PPG UMM Soroti Bahaya AI di Dunia Pendidikan, Tegaskan Pentingnya Keteladanan Guru
Kehadiran Artificial Intelligence (AI) seperti tak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga ancaman nyata bagi kapasitas berpikir mendalam jika tidak disikapi bijak. Mengantisipasi disrupsi tersebut, Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan pakar pendidikan National Taiwan Normal University (NTNU), Prof. Chun-Yen Chang, dalam Kuliah Tamu Internasional bertajuk Teacher Resiliency in the Digital Age di Rayz Hotel UMM, Minggu (5/4/2026). Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta secara luring maupun daring ini membahas secara mendalam terkait Kemampuan Adaptasi Guru terhadap Teknologi Pembelajaran di Era Digital dan Persaingan Global. Dalam pemaparannya, Prof. Chang secara gamblang menyoroti bahaya ketergantungan berlebih pada AI dan menegaskan kepada para calon pendidik untuk tidak tenggelam dalam kemewahan teknologi. “Ketika Anda mencoba untuk menyerahkan (outsource) otak Anda kepada AI seperti ChatGPT, Anda tidak lagi berpikir. Penggunaan teknologi jangka panjang tanpa diiringi pemikiran kritis pada akhirnya akan merusak kapasitas pemikiran mendalam Anda,” tegas Prof. Chang. Menurutnya, teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah bisa mereplikasi interaksi emosional di ruang kelas. “Saya secara pribadi jauh lebih menyukai pembelajaran tatap muka karena ada sentuhan manusia (human touch) di dalamnya. Papan tulis dan kapur pun bisa menjadi alat pengajaran yang sangat efisien jika Anda adalah guru yang mampu merancang kelas dengan baik,” imbuhnya. Di sela-sela paparannya, Prof. Chang secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada ekosistem akademik Kampus Putih. Ia menilai UMM memiliki kapasitas mumpuni untuk menjalin kolaborasi riset berskala global. “UMM akan menjadi mitra strategis yang sangat baik. Ke depan, tim kami di Taiwan sangat antusias untuk mengumpulkan data bersama peneliti UMM, guna membandingkan perspektif mahasiswa calon guru di Taiwan dan Indonesia,” ungkapnya. Menyambung pentingnya ketahanan mental di tengah pusaran teknologi, Wakil Rektor IV UMM, Muhammad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., memberikan pandangan tajam dari sisi psikologis. Mewakili Rektor UMM, Salis kembali menegaskan filosofi pendidikan bahwa pendidik adalah penjaga nilai kemanusiaan, di mana teknologi murni hanyalah sekadar alat pendukung. Salis juga menganalogikan peran guru dengan seorang dokter. “Saat memilih dokter, pasien pasti mencari dokter yang enak diajak cerita, terlepas dari deretan gelar akademisnya. Sama halnya dengan guru di sekolah, siswa akan selalu mengingat dan menyerap pelajaran dari guru yang membuat mereka merasa nyaman,” paparnya. Menghadapi era ketidakpastian (uncertainty) yang bergerak sangat cepat, Salis merekomendasikan pendekatan going inside deeper atau penguatan karakter ke dalam diri. Ia menolak pesimisme yang menganggap era saat ini lebih berat bagi para guru. “Setiap era memiliki perjuangannya masing-masing. Untuk mendidik siswa agar mampu bertahan di era disrupsi, metode terbaiknya adalah keteladanan. Guru itu sendiri yang pertama kali harus memiliki openness to experience (keterbukaan terhadap pengalaman baru) dan growth mindset. Tidak mungkin anak didik bisa percaya diri kalau gurunya sendiri tidak mencontohkan hal tersebut,” pungkas Salis. Sinergi gagasan dari kedua pakar internasional dan nasional ini menggarisbawahi satu rumusan kuat: Secanggih apa pun disrupsi teknologi di masa depan, daya kritis, keteladanan, dan empati seorang guru tetaplah detak jantung utama dari pendidikan.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Kebijakan WFH Berpotensi Tidak Efektif, Pakar Usul Insentif Pekerja
Ilustrasi Pexels METRO TV NEWS – Jakarta – Pemerintah telah menerapkan work from home (WFH) sebagai kebijakan baik bagi pegawai negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut mengatur pekerja untuk WFH selama 1 hari per minggu untuk menghemat krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat Konflik Timur Tengah. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Salviana Darvina Soedarwo, menilai, kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis. Menurutnya, pemerintah perlu menyertai kebijakan tersebut dengan paket kebijakan komprehensif. “Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” ujar Salviana, mengutip laman resmi UMM, Minggu, 5 April 2026. Ia menjelaskan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Vina menambahkan, Indonesia belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal. Ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah,” terangnya. Ia menerangkan, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar karena masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (work from anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tuturnya. Kecemburuan Sosial Vina menjelaskan, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. “Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi,” jelasnya. Ilustrasi Pexels Ia menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” katanya.
Kemandirian Nasional Solusi Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah
Ilustrasi Pexels METRO TV NEWS – Jakarta: Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Priyo Iswanto, menilai kemandirian nasional menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi akibat Konflik Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia punya potensi baik dari sisi sumber daya alam maupun jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujar Prio, mengutip situs resmi UMM, Minggu, 5 April 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia itu menyebut, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Lonjakan Harga Minyak Priyo mengungkapkan, Konflik Timur Tengah, terutama penutupan Selat Hormuz dapat berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri karena berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Ilustrasi Pexels Priyo mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” terangnya.
Hadapi Krisis Global, Kuncinya Kemandirian Energi Indonesia
Perbesar Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto./Istimewa Bisnis.com, (EKONOMI BISNIS) MALANG — Kemandirian nasional menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Sabtu (4/4/2026). Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Karena itulah, pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Dia menambahkan, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Diajuga menekankan, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Dia mendorong pula agar pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” ucapnya.
Dilema Pariwisata Kota Malang 2026: Target 3,4 Juta Wisatawan di Tengah Kebijakan Efisiensi Energi
lihat foto Tribun Jatim Network/Benni Indo TANTANGAN PARIWISATA MALANG – Warga duduk di kursi area Alun-alun Merdeka Malang. Kawasan tersebut merupakan tujuan pariwisata bagi wisatawan maupun warga lokal. Disporapar Kota Malang mengkaji tantangan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi energi. TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Sektor pariwisata di Kota Malang berpotensi tertekan karena kebijakan efisiensi energi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menghitung dampaknya. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja. Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau work from home. Baihaqi menyatakan masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan. Sembari menunggu aturan teknis yang pasti, ia tengah mengkaji dampak kebijakan itu terhadap pariwisata. Momentum Strategis: Maraton Asia Tenggara dan Reli Motor Antik “Ini nanti kita evaluasi sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026). Tak hanya itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga mulai diberlakukan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan wisata. Di sisi lain, Kota Malang justru tengah memasuki momentum strategis. Dalam waktu dekat, akan ada kejuaraan maraton pada 26 April. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 pelari dari tingkat lokal, nasional hingga Asia Tenggara. Pada 16 Juni akan digelar reli sepeda motor antik, serta sejumlah turnamen internasional lainnya yang masih dalam rangkaian perayaan. Disporapar kini dihadapkan pada dua kepentingan, yakni menjaga geliat pariwisata tetap tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi energi. Baihaqi mengatakan, rencana agenda pariwisata itu akan diupayakan tetap terselenggara sembari mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi energi. Pada tahun ini, Disporapar Kota Malang menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 3,4 juta orang pada tahun 2026. Biahaqi menyatakan fokus utama pada 2026 adalah optimalisasi destinasi yang sudah ada, khususnya Kayutangan Heritage. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai kebijakan kerja dari rumah yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, kerja dari rumah belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya kerja dari rumah malah berubah menjadi kerja di mana saja. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kerja dari rumah berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “Kerja dari rumah bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
Sektor Pariwisata Kota Malang Hadapi Tantangan Imbas Kebijakan Efisiensi Energi
lihat foto SURYAMALANG.COM/Benni Indo PARIWISATA KOTA MALANG – Warga duduk di kursi area Alun-alun Merdeka Kota Malang. Kawasan tersebut merupakan tujuan pariwisata bagi wisatawan maupun warga lokal. Disporapar Kota Malang mengkaji tantangan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi energi. SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Sektor pariwisata di Kota Malang berpotensi tertekan karena kebijakan efisiensi energi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menghitung dampaknya. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja. Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Baihaqi menyatakan masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan. Sembari menunggu aturan teknis yang pasti, ia tengah mengkaji dampak kebijakan itu terhadap pariwisata. “Ini nanti kita evaluasi sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (5/4/2026). Tak hanya itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga mulai diberlakukan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan wisata. Di sisi lain, Kota Malang justru tengah memasuki momentum strategis. Dalam waktu dekat, akan ada kejuaraan maraton pada 26 April. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 pelari dari tingkat lokal, nasional hingga Asia Tenggara. Pada 16 Juni akan digelar reli sepeda motor antik, serta sejumlah turnamen internasional lainnya yang masih dalam rangkaian perayaan. Disporapar kini dihadapkan pada dua kepentingan, yakni menjaga geliat pariwisata tetap tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi energi. Baihaqi mengatakan, rencana agenda pariwisata itu akan diupayakan tetap terselenggara sembari mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi energi. Pada tahun ini, Disporapar Kota Malang menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 3,4 juta orang pada tahun 2026.
