Ketua tim pengabdian, Zul Fahmi, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas petani dari hulu hingga hilir. “Kami ingin para petani tidak hanya mampu menghasilkan bibit unggul, tetapi juga memahami teknik budidaya dan pascapanen yang tepat agar kopi Srandil memiliki kualitas yang mampu bersaing,” ujarnya. Program ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kopi endemik Srandil sebagai identitas lokal sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Peningkatan keterampilan petani yang diiringi pemanfaatan teknologi tepat guna diharapkan mampu memperkuat tata kelola kopi di kawasan hutan Desa Tlekung agar lebih produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani. Pelatihan ini tidak sekadar membahas teknik bertani, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bahwa kopi lokal mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. (*)
UMKM Desa Masih Gaptek, KKN UMM Hadir Bawa Solusi Digital Marketing
Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang menuntut pelaku usaha kecil beradaptasi cepat, UMKM desa masih kerap tertinggal dalam akses pasar dan penguasaan teknologi. Menjawab isu tersebut, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa lewat program pelatihan penjualan produk UMKM berbasis digital. Tidak sekadar menghadirkan sosialisasi digital marketing, mereka juga merancang skema pendampingan jangka panjang hingga menggagas pembentukan Klinik UMKM sebagai ruang konsultasi terbuka bagi warga di Desa Beji, Kota Batu. Program ini berangkat dari kuatnya potensi lokal. Desa Beji dikenal memiliki beragam produk unggulan berbasis olahan tempe, mulai dari tempe mentah, abon tempe, keripik tempe, hingga batik tempe. Selain itu, terdapat pula produk jamu, mie tempe, dan susu kedelai yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih memasarkan produk secara konvensional dan terbatas pada jaringan pribadi. Ketua Tim KKN Desa Beji, Muhammad Fachri, mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial angkatan 2023, menegaskan bahwa penguatan digital branding menjadi fokus utama program karena dinilai mampu membuka akses pasar lebih luas. “Potensi UMKM di Desa Beji sebenarnya besar, tetapi pemasarannya masih terbatas. Karena itu kami fokus membangun fondasi dasarnya, mulai dari branding hingga pendampingan penggunaan media sosial,” ujarnya, 17 Februari lalu. Program kerja diawali melalui sosialisasi digital marketing yang melibatkan belasan pelaku UMKM. Instagram diperkenalkan sebagai media promosi yang mudah diakses dan memiliki jangkauan pasar luas. Namun sebelum optimalisasi platform, mahasiswa lebih dulu mendampingi warga dalam penguatan visual melalui pelatihan foto produk. Pelatihan tersebut mencakup teknik pengambilan gambar, pencahayaan sederhana, hingga pembuatan konten video promosi. Warga diajak memahami bahwa tampilan visual menjadi kunci membangun kepercayaan konsumen di ruang digital. Pendampingan dilakukan bertahap, mulai dari diskusi kelompok hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hingga kini, enam UMKM aktif terlibat, di antaranya produsen batik tempe, keripik tempe, tempe mentah, mie tempe, dan susu kedelai. Meski program masih berjalan, perubahan mulai terlihat dari meningkatnya antusiasme serta kesadaran pelaku usaha untuk membangun branding yang lebih profesional. Sebagai langkah keberlanjutan, mahasiswa menggagas pembentukan Klinik UMKM Desa Beji. Klinik ini dirancang sebagai ruang konsultasi pemasaran, branding, hingga pengembangan usaha yang dapat diakses warga meski masa KKN telah berakhir. “Harapan kami, UMKM Desa Beji bisa naik kelas—baik dari sisi promosi, kualitas, maupun branding. Klinik ini kami rancang agar pendampingan tetap berjalan setelah KKN selesai,” tambah Fachri. Dosen Pembimbing Lapang, Moch Fuad Nasvian, M.I.Kom., menilai pelatihan marketing online merupakan kebutuhan mendasar, terutama dalam membangun pola pikir adaptif pelaku UMKM terhadap perkembangan zaman. “Teknis digital marketing bisa dipelajari dari internet atau YouTube, tetapi membangun mindset adaptif butuh pendampingan. Alhamdulillah, teman-teman KKN berhasil memulai tahapan awalnya tahun ini,” ungkapnya. Ia juga berharap inisiatif tersebut dapat dikembangkan lebih sistematis oleh universitas, baik melalui desa binaan maupun layanan berbasis kampus. Melalui program ini, mahasiswa KKN menegaskan perannya sebagai agen transformasi sosial. Tidak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi menghadirkan solusi berorientasi keberlanjutan. Pelatihan penjualan online dan rintisan Klinik UMKM menjadi langkah konkret mendorong UMKM Desa Beji lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.(rik/faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
UMM Gelar Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto: Disertasi Transformasi Militer Timor-Leste
MALANG POST – Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang pada 14 Februari 2026. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas negara pascakonflik. Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer, sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik. Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998. “Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain di sini saya sudah kenal kultur akademiknya, saya juga tertarik dengan Sosiologi Militer dan minta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” ujar Julio. Ujian promosi doktor tersebut tidak hanya dihadiri sivitas akademika, tetapi juga sejumlah pejabat penting dari Timor-Leste. Diantaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio, serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay. Kehadiran mereka memberikan perspektif diplomatik sekaligus menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis. “Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando. Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi. Julio juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru. Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer. “Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” ujar Julio. Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks. Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Pakar UMM Lahirkan Model Literasi Nasional Berbasis Karakter Indonesia
KLIKMU.CO – Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Moh. Wahyu Kurniawan MPd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya (11/2/2026). Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional. (Faqih/AS)
UMM Hadirkan Sarana Air Bersih Berbasis Kearifan Lokal di NTT
