Lulus Program BIPA UMM, Puluhan Mahasiswa Asing Siap Jadi Duta Bahasa Indonesia di Kancah Global
ARTIKEL | A – Puluhan mahasiswa internasional penerima beasiswa The International Asia Scholarship (TIAS), Kemitraan Negara Berkembang (KNB), dan SUMMIT Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi menyelesaikan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Closing Ceremony yang digelar di Aula GKB IV Kampus Putih UMM pada Kamis (9/7/2026) ini, menandai selesainya masa pembekalan bahasa dan budaya sebelum mereka terjun langsung memulai studi di program studi masing-masing. LayananDokumen & Pencetakan Selama satu tahun penuh, para mahasiswa asing ini tidak hanya digembleng terkait tata bahasa dan komunikasi, tetapi juga diajak menyelami kebiasaan serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil dari inkubasi budaya tersebut tercermin kuat dalam acara penutupan yang berlangsung hangat. Para mahasiswa secara apik menampilkan pertunjukan alat musik tradisional angklung, pembacaan puisi, hingga penyampaian kesan pesan menggunakan bahasa Indonesia yang fasih. Pengalaman belajar yang komprehensif ini dirancang sebagai bekal krusial bagi mereka untuk beradaptasi dengan ritme pergaulan sosial dan lingkungan akademik di UMM. Pondasi Utama Menjadi Jembatan Diplomasi Budaya Kepala UPT BIPA UMM, Riski Lestiono, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa kelulusan dari Program BIPA ini bukanlah batas akhir dari proses belajar, melainkan fondasi utama untuk mengikuti perkuliahan reguler. Ia menjelaskan, penguasaan bahasa dan pemahaman budaya lokal yang telah dikuasai akan menjadi alat bantu adaptasi yang vital. Lebih jauh, bekal ini diharapkan terus melekat dan bermanfaat ketika mereka telah lulus dan kembali ke negara asalnya kelak. “Selama satu tahun ini Anda tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga memasuki budaya lokal. Ketika kembali ke negara asal, ini bukan akhir dari perjalanan belajar Anda. Justru ini adalah permulaan untuk menjadi duta bahasa Indonesia dan duta Indonesia di negara masing-masing. Ceritakan kepada masyarakat di negara Anda tentang Indonesia dan terus kembangkan kemampuan bahasa Indonesia yang telah diperoleh di UMM,” ujar Riski Lestiono. Buka Wawasan Baru Terkait Nilai Toleransi Dampak positif dan mendalam dari program ini dirasakan secara langsung oleh para peserta, salah satunya adalah Hamdan Cheloh, mahasiswa asal Thailand. Ia menuturkan bahwa BIPA memberikannya pengalaman belajar berharga yang melampaui sekadar penguasaan kosakata dan keterampilan menulis. Baginya, program ini telah membuka wawasan baru tentang pentingnya merawat nilai toleransi dan bagaimana berkolaborasi lintas budaya dengan individu dari berbagai negara. Pendidikan “Saya sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti Program BIPA di UMM selama satu tahun. Saya belajar bukan hanya tentang bahasa Indonesia, tetapi juga memahami budaya Indonesia, toleransi, dan bagaimana bekerja sama dengan banyak orang. Terima kasih kepada seluruh pengajar BIPA yang selalu sabar membimbing. Saya juga bangga melihat teman-teman internasional yang kini dapat berbicara bahasa Indonesia karena kami menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Hamdan. Keberhasilan penyelenggaraan Program BIPA ini menjadi bukti konkret komitmen UMM dalam memberikan pengalaman pendidikan inklusif bertaraf internasional. Kampus Putih membuktikan diri tidak sekadar sebagai tempat untuk menimba ilmu secara akademis, tetapi juga menjadi wadah yang membentuk kesiapan sosial dan budaya bagi setiap pelajarnya. Harapannya, para lulusan BIPA ini kelak tidak hanya sukses meraih gelar sarjana, melainkan juga bertransformasi menjadi jembatan diplomasi budaya yang mampu memperkenalkan wajah ramah dan keberagaman Indonesia ke kancah global.
