WFH di Tengah Krisis Energi Dinilai Belum Efektif, Pakar UMM Soroti Risiko Ketimpangan Sosial

Ilustrasi Work From Home. (Sumber: Diolah dengan AI) RIAUCERDAS.COM – Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai strategi penghematan energi di tengah krisis global dinilai belum tentu menjadi solusi efektif. Kebijakan ini bahkan berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari pergeseran beban energi hingga ketimpangan sosial di masyarakat. Pakar Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai penerapan WFH tanpa kebijakan pendukung yang menyeluruh hanya akan menjadi langkah simbolis. Menurutnya, penghematan energi tidak cukup hanya dengan memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah. Dibutuhkan langkah struktural seperti diversifikasi energi serta pemberian insentif kepada pekerja. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya dilansir dari laman UMM, Minggu (5/4/2026). Dari sisi sosial, Vina menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya telah terbiasa dengan pola kerja jarak jauh sejak pandemi. Namun, tantangan baru muncul pada implementasi yang berpotensi melenceng dari tujuan awal. Ia menyoroti adanya pergeseran beban energi dari perusahaan ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan kerja lainnya kini harus ditanggung oleh pekerja secara mandiri. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan yang tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, serta pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran, berisiko terdampak secara ekonomi. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Vina menekankan pentingnya pemerintah menyusun pedoman yang jelas terkait profesi yang dapat menerapkan WFH, sekaligus memperhatikan kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah. Tanpa komunikasi dan kebijakan yang transparan, penerapan WFH dikhawatirkan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya. (*)
Krisis Energi Mengancam, Pakar UMM: Indonesia Harus Mandiri Sekarang

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H pwmu.co –Ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz, menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Dalam situasi ini, kemandirian energi dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas nasional. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya kepada Tim Humas UMM, 3 April. Priyo menilai penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu mempercepat kebijakan yang berorientasi pada ketahanan nasional agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik turut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan langsung terasa melalui lonjakan harga minyak global. Menurut Priyo, kondisi ini bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Kenaikan harga minyak, lanjutnya, juga akan memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN,” tegasnya. Untuk meredam dampak krisis, Priyo mendorong pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di sektor non-vital. Selain itu, percepatan diversifikasi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Di tengah situasi global yang memanas, Priyo menilai Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam kepentingan blok tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Sebagai langkah jangka panjang, Priyo mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara maju. “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
UMM Siapkan Beasiswa Aktivis, Ormawa Diakui sebagai Prestasi Mahasiswa

Dialektika Kampus Putih yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026). Foto: Humas pwmu.co –Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyiapkan kebijakan beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis sekaligus mengakui organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebagai prestasi. Komitmen ini disampaikan dalam forum Dialektika Kampus Putih yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026), sebagai upaya memperkuat dukungan kampus terhadap pengembangan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa. Wakil Rektor III UMM, Dr. Nur Subeki, MT menegaskan, UMM terus berupaya mendorong pengembangan mahasiswa melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi kegiatan. “UMM berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemahasiswaan. Seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa kami fasilitasi mulai dari pendampingan hingga pelaksanaan. Kalau mahasiswa mengikuti lomba akademik maupun non-akademik, pasti kami dukung,” ujarnya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rencana kebijakan baru yang tengah disiapkan kampus. Ke depan, kampus putih akan menyiapkan mekanisme beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis, baik yang tergabung dalam BEM, Senat, Himpunan Mahasiswa, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selain itu, mahasiswa aktivis juga akan dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMM Wahyuddin Fahrurrijal menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara mahasiswa dan pimpinan kampus. “Tujuan acara ini sebenarnya ajang halal bihalal sehabis lebaran, sekaligus silaturahmi dengan pimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Di sini juga diagendakan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai aspirasi maupun keluhan dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Ia menambahkan, selama satu periode kepengurusan, BEM UMM telah merancang dan melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa. “Berbagai program kerja sudah kami rancang dan alhamdulillah banyak yang terlaksana. Ini menuju penghujung periode, dan program-program tersebut kami jalankan untuk mahasiswa berdasarkan kebutuhan mereka,” tambahnya. Wahyuddin juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, partisipasi di Ormawa tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menjadi bekal penting untuk masa depan. “Harapannya teman-teman lebih aware bahwa kegiatan Ormawa memberikan manfaat untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Pengalaman soft skill yang didapatkan akan menjadi bekal ke jenjang selanjutnya,” ungkapnya. Melalui Dialektika Kampus Putih, UMM menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus akan terus diperkuat. Selain menjadi sarana aspirasi, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas kemahasiswaan berkembang sejalan dengan visi kampus yang mendorong mahasiswa aktif, berprestasi, dan berdampak.(*) *) Penulis : Faqih *) Editor : Agus Wahyudi
UMM Siapkan Beasiswa bagi Aktivis, Organisasi Mahasiswa Kini Diakui sebagai Prestasi