Memulai Bisnis di Situasi Menantang, saat Pandemi Covid-19
Abdullah Husein. Ia founder dan owner Vinoqi Entertainment MALANG POSCO MEDIA– Jagat Malang Raya, terutama yang bergelut di dunia entertainment atau event pasti tidak asing dengan nama “Vinoqi Entertainment”. Di banyak event besar nama tersebut malang melintang menjadi pengisi acara maupun mengoorganisir event. Itu tak lepas dari Abdullah Husein. Ia founder dan owner Vinoqi Entertainment. Dia mendirikan bisnis penyedia jasa hiburan atau entertainment ini dengan keyakinan dan semangat terus belajar dan mengembangkan dirinya. Abdullah Husein, memang lebih akrab dikenal dengan nama Vino atau Vinoqi. Dia memulai bisnis entertainment di momen yang menantang. Yakni masa pandemi Covid-19. Vino saat itu mengenalkan jasa hiburan dengan gencar menggunakan keterbatasan pergerakan manusia secara fisik. Yakni lewat media sosial di tahun 2021. “Vinoqi Entertainment berdiri karena saya menyadari kebutuhan sebuah acara itu berbeda-beda. Kami datang sebagai jembatan dengan kebutuhan market. Misal acara ini tema nya orkestra, atau ala reggae kami sediakan hiburannya sesuai dengan kebutuhan,” papar Vino kepada Malang Posco Media. Sebelum bisnisnya ini terbentuk, Vino sudah lebih lama malang melintang sebagai pengisi acara. Yakni sejak tahun 2008. Mengetahui kebutuhan sebuah event terus berkembang dan kebutuan jasa hiburan juga semakin dinamis dia memberanikan diri membentuk Vinoqi Entertainment sebagai brand bisnisnya sendiri. Dari situlah Vinoqi Entertainment berkembang sebagai penyedia jasa hiburan yang komplit. Karena hingga kini bisa menyediakan jasa pengisi acara hingga hiburan dalam berbagai bentuk yang kreatif. “Kami mencakup kebutuhan mitra kami (mitra seperti Event Organizer dan Wedding Organizer). Kami menyediakan band, MC, DJ sampai tim orkestra juga ada sesuai kebutuhan dan terus kami kembangkan sesuai kebutuhan,” jelas lulusan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu. Vino menjelaskan bahwa Vinoqi Entertainment sudah memiliki cabang di dua daerah besar lainnya selain berbasis di Malang Raya. Yakni ada di Bali dan di Jakarta. Ekspansi ini dilakukannya menjawab kebutuhan jasa hiburan yang semakin besar dan dinamis setiap zamannya. Pria kelahiran tahun 1988 ini mengaku bahwa salah satu tantangan terbesar mengembangkan bisnis di dunia entertainment ini adalah memenuhi ekspektas klien. “Karena kami ini sering viral di media sosial (konten-konten Vinoqi Entertainment di Instagram dan Tiktok) jadi orang datang mau pakai jasa kami pasti punya ekspektasi yang besar. Tantangannya adalah memenuhi ekspektasi itu. Alhamdulilah sampai saat ini ekspektasi klien selalu terpenuhi,” tegas Vino. Maka dari itulah hal utama yang harus dipegangnya untuk menjaga eksitensi bisnisnya adalah tetap berinovasi. Inovasi harus terus dilahirkan dengan cermat melihat kondisi dan tren yang ada. Dia menganggap hal itu menjadi hal utama yang dipegangnya untuk menjaga kelangsungan bisnisnya kedepan. “Apalagi tren hiburan saat ini terus berganti-ganti. Sebulan saja sudah ganti. Kalau kami tidak inovasi dan ikut lalu adaptasi dengan tren saat ini nanti bisa kacau,” pungkas alumnus SMAN 1 Lawang itu. (ica/van)
Rabu tenang energi terjaga
Ilustrasi – Pegawai aparatur sipil negara (ASN) berangkat bekerja menggunakan sepeda di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (27/3/2026). Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan kebijakan ASN bersepeda setiap hari Jumat sebagai upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mengantisipasi potensi krisis energi di tengah dinamika global. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/sgd. Surabaya (ANTARA) – Gelombang pagi di Surabaya pada hari Rabu tampak biasa saja. Aparatur sipil negara (ASN) bersiap menapaki rutinitas kantor, lalu lintas mulai padat di beberapa titik strategis, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan menyapa pejalan kaki. Namun, tahun 2026 membawa dinamika baru dalam budaya kerja di Jawa Timur, yakni wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN, bukan pada hari Jumat seperti kebijakan awal pusat, melainkan di tengah pekan. Pergeseran ini bukan sekadar geser kalender kerja. Dari riset digital yang digelar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, mayoritas masyarakat menolak WFH hari Jumat karena berpotensi memicu libur panjang terselubung. Hari Rabu muncul sebagai opsi terbaik, efektif memisahkan hari kerja dari momentum liburan sehingga produktivitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Tren percakapan publik di media sosial hingga awal April 2026 memperkuat posisi Rabu sebagai pilihan dominan, dengan Kamis sebagai alternatif berikutnya. Fenomena ini menunjukkan peran signifikan ruang digital dalam menetapkan kebijakan publik. Aspirasi masyarakat yang tersaring melalui media sosial kini menjadi indikator nyata terhadap akuntabilitas kinerja aparatur. WFH hari Rabu bukan hanya soal fleksibilitas kerja, melainkan juga langkah strategis untuk menekan konsumsi energi, mendukung efisiensi biaya, dan mengurangi tekanan mobilitas harian. Analisis kebijakan Penerapan WFH bagi ASN di Jawa Timur menyasar pegawai nonpelayanan. Pegawai yang langsung melayani masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan tetap berada di kantor. Dengan pemetaan seperti ini, kualitas layanan publik tetap optimal. Sekda Lumajang menegaskan bahwa WFH tidak mengganggu pelayanan, sementara Bupati Malang melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengawasi kinerja ASN yang menjalani WFH. Presensi dan laporan kinerja menjadi instrumen pengendali agar fleksibilitas kerja tidak menjadi alasan menurunnya produktivitas. Efisiensi energi menjadi salah satu tujuan utama. Berdasarkan pengamatan akademisi dan pengamat kebijakan publik, pengurangan mobilitas satu hari dalam sepekan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar kendaraan dan listrik perkantoran hingga 15-20 persen di kota besar. Strategi ini menjadi bentuk manajemen permintaan energi (demand management) yang lebih aman secara ekonomi dibandingkan menaikkan harga BBM atau membebani fiskal negara. Namun, potensi pergeseran konsumsi energi dari kantor ke rumah perlu diantisipasi. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan bahwa WFH berisiko memindahkan beban listrik, internet, dan kebutuhan pendukung kerja ke rumah tangga, sekaligus membuka peluang konflik sosial baru. Misalnya, pekerja lapangan tetap harus hadir, sedangkan pekerja WFH mendapat kenyamanan tambahan. Begitu pula pelaku UMKM di sekitar perkantoran bisa kehilangan konsumen harian. Dari perspektif budaya kerja, WFH mendorong transformasi dari sistem berbasis kehadiran fisik ke sistem berbasis kinerja. ASN dituntut untuk menyelesaikan tugas sesuai output dan target, bukan sekadar hadir di kantor. Implementasi ini membutuhkan infrastruktur digital yang memadai, mekanisme evaluasi jelas, dan kepemimpinan yang visioner. Tanpa itu, WFH berpotensi hanya menjadi simbolis, tanpa memberikan manfaat nyata bagi efisiensi energi atau produktivitas. Langkah implementatif Kebijakan WFH yang efektif harus menyeimbangkan efisiensi, produktivitas, dan keadilan sosial. Hari Rabu sebagai pilihan utama dipandang paling strategis karena berjauhan dari akhir pekan, mengurangi risiko long weekend terselubung, dan meminimalkan penyalahgunaan waktu kerja. Kamis bisa menjadi alternatif cadangan jika evaluasi awal menunjukkan kendala operasional. Langkah implementatif dapat mencakup beberapa strategi. Pertama, pemetaan pegawai berdasarkan tugas dan interaksi dengan publik agar ASN yang tetap harus hadir dapat fokus pada pelayanan esensial. Kedua, penguatan mekanisme absensi dan pelaporan kinerja melalui aplikasi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, optimasi penghematan energi melalui pengurangan penggunaan kendaraan dinas, pendingin ruangan, dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Selain itu, pemerintah daerah dapat menerapkan program kombinasi WFH dengan penggunaan transportasi publik atau bersepeda pada hari tertentu, sehingga penurunan konsumsi BBM menjadi lebih signifikan. Contoh konkret dari Pemkot Surabaya menunjukkan pengaturan ASN yang tinggal di luar kota, seperti Sidoarjo, diarahkan memanfaatkan bus atau commuter line menuju kantor, memperkuat disiplin sekaligus mengurangi emisi. Solusi lain menyasar aspek sosial-ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan kompensasi atau dukungan bagi pekerja yang terdampak pergeseran beban biaya ke rumah, sekaligus memperhatikan UMKM yang bergantung pada konsumen harian di sekitar perkantoran. Kebijakan WFH menjadi optimal jika dikombinasikan dengan subsidi energi, pelatihan digital, dan komunikasi transparan agar seluruh pihak memahami tujuan dan batasan kebijakan. Penerapan WFH yang tepat juga membuka ruang untuk membangun budaya kerja ASN yang lebih profesional, fleksibel, dan berorientasi hasil. Transformasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus mendorong inovasi dalam manajemen kinerja. Evaluasi berkala menjadi kunci, apakah penghematan energi dan biaya operasional tercapai, apakah produktivitas tetap tinggi, dan apakah masyarakat menerima kualitas layanan publik tetap optimal. WFH di hari Rabu bukan sekadar alternatif jadwal. Ia menjadi titik temu antara kebutuhan efisiensi energi, produktivitas ASN, dan aspirasi masyarakat. Pilihan hari kerja yang tepat, pengawasan kinerja yang ketat, dan strategi implementasi yang adil menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Ketika rancangan WFH berjalan dengan disiplin dan didukung data akurat, transformasi budaya kerja di Jawa Timur bisa menjadi model bagi daerah lain. Pertanyaan reflektif muncul, sejauh mana fleksibilitas kerja bisa menyeimbangkan efisiensi energi, produktivitas, dan keadilan sosial tanpa menimbulkan ketimpangan baru? Jawabannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk mengeksekusi WFH secara cerdas, adaptif, dan responsif terhadap aspirasi publik, sekaligus menjaga integritas layanan publik sebagai fondasi utama negara.