Kepala BPOM Dorong Sinergi Neurosains, Inovasi Farmasi, dan Regulasi untuk Hilirisasi Riset
pom.go.id Malang, Jawa Timur – Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (9/7/2026). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya sinergi antara neurosains, inovasi farmasi, dan kepemimpinan regulasi sebagai fondasi hilirisasi riset dan penguatan daya saing bangsa. Kepala BPOM menyoroti perkembangan global di bidang bioteknologi dan farmasi, termasuk tren paten produk biologis, terapi gen, dan obat berbasis sel. Menurutnya, era living medicine menuntut regulasi yang adaptif, berbasis sains, dan mampu mengikuti kemajuan teknologi. BPOM telah menetapkan pedoman evaluasi produk terapi lanjut melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced, termasuk sertifikasi good manufacturing practices (GMP) dan pengawasan digital monitoring efek samping obat melalui e-MESO. Kepala BPOM menegaskan bahwa peran BPOM bukan hanya menjaga perlindungan publik, tetapi juga membuka jalan bagi investasi obat dan makanan. Pasar global manufaktur ATMP diperkirakan meningkat dari USD41,46 miliar (setara sekitar Rp697,73 triliun) pada tahun 2026 menjadi USD86,76 miliar (setara sekitar Rp1.460 triliun) pada tahun 2031, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 15,91%. “Data tersebut menunjukkan bahwa ATMP [advanced therapy medicinal products] mengalami pertumbuhan yang dinamis dan semakin cepat di seluruh dunia. Perkembangan ini menegaskan pentingnya kesiapan regulasi yang kuat dan adaptif untuk melindungi kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan akses yang aman, efektif, dan efisien terhadap terapi inovatif,” jelasnya. Dalam konteks hilirisasi riset, ia menekankan pentingnya kolaborasi triple helix antara akademisi (academia), industri (business), dan pemerintah (government) atau Sinergi ABG. BPOM telah menjalin 186 kerja sama dengan perguruan tinggi serta mendampingi dari tahap riset hingga perizinan untuk produk inovatif seperti Vaksin Merah Putih, Insulin Detemir, dan terapi sel punca. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat ekosistem inovasi nasional sekaligus mendorong peningkatan daya saing global. BPOM juga memperkuat good regulatory practices (GRP), kolaborasi regional dan global, serta digitalisasi pengawasan. Terlebih dengan telah diakuinya Indonesia kini sebagai WHO-Listed Authority (WLA) untuk vaksin, yang mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kapabilitas regulasi nasional. “Status WLA harus dipertahankan melalui kinerja konsisten dan perbaikan berkelanjutan,” tegasnya. Kepala BPOM menambahkan bahwa era baru kesehatan berbasis biologi adaptif, seperti terapi gen dan sel, menuntut regulasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan pengawasan berbasis risiko dan bukti, BPOM ingin memastikan bahwa inovasi dapat segera dihilirisasikan menjadi produk nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. “Untuk mewujudkan mimpi besar, kita perlu kapasitas bermimpi yang besar, ketekunan, dan keyakinan dalam mencapainya,” pungkas Taruna, menutup orasi ilmiah dengan pesan inspiratif bagi generasi muda. Sementara itu, Rektor UMM Nazaruddin Malik, dalam sambutannya, menekankan bahwa kehadiran Kepala BPOM pada momen wisuda tersebut diharapkan semakin memperkuat UMM dalam mengembangkan inovasinya ke arah bisnis yang lebih menjanjikan. Kolaborasi pihak kampus bersama pemerintah dalam hal ini sangat penting dalam mewujudkan kualitas aneka produk pangan dan obat yang teruji, baik dari mutu dan kehalalannya. “Ke depan, UMM akan dilandasi tiga fondasi utama yang kami sebut excellent solution center, yaitu pengembangan service excellence hub, industrial and business partnership, serta menjadikan kampus ini sebagai talent incubator pool,” terangnya.
Sosiologi UMM Hadirkan Perludem, Mahasiswa Belajar Jejaring Sosial dan Demokrasi
Malang, (afederasi.com) – Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan narasumber dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam perkuliahan Manajemen Jejaring Sosial Masyarakat Sipil, Jumat (10/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Sosiologi UMM ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran masyarakat sipil dalam membangun jejaring kolaboratif serta mendorong praktik demokrasi di Indonesia. Perkuliahan menghadirkan Heroik Mutaqin Pratama, M.IP, praktisi dari Perludem. Kehadiran lembaga yang aktif mengawal isu kepemiluan dan demokrasi tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif praktis kepada mahasiswa mengenai pengelolaan jejaring masyarakat sipil di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Dalam pemaparannya, Heroik menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang bekerja secara mandiri, sukarela, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta mendorong nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. “Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada negara atau penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, serta mampu membangun jejaring kolaboratif dalam mengawal kepentingan publik,” ujar Heroik. Ia menjelaskan bahwa jejaring sosial tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas di media digital, melainkan hubungan antarinvidu, komunitas, dan organisasi yang saling terhubung melalui pertukaran informasi, sumber daya, pengetahuan, dan dukungan. Jejaring yang kuat dinilai mampu meningkatkan efektivitas advokasi, memperluas dukungan publik, serta memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Selain membahas konsep dasar jejaring sosial, Heroik menguraikan berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem masyarakat sipil, mulai dari organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, akademisi, media massa, lembaga donor, hingga pemerintah sebagai mitra kolaborasi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada strategi membangun jejaring melalui penguatan kepercayaan (trust building), penyusunan tujuan bersama, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan keberagaman kepentingan dalam sebuah koalisi. Materi perkuliahan juga mengulas perkembangan gerakan sosial di era digital. Menurut Heroik, media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan kampanye sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, serta ancaman keamanan digital yang perlu diantisipasi oleh organisasi masyarakat sipil. Pada sesi berikutnya, mahasiswa mempelajari konsep social mapping atau pemetaan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Metode ini digunakan untuk memahami struktur sosial masyarakat, mengidentifikasi aktor-aktor berpengaruh, memetakan jaringan komunikasi, serta mengetahui pola penyebaran informasi politik di tingkat komunitas. Pemetaan sosial dinilai penting sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Sementara itu, dosen pengampu Mata Kuliah Jejaring Sosial, Ahmad Mujahid Arrozy, M.Sos., mengatakan bahwa kolaborasi dengan praktisi merupakan bagian dari upaya Program Studi Sosiologi UMM menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman lapangan. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori jejaring sosial. Mereka juga harus melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mengawal proses demokrasi. Kehadiran Perludem memberikan pengalaman belajar yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik saat ini,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa mampu mengintegrasikan teori sosiologi dengan praktik pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dalam membangun jejaring lintas sektor, melakukan analisis sosial, serta merancang strategi kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Program Studi Sosiologi UMM kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan isu-isu kontemporer. Kolaborasi dengan Perludem menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas akademik mahasiswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam mengelola jejaring masyarakat sipil, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan sosial.
Brimedika Health Expo 2026 Hadirkan Pengalaman Baru Belajar Kesehatan
RRI.CO.ID, Malang – Belajar tentang kesehatan kini tidak lagi identik dengan seminar yang berlangsung satu arah. Melalui Brimedika Health Expo 2026, masyarakat diajak merasakan pengalaman edukasi kesehatan yang lebih interaktif melalui talkshow, konsultasi langsung bersama tenaga kesehatan, hingga berbagai aktivitas yang melibatkan peserta secara aktif. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Swiss Belinn Malang pada Minggu (5/7) ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tergabung dalam Tim Celavie dengan RSU Brimedika Malang. Mengusung tema “Healthy Inside, Happy Outside”, Brimedika Health Expo 2026 menjadi health expo mandiri pertama yang diinisiasi oleh RSU Brimedika Malang sebagai upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Brimedika Health Expo 2026 merupakan implementasi mata kuliah Praktikum Public Relations 3 dengan fokus Brand Activation. Melalui kegiatan ini, mahasiswa menerapkan strategi komunikasi dengan merancang sebuah experiential event yang tidak hanya memperkenalkan layanan rumah sakit, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui edukasi kesehatan yang mudah dipahami dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama penyelenggaraan expo, peserta memperoleh kesempatan mengunjungi empat booth layanan kesehatan, yaitu Booth Poli Psikiatri, Poli Estetika, Poli Gizi, dan Medical Check Up (MCU). Di setiap booth, peserta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tenaga kesehatan profesional, memperoleh edukasi, serta mengikuti aktivitas interaktif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Salah satu sesi yang paling diminati adalah talkshow kesehatan mental bersama dokter spesialis kejiwaan RSU Brimedika Malang, dr. Yunatan Iko, Sp.KJ. Dalam pemaparannya, dr. Yunatan mengajak peserta memahami bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ia juga menjelaskan pentingnya mengenali emosi, memahami tanda-tanda ketika seseorang membutuhkan bantuan profesional, serta menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan jiwa. Selain memperoleh wawasan baru, peserta juga diajak mengikuti berbagai permainan interaktif dan berkesempatan membawa pulang doorprize yang telah disiapkan panitia. Suasana yang hangat dan komunikatif membuat peserta tidak ragu berdiskusi maupun berkonsultasi dengan para tenaga kesehatan yang hadir. Ketua Pelaksana Brimedika Health Expo 2026, Halizaroh Zulqiah, berharap kegiatan ini mampu menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. “Kami berharap Brimedika Health Expo 2026 tidak hanya menjadi sebuah kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik maupun mental serta memanfaatkan layanan kesehatan secara lebih optimal,” ujarnya. Antusiasme peserta juga terlihat dari berbagai tanggapan positif yang disampaikan setelah mengikuti kegiatan. “Saya benar-benar mendapatkan pengalaman baru. Acara ini tidak hanya seru, tetapi juga membuat saya lebih memahami pentingnya kesehatan mental. Salut karena mahasiswa mampu menghadirkan kegiatan yang bermanfaat seperti ini,” ujar salah satu peserta. Brimedika Health Expo 2026 merupakan hasil kolaborasi Tim Celavie dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan RSU Brimedika Malang sebagai implementasi mata kuliah Praktikum Public Relations 3. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mengaplikasikan strategi public relations dan brand activation dalam menghadirkan edukasi kesehatan yang lebih dekat, interaktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Brimedika Health Expo 2026, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM bersama RSU Brimedika Malang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan dapat dikemas secara kreatif, interaktif, dan lebih dekat dengan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus menghadirkan inovasi promosi kesehatan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Sepak Bola dan Politik Bedanya Cuma di Jersey
Tagar.co – Ada alasan mengapa sepak bola disebut olahraga paling populer di dunia. Tidak semata-mata soal pemain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Kylian Mbappé. Bukan pula karena jutaan orang rela begadang hanya demi menonton bola yang biasanya bergulir selama 90 menit. Alasannya sangat sederhana. Sepak bola itu sebuah drama. Kalau hidup sedang terasa membosankan, nyalakan televisi saat ada pertandingan besar. Lihat setelah dua jam. Muncul harapan, mimpi hancur, pahlawan berubah jadi pesakitan, dan wasit mendadak menjadi orang yang paling dibenci sedunia. Piala Dunia 2026 juga menyajikan paket lengkap itu. Salah satu laga yang memancing perdebatan adalah pertandingan Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Pertandingan berjalan sengit. Mesir memberikan perlawanan yang tidak disangka banyak orang. Namun setelah beberapa keputusan penting wasit dan Video Assistant Referee (VAR), arah pertandingan berubah. Argentina akhirnya keluar sebagai pemenang (3-2). Juara bertahan tahun 2022 itu sempat tertinggal 0-2 dengan waktu tersisa 20 menit. Tetapi semua kemudian berubah. Kesebelasan Argentina menang. Masalahnya bukan sekadar siapa yang menang. Yang ramai justru siapa yang merasa dirugikan. Pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, bereaksi keras. Ia mempertanyakan beberapa keputusan wasit Francois Letexier yang dianggap mengubah jalannya pertandingan. Baca Juga: Maroko Menang Adu Penalti 3-2 atas Belanda, Saibari Jadi Penentu Pendukung Mesir pun memenuhi media sosial dengan berbagai