Aktivis organisasi mahasiswa di UMM kini berpeluang mendapatkan beasiswa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar kegiatan Dialektika Kampus Putih di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026). Forum yang berlangsung hangat ini menjadi ruang silaturahmi pasca-Idulfitri sekaligus wadah dialog terbuka antara pimpinan universitas dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa). Tak hanya membangun komunikasi, kegiatan ini juga menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat dukungan terhadap aktivitas mahasiswa. Wakil Rektor III UMM Dr Nur Subeki MT menegaskan bahwa kampus terus berupaya mendorong pengembangan mahasiswa melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi kegiatan. “UMM berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemahasiswaan. Seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa kami fasilitasi mulai dari pendampingan hingga pelaksanaan. Kalau mahasiswa mengikuti lomba akademik maupun nonakademik, pasti kami dukung,” ujarnya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rencana kebijakan baru yang tengah disiapkan kampus. Ke depan, Kampus Putih akan menyiapkan mekanisme beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis, baik yang tergabung dalam BEM, senat, himpunan mahasiswa, maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM). Selain itu, mahasiswa aktivis juga akan dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMM Wahyuddin Fahrurrijal menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara mahasiswa dan pimpinan kampus. “Tujuan acara ini sebenarnya ajang halalbihalal sehabis Lebaran, sekaligus silaturahmi dengan pimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Di sini juga diagendakan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai aspirasi maupun keluhan dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Dia menambahkan, selama satu periode kepengurusan, BEM UMM telah merancang dan melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa. “Berbagai program kerja sudah kami rancang dan alhamdulillah banyak yang terlaksana. Ini menuju penghujung periode, dan program-program tersebut kami jalankan untuk mahasiswa berdasarkan kebutuhan mereka,” tambahnya. Wahyuddin juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, partisipasi di Ormawa tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menjadi bekal penting untuk masa depan. “Harapannya teman-teman lebih aware bahwa kegiatan Ormawa memberikan manfaat untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Pengalaman soft skill yang didapatkan akan menjadi bekal ke jenjang selanjutnya,” ungkapnya. Melalui Dialektika Kampus Putih, UMM menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus akan terus diperkuat. Selain menjadi sarana aspirasi, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas kemahasiswaan berkembang sejalan dengan visi kampus yang mendorong mahasiswa aktif, berprestasi, dan berdampak. (Faqih/AS)
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kenalkan Bioflok, Solusi Budidaya Ikan di Lahan Terbatas

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kenalkan Bioflok, Solusi Budidaya Ikan di Lahan Terbatas KABAR MUHAMMADIYAH – MALANG – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meneguhkan diri sebagai kampus inovasi, mandiri, dan berdampak melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak. Melalui program ini, Mahasiswa UMM menginisiasi budidaya ikan nila berbasis kolam terpal (Bioflok) di Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 24 Januari hingga 22 Februari 2026 ini tidak hanya membangun kolam percontohan, tetapi juga meningkatkan keterampilan warga dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Dosen Pembina Lapangan (DPL), Festy Putri Ramadhani, M.P., menjelaskan bahwa program ini dirancang agar memberi manfaat jangka panjang. “Kami mendorong mahasiswa menghadirkan solusi yang bisa dilanjutkan warga. Budidaya ikan nila dengan kolam terpal dipilih karena mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi lahan masyarakat,” ujarnya. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa lintas disiplin dari bidang agribisnis, komunikasi, hukum, informatika, dan perikanan. Mereka berkolaborasi dengan 20–25 warga desa, mulai dari petani, pemuda karang taruna, ibu rumah tangga, hingga perangkat desa. Dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat turut memperkuat pelaksanaan program. Menurut Festy, kolaborasi lintas bidang membuat program lebih efektif. “Setiap mahasiswa memiliki peran berbeda, mulai dari teknis budidaya hingga pendampingan komunikasi dan pemasaran. Pendekatan ini memudahkan masyarakat memahami program secara menyeluruh,” tambahnya. Program difokuskan pada budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok di kolam terpal. Metode ini memanfaatkan bakteri untuk mengolah limbah sisa pakan menjadi pakan alami tambahan sekaligus menjaga kualitas air. Sistem bioflok memungkinkan kepadatan tebar lebih tinggi tanpa pergantian air rutin, sehingga lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. “Teknologi bioflok cocok untuk skala rumah tangga karena tidak membutuhkan lahan luas. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien,” jelas Festy. Kolam percontohan berdiameter dua meter dengan tinggi satu meter dibangun menggunakan rangka besi dan terpal standar budidaya. Sebanyak 1.000 benih ikan nila ukuran 5–7 cm ditebar dengan pengelolaan pakan dan kualitas air terjadwal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman warga dari skor rata-rata 55 menjadi 85. Festy menilai peningkatan tersebut menjadi indikator keberhasilan. “Tujuan utama kami bukan hanya membangun kolam, tetapi memastikan masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri setelah program selesai,” katanya. Pelaksanaan program diawali observasi kebutuhan desa dan perencanaan partisipatif, dilanjutkan pelatihan pembuatan kolam, pemilihan benih, manajemen pakan, pengendalian kualitas air, hingga strategi panen dan pemasaran. Pendampingan rutin dilakukan untuk mengatasi kendala teknis seperti perubahan cuaca dan stabilitas air. Antusiasme warga menjadi faktor penting keberhasilan program. Meski masa panen belum tercapai sepenuhnya, pertumbuhan ikan menunjukkan hasil positif dengan tingkat kelangsungan hidup tinggi. Hal ini membuka peluang penyediaan protein hewani lokal sekaligus tambahan pendapatan bagi masyarakat. “Respons masyarakat sangat baik. Program sederhana tetapi tepat sasaran dapat memberi dampak nyata bagi ketahanan pangan keluarga,” ujar Festy. Tim KKN merekomendasikan pengembangan lanjutan melalui penambahan kolam, pembentukan kelompok budidaya, serta dukungan modal dan pakan dari pemerintah desa. “Kami berharap model ini bisa diperluas ke desa lain sehingga menjadi sumber ekonomi baru yang berkelanjutan,” pungkasnya. (diko)
Krisis Energi di Depan Mata, Pakar UMM Ungkap Kunci Kemandirian Bangsa