Krisis Energi Picu WFH Nasional, Pakar UMM: Picu Kecemburuan Sosial dan Konflik Sosial Baru
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., (Foto: Istimewa) MALANG POST – Gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien, atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru? Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere).” “Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina, 4 April 2026. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh. Misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah.” “Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah. Sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh. Ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Memanfaatkan Waktu dalam Islam: Kunci Kesabaran dan Keberkahan
Memanfaatkan Kesempatan: Antara Waktu, Kesabaran, dan Keyakinan Oleh : Dr. Ajang KusmanaDosen AIK Universitas Muhammadiyah Malang PWMU – Sering kali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah waktu ketika ia telah berlalu dan berubah menjadi kenangan. Penyesalan pun hadir, karena kita tidak benar-benar memanfaatkannya saat kesempatan itu masih ada. لَنْ تَعْرِفَ قِيْمَةَ اللَّحْظَةِ حَتَّى تُصْبِحَ الذِّكْرَى “Engkau tidak akan mengerti nilai sebuah momen, hingga ia menjadi kenangan.” Apa yang telah terjadi kemarin adalah masa lalu. Apa yang kita jalani hari ini adalah kenyataan. Dan apa yang akan datang esok adalah harapan. Waktu memiliki wajah yang berbeda bagi setiap orang. Ia terasa lambat bagi yang menunggu, terlalu cepat bagi yang takut, terasa panjang bagi yang gelisah, dan begitu singkat bagi yang bahagia. Namun bagi mereka yang hidup dengan cinta dan keikhlasan, waktu adalah keabadian. Selama kesempatan masih terbuka, setiap detik seharusnya diisi dengan amal dan persiapan menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan bukan sekadar peluang duniawi, tetapi juga ruang untuk menyiapkan bekal akhirat. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar dan memohon pertolongan kepada Allah adalah langkah utama agar kita tetap berada dalam jalan keselamatan. Kehidupan ini menuntut kesabaran dan keyakinan. Tanpa keduanya, manusia akan mudah menyerah di tengah perjalanan. Sejarah telah memberikan banyak pelajaran tentang arti kesabaran. Kisah Siti Hajar yang berlari bolak-balik antara Shafa dan Marwah demi mencari air untuk putranya, Nabi Ismail ‘alaihis salam, menjadi simbol ikhtiar tanpa putus asa. Begitu pula kisah Rasulullah ﷺ ketika berdakwah di Thaif. Beliau menghadapi penolakan, hinaan, bahkan lemparan batu hingga terluka. Namun, semua itu dijalani dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap langkah adalah proses. Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Seorang anak tidak langsung bisa berjalan. Ia belajar merangkak, terjatuh, bangkit kembali, hingga akhirnya mampu berdiri dan berjalan dengan sempurna. Demikian pula kehidupan manusia. Semua melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa dipercepat atau dilompati tanpa proses. Kesabaran dan keyakinan menjadi kunci dalam menjalani setiap fase kehidupan tersebut. Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi’i rahimahullah berkata: صَبْرًا جَمِيلًا مَا أَقْرَبَ الْفَرَجَا “Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, maka kelapangan itu begitu dekat.” مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ فِي الْأُمُورِ نَجَا “Barang siapa menjaga hubungannya dengan Allah dalam setiap urusan, maka ia akan selamat.” مَنْ صَدَقَ اللَّهَ لَمْ يَنَلْهُ أَذًى “Barang siapa jujur kepada Allah, maka ia tidak akan tersentuh keburukan.” وَمَنْ رَجَاهُ كَانَ حَيْثُ رَجَا “Barang siapa berharap kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan harapannya.” Hidup ini berjalan seperti roda yang terus berputar. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Tidak ada yang abadi selain ketetapan Allah. Tidak ada alasan untuk sombong atas apa yang dimiliki hari ini. Kita semua pernah berada di titik nol—saat belum mengenal dunia, saat belajar berjalan dengan bantuan orang tua. يَأْتِي البَعْضُ لِحَيَاتِكَ كَنِعْمَةٍ وَيَأْتِي البَعْضُ كَدَرْسٍ “Sebagian orang datang dalam hidupmu sebagai nikmat, dan sebagian lainnya sebagai pelajaran. Maka jagalah nikmat itu dan ambillah pelajarannya.” Setiap kesempatan adalah amanah. Setiap waktu adalah ujian. Dan setiap proses adalah jalan menuju kedewasaan iman. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita, agar tetap istiqamah dalam kesabaran dan keyakinan, hingga tiba saatnya kita kembali kepada-Nya dengan penuh keridaan. *) Editor : Satria