potongan video yang mereka anggap sebagai bukti ketidakadilan. Ingat, wasit Francois Letexier juga pernah memimpin laga play-off Olimpiade Paris 2024 (Timnas U23 Indonesia Vs Guinea). Waktu itu, kepemimpinan Letexier memicu kritik luas dengan sejumlah keputusan kontroversial juga. Sebaliknya, pendukung Argentina menganggap semua keputusan itu masih berada dalam koridor aturan permainan. Sampai hari ini, perdebatan itu tetap hidup sebagai kontroversi. Antara Stadion dan TPS, Rasanya Sama Lucunya, suasana seperti itu terasa sangat akrab bagi orang Indonesia. Kita seperti pernah menonton pertandingan semacam ini bukan di stadion. Melainkan di panggung politik. Politik Indonesia sebenarnya mirip pertandingan sepak bola. Namun ada bedanya. Coba lihat perbedaan seragamnya. Di stadion, orang memakai jersey. Dalam politik orang mungkin memakai batik atau jas. Di stadion, suporter berteriak memuji pemain. Di politik, pendukung membuat tagar, video pendek, dan perang komentar. Lalu, di stadion wasit meniup peluit. Di politik, peluitnya bisa berbentuk keputusan lembaga. Misalnya ada aturan baru, putusan pengadilan, atau kebijakan yang mendadak mengubah arah pertandingan. Ingat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK)? Ada keputusannya yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden (2024). Putusan yang diketok Oktober 2023 bernomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lalu muncullah kalimat yang selalu hadir setiap selesai Pemilu. “Kami menang.” Di sisi lain muncul kalimat yang tidak kalah terkenal. “Kami dicurangi.” Kalimat itu rasanya seperti soundtrack demokrasi Indonesia. Setiap Pemilu selalu ada pihak yang puas. Selalu ada pihak yang kecewa. Tak terkecuali ada yang merasa pertandingan berjalan normal. Selalu ada pula yang merasa ada pemain yang memperoleh perlakuan istimewa. Pemilu 2019 misalnya, berakhir dengan sengketa di MK setelah muncul tuduhan kecurangan dari pihak yang kalah. Pada Pemilu 2024, ruang publik kembali dipenuhi perdebatan mengenai netralitas aparat, dan penggunaan fasilitas negara. Sekali lagi jangan lupakan putusan kontroversial MK terkait syarat pencalonan wakil presiden itu. Memang, tidak semua tuduhan itu terbukti di pengadilan. Namun perdebatan tersebut menunjukkan bahwa dalam politik, rasa adil sering kali sama pentingnya dengan hasil akhir. Orang biasanya lebih mudah menerima kekalahan daripada menerima perasaan bahwa pertandingan tidak berjalan setara. Uang Menentukan Kursi VIP Ada satu pemain yang hampir tidak pernah masuk daftar susunan pemain, tetapi pengaruhnya luar biasa besar. Namanya uang. Di sepak bola modern, uang bisa membeli pemain terbaik. Bisa membangun stadion megah. Bisa menghadirkan pelatih kelas dunia. Bahkan sejarah juga mencatat adanya skandal pengaturan pertandingan. Misalnya, Calciopoli di Italia (2006) yang menunjukkan bagaimana upaya memengaruhi kompetisi pernah benar-benar terjadi. Juventus, AC Milan, Lazioa dan Fiorentina terkena sanksi degradasi dan pengurangan poin. Politik juga mengenal logika yang sama. Tidak ada kampanye yang hidup dari tepuk tangan. Apa itu? Baliho, iklan, media sosial, survei, relawan semua membutuhkan biaya. Bahkan secangkir kopi dalam rapat pemenangan pun ada yang membayar. Baca Juga: Maroko dan Mesir Menjaga Martabat Afrika di 16 Besar Piala Dunia 2026 Oleh karena itu, jangan heran kalau politik sering terasa seperti kompetisi yang dimenangkan bukan hanya oleh ide, tetapi juga oleh kemampuan menggerakkan sumber daya. Di sinilah demokrasi menghadapi ujian terbesarnya. Apakah rakyat memilih karena gagasan? Atau karena pencitraan yang terus-menerus diputar seperti iklan sebelum pertandingan dimulai? Ironisnya, penonton sepak bola biasanya lebih kritis daripada pemilih. Kalau wasit keliru, tayangan ulang langsung dicari. Kalau VAR dianggap salah, cuplikannya beredar dalam hitungan menit. Saat menyangkut politik, kita kadang justru malas memeriksa fakta. Cukup membaca judul, lalu merasa paling benar. Cukup melihat video 30 detik, lalu menganggap sudah memahami persoalan negara. Padahal demokrasi tidak bisa hidup dari perasaan semata. Ia membutuhkan warga yang mau berpikir. Juga mau mau bertanya. Tak terbuai dengan sorak sorai. Pada akhirnya, sepak bola mengajarkan sesuatu yang sederhana. Tidak semua pertandingan akan berakhir tanpa kontroversi. Akan selalu ada keputusan yang diperdebatkan. Selalu ada pihak yang pulang sambil menggerutu. Namun pertandingan tetap selesai dan sejarah akan mencatat bukan hanya siapa pemenangnya, melainkan bagaimana kemenangan itu diraih. Politik Indonesia juga seharusnya demikian. Menang memang penting. Tetapi menang dengan cara yang dipercaya publik jauh lebih penting. Sebab trofi bisa dipajang di lemari. Jabatan bisa berakhir setelah masa bakti. Namun kepercayaan masyarakat, sekali hilang, sering kali jauh lebih sulit direbut kembali daripada mencetak gol di menit ke-90.
Perkuat Pemahaman Demokrasi, Sosiologi UMM Hadirkan Perludem Bahas Manajemen Jejaring Masyarakat Sipil
MALANG, PIJARNEWS.ID – Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan narasumber dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam perkuliahan Manajemen Jejaring Sosial Masyarakat Sipil. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (10/7/2026) di Laboratorium Sosiologi UMM ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran masyarakat sipil dalam membangun jejaring kolaboratif, mendorong advokasi kebijakan, serta memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Adapun narasumber yang hadir adalah Heroik Mutaqin Pratama, M.IP, praktisi sekaligus perwakilan dari Perludem. Perludem sendiri merupakan lembaga yang selama ini aktif mengawal isu kepemiluan dan demokrasi, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif praktis kepada mahasiswa mengenai pengelolaan jejaring masyarakat sipil di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang bekerja secara mandiri, sukarela, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta mendorong nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. “Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada negara atau penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, serta mampu membangun jejaring kolaboratif dalam mengawal kepentingan publik,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa jejaring sosial tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas di media digital, melainkan hubungan antarinvidu, komunitas, dan organisasi yang saling terhubung melalui pertukaran informasi, sumber daya, pengetahuan, dan dukungan. Jejaring yang kuat dinilai mampu meningkatkan efektivitas advokasi, memperluas dukungan publik, serta memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Selain membahas konsep dasar jejaring sosial, ia juga menguraikan berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem masyarakat sipil, mulai dari organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, akademisi, media massa, lembaga donor, hingga pemerintah sebagai mitra kolaborasi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada strategi membangun jejaring melalui penguatan kepercayaan (trust building), penyusunan tujuan bersama, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan keberagaman kepentingan dalam sebuah koalisi. Lebih lanjut ia turut mengulas perkembangan gerakan sosial di era digital. Menurutnya, media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan kampanye sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, serta ancaman keamanan digital yang perlu diantisipasi oleh organisasi masyarakat sipil. Mahasiswa juga diajak mempelajari konsep social mapping atau pemetaan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Metode ini digunakan untuk memahami struktur sosial masyarakat, mengidentifikasi aktor-aktor berpengaruh, memetakan jaringan komunikasi, serta mengetahui pola penyebaran informasi politik di tingkat komunitas. Pemetaan sosial dinilai penting sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Sementara itu, dosen pengampu Mata Kuliah Jejaring Sosial, Ahmad Mujahid Arrozy, M.Sos., mengatakan bahwa kolaborasi dengan praktisi merupakan bagian dari upaya Program Studi Sosiologi UMM menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman lapangan. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori jejaring sosial. Mereka juga harus melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mengawal proses demokrasi. Kehadiran Perludem memberikan pengalaman belajar yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik saat ini,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa mampu mengintegrasikan teori sosiologi dengan praktik pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dalam membangun jejaring lintas sektor, melakukan analisis sosial, serta merancang strategi kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Program Studi Sosiologi UMM kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan isu-isu kontemporer. Kolaborasi dengan Perludem menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas akademik mahasiswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam mengelola jejaring masyarakat sipil, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan sosial.
UMTS dan UMM Perkuat Pengembangan SDM Dosen dan Kerja Sama Pendidikan
Malang, Suara ‘Aisyiyah – Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali mempertegas komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) pada Jumat (4/7/26). Penandatanganan MoA ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah lebih dahulu disepakati oleh kedua perguruan tinggi sebagai landasan pengembangan kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan. Kerja sama yang telah terjalin antara UMTS dan UMM selama ini menunjukkan hasil yang nyata, terutama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Implementasi MoA difokuskan pada peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut jenjang doktor, penguatan jejaring akademik, serta peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu indikator keberhasilan kerja sama tersebut adalah meningkatnya jumlah dosen UMTS yang melanjutkan pendidikan doktoral di UMM. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 25 dosen UMTS sedang menempuh pendidikan Program Doktor di berbagai bidang keilmuan di Universitas Muhammadiyah Malang. Kesempatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan memiliki kapasitas akademik yang semakin kuat dalam mendukung kemajuan UMTS sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang terus berkembang. Selain memberikan kesempatan studi lanjut bagi para dosen, hubungan akademik antara kedua perguruan tinggi juga semakin erat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya adalah kepercayaan yang diberikan kepada Rektor UMTS, Darliana Sormin untuk menjadi penguji eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UMM. Amanah tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berkembang menjadi kemitraan akademik yang saling memperkuat dalam menjaga mutu pendidikan tinggi. Kerja sama ini juga mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Pada Juli 2026, tiga dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UMTS dijadwalkan menyelesaikan studi doktoralnya tepat waktu. Ketiga dosen tersebut adalah Rosmaimuna Siregar yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi PAI UMTS, Adek Kholijah Siregar, serta Mira Rahmayanti Sormin. Keberhasilan ketiganya menyelesaikan pendidikan doktor tepat waktu menjadi capaian penting bagi UMTS dalam meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bertambahnya dosen berkualifikasi doktor di lingkungan UMTS diharapkan semakin memperkuat kapasitas institusi dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian akreditasi program studi maupun institusi serta memperluas kontribusi UMTS terhadap pembangunan pendidikan, khususnya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan dan Sumatera Utara. Penandatanganan MoA ini menjadi bukti bahwa hubungan antara UMTS dan UMM terus berkembang secara produktif. Kesepakatan yang dibangun tidak hanya berorientasi pada kegiatan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem akademik yang kolaboratif melalui pengembangan pendidikan, penelitian bersama, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pengalaman akademik, hingga peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Melalui implementasi MoA sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati sebelumnya, kedua perguruan tinggi berkomitmen untuk terus memperluas ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua institusi. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam pengembangan pendidikan tinggi serta mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan persyarikatan Muhammadiyah.
Sosiologi UMM Malang Gandeng Perludem, Bekali Mahasiswa Kelola Jejaring Masyarakat Sipil
TIMESINDONESIA.CO.ID MALANG – Penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara negara, tetapi juga pada kemampuan masyarakat sipil membangun kolaborasi yang efektif. Kesadaran itulah yang menjadi fokus Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui perkuliahan Manajemen Jejaring Sosial Masyarakat Sipil yang menghadirkan praktisi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perkuliahan yang berlangsung di Laboratorium Sosiologi UMM, Jumat (10/7/2026), menghadirkan Heroik Mutaqin Pratama, M.IP., untuk memberikan perspektif praktis mengenai pengelolaan jejaring masyarakat sipil di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dalam pemaparannya, Heroik menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta memperkuat nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. “Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada negara atau penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, serta mampu membangun jejaring kolaboratif dalam mengawal kepentingan publik,” ujarnya. Jejaring Sosial Lebih dari Sekadar Media Digital Heroik menjelaskan bahwa jejaring sosial tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas di media sosial, tetapi merupakan hubungan kolaboratif antarkomunitas, organisasi, akademisi, media, hingga pemerintah yang saling bertukar informasi, sumber daya, pengetahuan, dan dukungan. Menurutnya, jejaring yang kuat akan meningkatkan efektivitas advokasi, memperluas dukungan publik, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Mahasiswa juga dikenalkan pada strategi membangun jejaring melalui penguatan kepercayaan (trust building), penyamaan tujuan, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan perbedaan kepentingan dalam sebuah koalisi. Perkuliahan turut membahas perubahan gerakan sosial di era digital. Heroik menilai media sosial telah menjadi instrumen penting dalam memperluas kampanye sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, hingga ancaman keamanan digital yang harus diantisipasi organisasi masyarakat sipil. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep social mapping atau pemetaan sosial sebagai instrumen untuk memahami struktur masyarakat, mengidentifikasi aktor-aktor strategis, memetakan jaringan komunikasi, serta membaca pola penyebaran informasi politik di tingkat komunitas. Metode tersebut dinilai penting dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat. Dosen pengampu mata kuliah, Ahmad Mujahid Arrozy, M.Sos., mengatakan keterlibatan praktisi menjadi bagian dari strategi pembelajaran kontekstual yang diterapkan Program Studi Sosiologi UMM. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami bagaimana teori jejaring sosial diterapkan dalam praktik untuk membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung proses demokrasi. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori jejaring sosial. Mereka juga harus melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Kehadiran Perludem memberikan pengalaman belajar yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik saat ini,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa mampu mengintegrasikan teori sosiologi dengan praktik pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kompetensi membangun jejaring lintas sektor, melakukan analisis sosial, dan merancang strategi kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Program Studi Sosiologi UMM menegaskan komitmennya menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer. Kehadiran Perludem diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan akademik mahasiswa, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka sebagai calon intelektual yang mampu berkontribusi dalam penguatan demokrasi dan pembangunan sosia
Sosiologi UMM Gandeng Perludem, Perkuat Pemahaman Mahasiswa tentang Jejaring Masyarakat Sipil
pwmu.co –Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan narasumber dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam perkuliahan Mata Kuliah Manajemen Jejaring Sosial Masyarakat Sipil, Jumat (10/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Sosiologi UMM itu bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran masyarakat sipil dalam membangun jejaring kolaboratif, mendorong advokasi kebijakan, serta memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Perkuliahan menghadirkan Heroik Mutaqin Pratama, M.IP., praktisi sekaligus narasumber dari Perludem. Kehadirannya diharapkan memberikan perspektif praktis mengenai pengelolaan jejaring masyarakat sipil di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dalam pemaparannya, Heroik menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang bekerja secara mandiri, sukarela, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta mendorong nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. “Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada negara atau penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, independen, serta mampu membangun jejaring kolaboratif dalam mengawal kepentingan publik,” ujar Heroik. Ia menjelaskan, jejaring sosial tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas di media digital, tetapi juga hubungan antarinvidu, komunitas, dan organisasi yang saling terhubung melalui pertukaran informasi, sumber daya, pengetahuan, dan dukungan. Jejaring yang kuat dinilai mampu meningkatkan efektivitas advokasi, memperluas dukungan publik, serta memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan. Selain menjelaskan konsep dasar jejaring sosial, Heroik menguraikan berbagai aktor dalam ekosistem masyarakat sipil, mulai dari organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, akademisi, media massa, lembaga donor, hingga pemerintah sebagai mitra kolaborasi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada strategi membangun jejaring melalui penguatan kepercayaan (trust building), penyusunan tujuan bersama, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan keberagaman kepentingan dalam sebuah koalisi. Materi perkuliahan turut mengulas perkembangan gerakan sosial di era digital. Menurut Heroik, media sosial menjadi instrumen penting dalam mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan kampanye sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, hingga ancaman keamanan digital yang perlu diantisipasi organisasi masyarakat sipil. Pada sesi berikutnya, mahasiswa mempelajari konsep social mapping atau pemetaan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Metode tersebut digunakan untuk memahami struktur sosial masyarakat, mengidentifikasi aktor-aktor berpengaruh, memetakan jaringan komunikasi, serta mengetahui pola penyebaran informasi politik di tingkat komunitas. Pemetaan sosial dinilai penting sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dosen pengampu Mata Kuliah Jejaring Sosial, Ahmad Mujahid Arrozy, M.Sos., mengatakan kolaborasi dengan praktisi merupakan bagian dari upaya Program Studi Sosiologi UMM menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman lapangan. PembicaraanUmum “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori jejaring sosial. Mereka juga harus melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mengawal proses demokrasi. Kehadiran Perludem memberikan pengalaman belajar yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik saat ini,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa mampu mengintegrasikan teori sosiologi dengan praktik pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dalam membangun jejaring lintas sektor, melakukan analisis sosial, serta merancang strategi kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Program Studi Sosiologi UMM kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan isu-isu kontemporer. Kolaborasi dengan Perludem diharapkan memperkuat kapasitas akademik mahasiswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam mengelola jejaring masyarakat sipil, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik.
UMTS Benchmarking Bersama OSTC UMM Siapkan Mahasiswa dan Alumni Tembus Industri Kerja Internasional
Malang, Suara ‘Aisyiyah – Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) melakukan kegiatan benchmarking ke Outsourcing Training Center (OSTC) Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Jumat (3/7/26). Benchmarking yang dilakukan oleh UMTS menjadi langkah strategis untuk pembangunan dan pengembangan pusat karir (career center) yang tidak hanya berorientasi pada penemptan kerja alumni, tetapu juga mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja internasional sejak berada di bangku kuliah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Darliana Sormin (Rektor UMTS), Mira Rahmayanti Sormin, Adek Kholijah Siregar dan Rosmaimuna Siregar selaku perwakilan UMTS. Kemudian Tulus Winarsono bersama kolega perwakilan dari OSTC UMM. Pertemuan ini berlangsung di kantor OSTC UMM bersama mitra industri PT. Brexa Raya Indonesia yang selama ini menjadi salah satu penghubung OSTC UMM melakukan penempatan tenaga kerja ke Jepang. Benchmarking antara UMTS dan UMM menjadi forum berbagi pengalaman mengenai strategi pengelolaan pusat karir berbasis industri global. OSTC UMM memaparkan berbagai program pelatihan, pembinaan kompetensi, penguatan bahasa asing, hingga pendampingan penempatan kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Model yang dilakukan oleh OSTC UMM dinilai relevan untuk didopsi dan dikembangkan oleh UMTS sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada mahasiswa dan lulusan. Tulus Winarsono menjelaskan bahwa pusat karir di perguruan tinggi saat ini harus memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar membantu alumni memperoleh pekerjaan. Menurutnya, mahasiswa tingkat akhir juga perlu dipersiapkan sejak dini agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional. Melalui program yang dijalankan OSTC, mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dapat memperoleh pembekalan keterampilan, pelatihan budaya kerja dan kemampuan bahasa sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan global, termasuk di Jepang. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja. Sementara itu, Darliana Sormin menyampaikan bahwa hasil benchmarking ini akan menjadi referensi penting bagi UMTS untuk mengembangkan pusat karir yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja. Bagi Darliana perguruan tinggi memiliki tanggung jawab, tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat internasional. Selain membahas penguatan pusat karir, diskusi juga menyoroti pentingnya menghadirkan akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat. Salah satu gagasan yang mendapat perhatian adalah membuka peluang bagi masyarakat yang terdampak bencana atau mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengikuti pelatihan kerja dan memperoleh kesempatan bekerja, termasuk di Jepang, selama satu hingga dua tahun. Setelah memiliki pengalaman kerja dan kondisi ekonomi yang lebih baik, mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Vokasi, sehingga pengalaman kerja yang dimiliki dapat diakui sebagai bagian dari proses akademik menuju jenjang sarjana. Model ini diharapkan menjadi solusi yang mampu menghubungkan dunia pendidikan, dunia industri, dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga membuka akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terkendala oleh faktor ekonomi. Melalui benchmarking ini, UMTS dan OSTC UMM sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pusat karir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan jejaring kerja sama dengan mitra industri internasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berdaya saing global, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang lebih luas.