Rektor UMM meresmikan sarana air bersih berbasis masyarakat PASIMAS Fetomone di Desa Tliu, Timor Tengah Selatan, NTT. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Prof Dr Nazaruddin Malik MSi meresmikan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Fetomone di Desa Tliu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pada 10 Februari. Program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses air bersih berkelanjutan di wilayah yang selama ini dikenal memiliki tantangan serius dalam ketersediaan sumber air. Program tersebut merupakan hasil kerja sama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Danone Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, serta UMM dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan dasar masyarakat hanya dapat diselesaikan melalui sinergi lintas sektor. Peresmian berlangsung khidmat dan sarat nilai kearifan lokal. Rombongan disambut langsung oleh ketua adat Desa Tliu, diiringi tarian serta sambutan khas suku setempat sebagai simbol penerimaan dan penghormatan masyarakat kepada para tamu. Suasana tersebut menggambarkan keterbukaan masyarakat desa terhadap program pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil warga. Rektor UMM Prof Dr Nazaruddin Malik MSi yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Manado menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik. “Air adalah sumber kehidupan. Di daerah seperti NTT, menghadirkan air bersih berarti membuka peluang hidup yang lebih layak, lebih sehat, dan lebih bermartabat bagi masyarakat,” ujarnya. Sarana air bersih yang diresmikan merupakan hasil kerja panjang dan kolaboratif, mulai dari proses penemuan titik mata air hingga pengembangannya menjadi sarana penunjang utama kebutuhan pengairan dan konsumsi masyarakat desa. Hal ini memiliki makna penting mengingat wilayah NTT tidak mudah menemukan sumber air yang layak dan berkelanjutan. Desa Tliu sendiri merupakan wilayah yang tergolong terpencil dengan keterbatasan akses infrastruktur. Meski demikian, semangat pendidikan terus tumbuh. Di desa tersebut telah berdiri SD Muhammadiyah yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak setempat. Secara pribadi, Nazar juga memberikan bantuan dana pengembangan untuk SD Muhammadiyah Desa Tliu, beasiswa pendidikan sarjana kepada kepala desa setempat, serta dukungan sarana perpustakaan. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak Desa Tliu memiliki mimpi besar dan akses yang sama untuk meraihnya,” tegasnya. Kepala Desa Tliu menyambut baik kehadiran program PASIMAS Fetomone dan dukungan yang diberikan. “Bagi kami, air bersih bukan sekadar fasilitas, tetapi harapan baru. Program ini sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Desa Tliu,” ujarnya. Melalui pengembangan sarana air bersih berbasis masyarakat ini, UMM berharap PASIMAS Fetomone mampu menjadi model pemberdayaan desa yang berkelanjutan, memperkuat kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pembangunan pendidikan dan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. (*)
Kenalkan Sosiopolitika Linguistik, Pakar UMM Buka Perspektif Baru Diplomasi Bahasa
Pendekatan baru dalam kajian diplomasi bahasa melalui konsep sosiopolitika linguistik menjadi fondasi riset yang dikembangkan Dr. Faizin, M.Pd., dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam merumuskan ulang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia. Kajian ini memadukan sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri dengan menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan objek diplomasi bernilai strategis. Gagasan tersebut lahir dari kegelisahan akademik atas lemahnya posisi bahasa dalam praktik diplomasi Indonesia yang dinilai masih parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan negara. Riset ini berawal dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang diraih melalui seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN. Penelitian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk penguatan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang kini sedang diproses. Tim penelitian diketuai Dr. Faizin, M.Pd., dengan anggota Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si., yang bersama-sama menyusun formulasi baru diplomasi kebahasaan secara komprehensif. Faizin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi, padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya.15 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Ia menambahkan bahwa pendekatan sosiopolitika linguistik hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menempatkan bahasa sebagai bagian dari strategi kebijakan internasional. Dalam risetnya, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta kontrak kerja para duta besar. Hasilnya menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit masuk sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait. Hal ini menandakan bahwa upaya internasionalisasi bahasa masih berjalan tanpa kerangka konstitusional kuat dan arah terukur. Menurut Faizin, ketiadaan posisi strategis tersebut membuat banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri cenderung berhenti pada level promosi. “Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa diplomasi menuntut keterlibatan resmi negara agar berdampak lebih luas secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan mengamati praktik penyebaran bahasa melalui kerja sama universitas, lembaga pemerintah, dan aktivitas diaspora. Kajian juga diperluas ke Eropa, termasuk Belanda, melalui dokumentasi serta wawancara untuk melihat penerimaan dan promosi bahasa Indonesia. Data tersebut menjadi dasar penyusunan formulasi diplomasi kebahasaan yang lebih sistematis. Ia menemukan respons masyarakat luar negeri cukup beragam. “Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” katanya. Faizin juga mencontohkan keberhasilan negara lain memanfaatkan bahasa sebagai kekuatan lunak, seperti Korea Selatan melalui ekspansi budaya populer. Bahasa menjadi pintu masuk pengaruh budaya, ekonomi, hingga teknologi yang memperkuat posisi global negara tersebut. Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama: kajian ilmiah baru dan formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan landasan kebijakan nasional. “Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya. Ia berharap Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat bersinergi mengoptimalkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi besar bahasa Indonesia tidak akan berkembang menjadi kekuatan strategis negara, padahal bahasa dapat menjadi instrumen utama diplomasi untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesejahteraan masyarakat.(vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