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto MH. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto MH, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya kepada Tim Humas UMM, Jumat (3/4/2026). Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Ia menambahkan, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Terakhir, ia mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya. (Faqih/AS)
Tembus Akreditasi Internasional IABEE, Informatika UMM Siap Cetak Penakluk Teknologi Global

Langkah progresif dalam memperkuat kualitas akademik kembali ditorehkan oleh Program Studi (Prodi) Sarjana Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada tahun 2026 ini, Prodi Informatika UMM resmi meraih capaian membanggakan berupa status Accredited dari lembaga akreditasi internasional The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) untuk disiplin Computer Science, Informatics, and similarly named programs. Sertifikat bergengsi yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Maret 2026 ini menjadi penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan di UMM terus diarahkan pada standar mutu dunia yang terukur, relevan, dan berkelanjutan. Ketua Program Studi Informatika UMM, Dr. Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM., menyampaikan bahwa dalam dunia pendidikan tinggi yang kian kompetitif, akreditasi IABEE memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar penilaian formal atau pengesahan administratif. “Pengakuan ini mencerminkan keseriusan institusi dalam membangun sistem pembelajaran yang berorientasi pada capaian lulusan, penguatan kurikulum, proses akademik yang konsisten, serta budaya evaluasi yang berkesinambungan,” jelas Agus. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini terwujud berkat kerja kolektif yang solid antara dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan dukungan penuh dari pimpinan universitas. Lewat capaian ini, mahasiswa dan calon mahasiswa diberikan keyakinan bahwa proses pendidikan yang mereka jalani berada dalam ekosistem yang sangat serius terhadap mutu. Pencapaian strategis ini juga sejalan dengan visi besar universitas untuk terus melebarkan sayap di kancah internasional. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., menegaskan bahwa raihan akreditasi ini merupakan wujud nyata dari kapasitas kampus putih. “Penghargaan di mana Teknik Informatika UMM mendapatkan akreditasi internasional IABEE ini, sekali lagi menjadi komitmen sekaligus bukti bahwa UMM siap bersaing di tingkat global,” tegas Salis. Lebih lanjut, Salis mengingatkan bahwa esensi dari akreditasi bukanlah semata tentang gelar yang berhasil diraih, melainkan komitmen panjang untuk menjaga standar tersebut. “Ke depannya, kita harus jauh lebih semangat lagi untuk membangun kemitraan-kemitraan strategis dengan berbagai negara luar. Kita harus berpikir keras, berinovasi, dan mengembangkan beragam program positif agar lulusan UMM memiliki daya saing di tingkat global, bukan sekadar di tingkat nasional apalagi lokal. Akreditasi ini mendorong kita untuk berkontribusi bukan hanya untuk Indonesia, namun juga untuk dunia,” tambahnya. Momentum penetapan akreditasi IABEE ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan pijakan awal sekaligus energi baru bagi Prodi Sarjana Informatika UMM. Ke depannya, peningkatan atmosfer akademik, pengembangan inovasi teknologi, serta perluasan kolaborasi akan terus diupayakan. Bagi alumni dan mitra industri, capaian ini memperkuat kepercayaan bahwa Informatika UMM terus berbenah secara sistematis untuk melahirkan lulusan yang berintegritas, menguasai keilmuan dengan matang, dan siap menjawab tantangan nyata di tengah pusaran dinamika era digital yang bergerak cepat.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman