Harga Plastik Melonjak, UMKM Kuliner Tertekan Gejolak Global
Harga plastik di pasar tradisional terus melonjak setiap harinya. Senin, (6/4/2026). KORANMANADO – Lonjakan harga plastik yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini secara spesifik memukul sektor makanan dan minuman, yang sangat bergantung pada penggunaan kemasan sekali pakai. Kenaikan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya menambah beban biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema berat dalam upaya menjaga kelangsungan usaha, sebagaimana dilansir dari Money. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa harga plastik di Indonesia telah melonjak antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut Atik, lonjakan ini tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini membuat harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, sehingga distribusi terganggu dan harga minyak mentah naik, biaya bahan baku plastik pun ikut merangkak. Pandangan serupa disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai kenaikan harga plastik yang mencapai 100 persen dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dan bahan baku dampak konflik global. Wahyudi menegaskan, “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik.” UMKM Kuliner Paling Terdampak Kenaikan harga plastik paling dirasakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat mengandalkan kemasan plastik seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini memperberat beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya. Wahyudi menambahkan, ketergantungan tinggi pada plastik menjadikan UMKM kuliner sebagai sektor paling rentan. Ia menyebut kemasan plastik sebagai kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian pelaku usaha kecil. Lonjakan harga ini kemudian menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan, yang meski tidak selalu terlihat langsung oleh konsumen, berdampak signifikan pada struktur biaya usaha. Dilema Pelaku Usaha dan Keterbatasan Struktural Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan UMKM pada pilihan sulit. Mereka dihadapkan pada risiko jika menaikkan harga jual produk, yaitu konsumen beralih ke alternatif lain di tengah daya beli masyarakat yang terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan tergerus dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Kondisi ini digambarkan Wahyudi sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, ketergantungan 60 persen pada impor bahan baku plastik serta panjangnya rantai distribusi domestik memperparah tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Strategi Adaptasi dan Peran Pemerintah Di tengah tekanan ini, para pakar menekankan inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif. Wahyudi menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. “Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tuturnya. Strategi adaptasi lain yang disarankan adalah penerapan diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah. Menurut Wahyudi, langkah ini menekan biaya produksi dan mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah lebih ramah lingkungan. Meski inovasi penting, intervensi pemerintah tetap krusial. Wahyudi menegaskan, “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran.” Ia juga menyarankan pemerintah mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik untuk menjaga stabilitas pasokan. Di balik tekanan, kondisi ini juga dipandang sebagai momentum perubahan pola produksi dan konsumsi plastik sekali pakai. Baik Atik maupun Wahyudi menilai krisis ini dapat menjadi titik awal transformasi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang memerlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, Sektor Kuliner Paling Terpukul Sumber Artikel berjudul ” Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, Sektor Kuliner Paling Terpukul “, selengkapnya dengan link: https://kalanganjambi.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-38210132447/lonjakan-harga-plastik-tekan-umkm-sektor-kuliner-paling-terpukul
KALANGANJAMBI.COM – Pedagang grosir plastik di Pasar Tagog Padalarang Bandung Barat mengeluh terkait kenaikan harga plastik kian meroket. /Deni Supriatna/Kontributor PR/ Kalangan Jambi—Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Lonjakan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema bagi pelaku usaha dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kenaikan harga plastik ini terjadi di tengah dinamika global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku serta harga energi. Dampaknya pun merembet hingga ke pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan fleksibilitas operasional. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Menurutnya, sekitar 60 persen bahan baku plastik di Indonesia masih bergantung pada impor, sehingga harga dalam negeri sangat rentan terhadap gangguan pasokan global. Pendapat serupa disampaikan oleh pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai lonjakan harga plastik yang bahkan mencapai 100 persen disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah serta bahan baku akibat konflik global. Ia menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik membuat harga domestik mudah terdampak ketika terjadi gangguan distribusi internasional dan kenaikan harga minyak dunia. Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap berbagai jenis kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus. Atik menambahkan bahwa kondisi ini semakin memperberat beban UMKM yang sebelumnya sudah menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya, karena kenaikan harga plastik secara langsung meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengurangi keuntungan. Sementara itu, Wahyudi menilai bahwa tingginya ketergantungan terhadap plastik membuat sektor kuliner menjadi yang paling rentan terdampak. Ia menyebutkan bahwa penggunaan kemasan plastik merupakan kebutuhan yang sulit dihindari dalam operasional sehari-hari pelaku usaha kecil.
Lonjakan Harga Plastik Jadi Beban Berat UMKM Makanan dan Minuman
Harga plastik di pasar tradisional terus melonjak setiap harinya. Senin, (6/4/2026).(KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU) BATUAH NEWS – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman, menghadapi tekanan berat menyusul lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga kemasan sekali pakai ini memicu dilema serius terkait biaya produksi dan keberlanjutan bisnis mereka, seperti dilansir dari Money. Kenaikan harga plastik tercatat mencapai puluhan hingga ratusan persen per April 2026. Situasi ini diperparah oleh gejolak global yang berdampak pada pasokan bahan baku serta harga energi. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan, lonjakan ini tidak terlepas dari konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujar Atik, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini menyebabkan harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika jalur distribusi terganggu dan harga minyak mentah meningkat, biaya bahan baku plastik ikut terdorong naik. Senada, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, menilai bahwa lonjakan harga plastik hingga 100 persen dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku akibat konflik global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegas Wahyudi. UMKM Kuliner Rasakan Pukulan Terberat Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat bergantung pada kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, hingga kantong pembungkus, yang menjadi kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini menambah beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya. Wahyudi menyebut, lonjakan harga ini berubah menjadi apa yang ia istilahkan sebagai “biaya siluman”. Biaya tambahan ini perlahan menggerus margin keuntungan dan berdampak signifikan pada struktur biaya usaha, meski seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen. Dilema Pelaku Usaha: Naikkan Harga atau Tahan Beban? Peningkatan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan pelaku UMKM pada posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan berisiko: menaikkan harga jual produk atau menahan beban biaya. Jika harga produk dinaikkan, ada risiko konsumen beralih ke alternatif lain, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan semakin menipis dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Wahyudi menggambarkan situasi ini sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Keterbatasan Struktural dan Solusi Inovatif Selain faktor eksternal, dampak kenaikan harga plastik diperparah oleh ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik, yakni sekitar 60 persen. Wahyudi juga menyoroti panjangnya rantai distribusi domestik yang turut memperbesar tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Para pakar menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, atau serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif. Wahyudi juga menekankan perubahan perilaku konsumsi, mendorong UMKM mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia menyarankan strategi diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah, yang tidak hanya menekan biaya produksi tetapi juga mendorong perilaku ramah lingkungan. Peran Pemerintah Crucial Meskipun inovasi di tingkat pelaku usaha penting, intervensi pemerintah tetap menjadi faktor kunci untuk meredam dampak kenaikan harga plastik. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan UMKM menghadapi tekanan ini sendirian. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran,” tegas Wahyudi. Ia juga menyarankan pemerintah untuk mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik guna menjaga stabilitas pasokan. Kondisi ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, namun transformasi ini memerlukan kolaborasi dari pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Harga Plastik Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, UMKM Tertekan
Salah satu pedagang plastik di Pasar Bauntung Banjarbaru, Kalsel mulai meneguhkan berkurangnya pembeli dikarenakan melonjaknya harga plastik hingga 100 persen, Rabu (8/4/2026).(KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWAR) READERS.ID – Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga ini disebut mencapai 30 hingga 80 persen pada April 2026, dan memicu tekanan signifikan pada biaya produksi. Peningkatan harga komoditas plastik ini bersumber dari gangguan rantai pasok global. Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama, yang berdampak langsung pada distribusi nafta, bahan baku esensial untuk produksi plastik berbasis petrokimia, seperti dilansir dari Money. Di tingkat pasar, pedagang turut merasakan dampak kenaikan harga ini. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, mengungkapkan bahwa harga plastik telah naik secara bertahap selama beberapa pekan terakhir. “Jauh sebelum memasuki Ramadhan itu masih Rp 10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp 500, naik Rp 700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi, menggambarkan laju kenaikan yang signifikan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik erat kaitannya dengan terganggunya rantai pasok global, terutama pada nafta. Menurutnya, konflik di Timur Tengah memicu koreksi suplai di sektor-sektor industri yang sangat bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. “Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia yang berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi di global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya. Kondisi ini bahkan disebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas), menambahkan bahwa sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti akibat konflik. Hal ini juga memengaruhi jalur distribusi penting seperti Selat Hormuz. Keterbatasan bahan baku tersebut mendorong industri untuk melakukan penyesuaian produksi. “Sudah mulai berani menggunakan campuran recycle material dengan virgin material atau bahan baku plastik murni,” kata Fajar. Ia menekankan pentingnya penggunaan plastik daur ulang untuk menjaga harga tetap terjangkau oleh konsumen. Dampak Kenaikan Biaya pada UMKM Dampak kenaikan harga plastik ini paling terasa di sektor hilir, khususnya bagi UMKM. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair), Atik Purmiyati, menegaskan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Kenaikan harga plastik akan menambah beban produksi dan dapat menggerus keuntungan usaha, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Atik menjelaskan bahwa kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik yang masih tinggi. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM semakin menyulitkan adaptasi terhadap kenaikan harga tiba-tiba. Sementara itu, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari. “Ketika rantai pasok internasional terganggu dan harga minyak naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan kita belum mandiri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi. Situasi ini menunjukkan kerentanan ekonomi domestik terhadap gejolak global. Strategi Industri dan Pemerintah Untuk menjaga produksi tetap stabil, industri plastik mulai mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah penggunaan bahan daur ulang sebagai substitusi sebagian bahan baku. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas stok di pasar. Selain itu, industri juga aktif menjajaki sumber pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan. Optimalisasi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi juga dilakukan untuk menutupi celah kekurangan pasokan nafta. Fajar Budiono menambahkan, di tingkat pabrik, efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian spesifikasi produk, seperti mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsinya. “Contoh kalau plastik kerupuk yang tadinya menggunakan ketebalan 100 mikron bisa dikurangi menjadi 80 atau 70 mikron tanpa mengurangi fungsi dari si kemasan itu sendiri,” jelasnya. Adaptasi UMKM dan Alternatif Bahan Baku Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi dengan bahan nabati. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut rumput laut dan singkong sebagai alternatif potensial yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya domestik. “Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak,” kata Maman. Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Pelaku UMKM juga melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengatur volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan. Atik Purmiyati menyarankan substitusi plastik dengan bahan ramah lingkungan, seperti kemasan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), dan serat nanas. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif juga dapat membantu menekan biaya. Inovasi model bisnis, termasuk memberikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, turut didorong. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, guna memengaruhi permintaan pasar dan mengurangi tekanan pada industri. Jaminan Pasokan dan Stabilitas Industri Meskipun tekanan global meningkat, pemerintah memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar. Agus Gumiwang menegaskan bahwa masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik karena produk plastik masih tersedia. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan subsektor industri kemasan masih mencatat kinerja tinggi pada Maret 2026. Meski demikian, pencarian sumber bahan baku baru menghadapi tantangan waktu distribusi yang lebih panjang. Fajar Budiono menyebut pengiriman dari sumber baru di luar Timur Tengah bisa mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan jalur Timur Tengah yang berkisar 10 hingga 15 hari. Kementerian Perindustrian juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor di tengah koreksi harga dan tekanan global ini.
UMM Siap Cetak Generasi Petani Modern dengan Teknologi
pwmu.co –Isu kedaulatan pangan menjadi tantangan global yang semakin mendesak di tengah perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang menggelar International Guest Lecture bertajuk “Achieving Food Sovereignty through the Integration of Smart and Sustainable Agricultural Technologies” pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan dua akademisi dari Shandong Agricultural University, yakni Zhang Chao, Ph.D., dan Xiaoyun Wang, Ph.D. Dalam pemaparannya, Zhang Chao menegaskan bahwa transformasi sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi cerdas. China telah mengembangkan sistem pertanian modern melalui integrasi Beidou Navigation, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), serta platform smart cloud. “Sistem kami mampu menghubungkan sensor, drone, dan jaringan digital dalam satu ekosistem terpadu. Kehadiran AI dan sistem otomatis menjadi kunci dalam menciptakan pertanian presisi,” jelasnya. Menurutnya, teknologi ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, Xiaoyun Wang memaparkan keberhasilan China dalam mengembangkan teknologi pertanian, khususnya pada sektor hortikultura. Pemanfaatan protected agriculture seperti greenhouse terbukti mampu: Memperpanjang masa tanam Menstabilkan produksi Meningkatkan kualitas hasil panen “Kami berharap teknologi ini dapat diadaptasi di Indonesia untuk mendorong produksi sekaligus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyesuaian teknologi dengan kondisi lokal Indonesia, seperti curah hujan tinggi dan karakteristik tanah tropis. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menegaskan bahwa mahasiswa harus siap menghadapi dunia tanpa batas. “The world is getting borderless. Batas geografis bukan lagi penghalang. Persiapkan diri untuk bersaing di tingkat internasional,” pesannya. Ia menambahkan bahwa sektor pangan, teknologi, dan energi akan menjadi kunci masa depan. Melalui forum internasional ini, UMM berupaya memperkuat kapasitas mahasiswa sekaligus memperluas jejaring global. Melalui integrasi teknologi modern dan penguatan sumber daya manusia, UMM optimistis kedaulatan pangan dapat diwujudkan secara nyata. Sinergi antara inovasi teknologi dan pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak generasi petani modern yang adaptif, produktif, dan berdaya saing global. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Dosen UMM Masuk Top 100 Akademisi Terbaik Dunia
Dr Sholahuddin Al Fatih MH (humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Menembus jajaran elit akademisi tingkat dunia bukan sekadar perkara memperbanyak publikasi, melainkan pembuktian kedalaman dan dampak nyata sebuah karya keilmuan. Prinsip inilah yang mengantarkan Dr Sholahuddin Al Fatih MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menempati daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia bidang Ilmu Sosial versi measuresHE. Capaian prestisius ini menempatkannya sejajar dengan deretan peneliti top dari kampus bergengsi mancanegara seperti Oxford University (Inggris) hingga Deakin University (Australia). Berbeda dengan ajang pemeringkatan institusi pada umumnya, measuresHE secara spesifik menilai rekam jejak individu peneliti di kancah global secara objektif tanpa skema berbayar. Fatih menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan tiga indikator utama, yakni Research Gravitas, Olympic Mean, dan Interaction Credit yang dilacak dari profil akademik terverifikasi seperti Scopus dan Web of Science. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi. Saya menempati peringkat 91,” ujarnya, Rabu (8/4/2026). Bukti nyata prinsip riset berdampak itu tercermin dari salah satu karyanya pada masa pandemi 2021 yang membahas ekspresi masyarakat di media sosial beserta konsekuensi hukumnya. Kajian tersebut menegaskan pentingnya kehadiran hukum secara praktis di tengah dinamika ruang digital. Sepanjang karier akademiknya, Fatih telah menelurkan sekitar 60 artikel terindeks Scopus, lima artikel di Web of Science Core Collection, dan ratusan karya di Google Scholar. Ia konsisten mengangkat isu teknologi, media sosial, dan dinamika hukum di tengah disrupsi zaman. “Kami harus menjembatani bagaimana hukum itu lebih aplikatif dan lebih banyak diterapkan, tidak hanya di ranah konsep,” ujarnya. Keberhasilan riset tersebut tidak lepas dari dukungan ekosistem Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Kampus Putih yang menyediakan akses jurnal, fasilitas riset, hingga insentif publikasi. Fatih berharap capaian ini dapat semakin mengharumkan nama UMM di tingkat global sekaligus memotivasi dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya. “Riset itu harus berdampak. Jadi mulai saja, jangan takut ditolak, dan teruslah maju,” pesannya. (Faqih/AS)
